Permohonan Keberatan Atas Penetapan Walikota/Wakil Walikota Terpilih Kota Cilegon

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah keberatan atas Penetapan Pasangan Calon Terpilih Walikota dan Wakil Walikota Cilegon periode 2010 – 2015 berdasarkan Keputusan KPU Kota Cilegon Nomor 46/kpts.KPU-CLG-015.436430/2010 sebagaimana Pengumuman Nomor 185/KPU-CLG.015.436430/V/2010, masing-masing bertanggal 13 Mei 2010; [3.2] Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) lebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: a. Kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo; b. Kedudukan hukum (legal standing) Pemohon; c. Tenggang waktu mengajukan permohonan; Terhadap ketiga hal tersebut di atas Mahkamah berpendapat sebagai berikut: Kewenangan Mahkamah [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) salah satu kewenangan Mahkamah adalah memeriksa, mengadili, dan memutus perselisihan hasil pemilihan umum. Kewenangan Mahkamah tersebut disebutkan lagi dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); [3.4] Menimbang bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 31 4721, selanjutnya disebut UU 22/2007) yang dimaksud dengan Pemilihan Umum (disingkat Pemilu) termasuk Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (selanjutnya disebut Pemilukada) dan wewenang mengadili terhadap perselisihan hasil Pemilukada berdasarkan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, selanjutnya disebut UU 12/2008) dialihkan dari Mahkamah Agung ke Mahkamah Konstitusi, serta telah berlaku efektif mulai tanggal 1 November 2008 berdasarkan Berita Acara Pengalihan Wewenang dari Mahkamah Agung ke Mahkamah Konstitusi bertanggal 29 Oktober 2008; [3.5] Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon mempersoalkan mengenai Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kota Cilegon Tahun 2010 yang ditetapkan oleh Termohon, maka Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo; Kedudukan hukum (legal standing) para Pemohon [3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, selanjutnya disebut UU 32/2004) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UU 12/2008 dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008), Pemohon dalam Perselisihan Hasil Pemilukada adalah pasangan alon kepala daerah dan wakil kepala daerah peserta Pemilukada; [3.7] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cilegon Nomor 36/Kpts/KPU-Clg-015.436430/2010 bertanggal 9 Maret 2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Cilegon Tahun 2010, Pemohon I adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Peserta Pemilukada Kota Cilegon Tahun 2010 32 dengan Nomor Urut 1, Pemohon II pasangan calon nomor urut 4, dan Pemohon III pasangan calon Nomor Urut 5; [3.8] Menimbang bahwa dengan demikian, para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo; Tenggang waktu pengajuan permohonan [3.9] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 dan Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008 tenggang waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan; [3.10] Menimbang bahwa Penetapan Pasangan Calon Terpilih Walikota dan Wakil Walikota Kota Cilegon Nomor 46/Kpts/KPU-CLG-015-436430/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Walikota dan Wakil Walikota Cilegon Periode 2010 – 2015 Pada Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kota Cilegon Tahun 2010 sebagaimana Pengumuman Nomor 185/KPU-CLG.015.436430/V/ 2010, masing-masing bertanggal bertanggal 13 Mei 2010, sehingga batas waktu pengajuan permohonan ke Mahkamah adalah hari Selasa, 18 Mei 2010 yang terhitung 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal penetapan pada tanggal 13 Mei 2010; [3.11] Menimbang bahwa permohonan para Pemohon diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2010 pukul 14.45 WIB berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 88/PAN.MK/2010, sehingga permohonan para Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008; [3.12] Menimbang bahwa karena Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo, Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing), dan permohonan diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan, maka untuk selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan; 33 Pokok Permohonan [3.13] Menimbang bahwa para Pemohon dalam permohonan a quo pada pokoknya berkeberatan terhadap Keputusan KPU Kota Cilegon Nomor 46/Kpts/KPU-CLG-015-436430/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Walikota dan Wakil Walikota Cilegon Periode 2010 – 2015 Pada Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Kepala daerah Kota Cilegon Tahun 2010 sebagaimana pengumuman Nomor 185/KPU-CLG.015.436430/V/2010, masing-masing bertanggal 13 Mei 2010. Keberatan para Pemohon tersebut didasarkan adanya beberapa pelanggaran Pemilukada Kota Cilegon, yaitu sebagai berikut: • Termohon telah membuat surat suara untuk simulasi yang telah memuat foto, nama, dan nomor urut pasangan calon Nomor Urut 2 dan tidak mencantumkan foto, nama, dan nomor urut dari pasangan calon Nomor Urut 1, 4 dan 5. Menurut para Pemohon pembuatan surat suara untuk simulasi tersebut bertentangan dengan Pasal 10 UU 22/2007; • Pelaksanaan kampanye Pemilukada Kota Cilegon Tahun 2010 telah melibatkan pejabat struktural yaitu: (i) adanya dukungan dari Hasanudin, Ketua KPPS/Ketua RT. 04/RW.05, dalam surat pernyataannya menyatakan, Siap memenangkan pasangan Imam – Edi pada Pemilukada Kota Cilegon Tahun 2010. Dan apabila tidak tercapai, maka siap mengundurkan diri dari jabatan sebabagai Ketua RT; (ii) adanya dukungan dari PPK Kecamatan Polomerak atas nama Nurhayanto; (iii) adanya dukungan dari Sekretaris Camat Purwakarta atas nama Juhadi yang mempengaruhi pemilih di TPS 16 Kubang Wates Kelurahan Kota Bumi Kecamatan Puwakarta untuk memilih pasangan calon Iman – Edi. Menurut para Pemohon, ketidaknetralan pejabat struktural dalam Pemilikada bertentangan dengan Pasal 10 UU 22/2007 dan bertentangan dengan Bab VII Pasal 47, Pasal 48, Bab IX Pasal 52, Pasal 53, Pasal 54 Peraturan KPU Nomor 69 Tahun 2009; • Termohon tidak siap dalam penyelenggaraan Pemilukada Kota Cilegon Tahun 2010. Bentuk ketidaksiapan Termohon tersebut, yaitu: (i) distribusi kotak suara tidak ada pengawalan dari aparat; (ii) pembenahan kotak suara oleh Ketua PPS Kecamatan Grogol tanpa disaksikan oleh saksi pasangan calon; (iii) adanya pelanggaran Pemilukada di TPS 12 yang salah satu kotak suarany