Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945; [3.2] Menimbang bahwa permohonan Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, in casu Pengujian Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), sehingga Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang 24 terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a; [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh para Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; 25 [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksudkan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan dalam Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon sebagai berikut: 1. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya dalam permohonan a quo adalah Pasal 60 ayat (1) UU MK terhadap Pasal 27 ayat (3) UUD 1945 yang rumusannya sebagai berikut: Pasal 60 ayat (1) UU MK Terhadap materi muatan ayat, pasal dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji tidak dapat dimohonkan pengujian kembali. 2. Bahwa Pemohon dalam permohonannya menyatakan sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai guru honorer dan juga telah mengikuti pelatihan bela negara. Pemohon menganggap telah dirugikan hak konstitusional atas bela negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) UUD 1945 karena Pemohon dalam hal ini tidak dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang karena berlakunya Pasal 60 ayat (1) UU MK. 3. Bahwa Pemohon selaku perseorangan warga negara Indonesia memiliki hak konstitusional sebagaimana dijamin dalam Pasal 27 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan, “Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara”. Bela negara yang didalilkan Pemohon dalam permohonan a quo adalah berkaitan dengan hak konstitusional Pemohon termasuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang menentukan kewenangan Mahkamah untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, tanpa memberi batasan berapa kali seseorang warga negara Indonesia dapat menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Namun, ternyata Pasal 60 ayat (1) UU MK yang berlaku justru secara limitatif membatasi Pemohon untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap Undang- Undang Dasar, in casu Pasal 227 dan Pasal 229 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum karena kedua pasal tersebut telah dimohonkan pengujian dan diputus oleh Mahkamah Konstitusi dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XVI/2018, tanggal 23 Mei 2018. 26 4. Bahwa pembatasan yang diatur dalam Pasal 60 ayat (1) UU MK menyebabkan terlanggarnya hak konstitusional Pemohon dalam hal ini hak bela negara selaku warga negara Indonesia yang bermaksud menguji kembali khususnya Pasal 227 dan Pasal 229 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum akan tetapi terhalangi oleh ketentuan Pasal 60 ayat (1) UU MK; Berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Mahkamah, Pemohon memiliki hak konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 dan hak konstitusional tersebut dianggap dirugikan oleh berlakunya ketentuan Pasal 60 ayat (1) UU MK. Kerugian konstitusional tersebut bersifat spesifik dan aktual serta memiliki hubungan sebab akibat antara anggapan kerugian dimaksud dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian. Apabila permohonan Pemohon dikabulkan maka kerugian konstitusional seperti yang dijelaskan tidak lagi terjadi. Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidaknya inkonstitusionalitas norma Pasal 60 ayat (1) UU MK yang dimohonkan pengujian, Mahkamah berpendapat Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo. [3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon, Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan pokok permohonan. Pokok Permohonan [3.7] Menimbang bahwa dalam mendalilkan inkonstitusionalitas Pasal 60 ayat (1) UU MK, Pemohon mengemukakan argumentasi sebagaimana selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara yang pada pokoknya sebagai berikut: 1. Bahwa menurut Pemohon, sebagai warga negara Indonesia asli berkewajiban untuk melakukan upaya pembelaan negara yang diwujudkan dengan melakukan pengujian undang-undang ke Mahkamah Konstitusi. 2. Bahwa menurut Pemohon, upaya pembelaan negara yang dijamin oleh Pasal 27 ayat (3) UUD 1945 tidak dapat Pemohon lakukan untuk mengajukan pengujian Pasal 227 dan Pasal 229 UU Pemilu karena Mahkamah Konstitusi telah pernah memutus pengujian tersebut sehingga