Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2010

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan utama permohonan Pemohon adalah keberatan atas penetapan hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Cianjur berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Nomor 14/Kpts/KPU-Kab.011.329996/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2011; [3.2] Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) lebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut: 1. kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo; 2. kedudukan hukum (legal standing) Pemohon untuk mengajukan permohonan a quo; 3. tenggang waktu pengajuan permohonan keberatan. Terhadap ketiga hal tersebut, Mahkamah berpendapat sebagai berikut. Kewenangan Mahkamah [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK) junctis Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, 29 selanjutnya disebut UU 32/2004) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, selanjutnya disebut UU 12/2008) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; Berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) UU 32/2004, keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang memengaruhi terpilihnya Pasangan Calon pada awalnya diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865); Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, ”Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Dalam Pasal 236C UU 12/2008 ditetapkan, ”Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang- undang ini diundangkan”; 30 Selanjutnya pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili sebagai pelaksanaan Pasal 236C UU 12/2008; Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon [3.4] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UU 12/2008 dan berdasarkan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008) ditentukan, antara lain, Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; [3.5] Menimbang bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Perseorangan pada Pemilukada Kabupaten Cianjur yang mendaftarkan diri kepada KPU Kabupaten Cianjur dengan mengajukan berkas dukungan dan diterima oleh KPU Kabupaten Cianjur dengan Tanda Terima (Formulir Model B7-KWK KPU Perseorangan) pada tanggal 18 Agustus 2010 (vide Bukti P-1); [3.6] Menimbang bahwa Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon bukan “pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah” sehingga tidak memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan umum; [3.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon dan eksepsi Termohon, Mahkamah telah memeriksa bukti berupa dokumen/surat yang diajukan masing-masing pihak dan mendengar keterangan saksi Pemohon, penyelenggara Pemilukada, dan Panwaslu Kabupaten Cianjur; [3.8] Menimbang bahwa pada pokoknya Pemohon mendalilkan: 1. Pemohon telah memenuhi pengajuan syarat dukungan sebanyak 67.356 orang yang melebihi batas syarat paling sedikit 3% (tiga persen) dari jumlah penduduk di Kabupaten Cianjur sebanyak 66.845 orang yang ditetapkan oleh Termohon dan jumlah dukungan yang tersebar di 26 kecamatan yang melebihi dari 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di Kabupaten Cianjur sebanyak 32 kecamatan (Bukti P-1); 2. Termohon menetapkan Berita Acara dengan tidak melibatkan saksi 31 seorangpun dari pihak Pemohon pada saat pleno penetapan jumlah dukungan dalam tahap awal proses verifikasi berkas surat dukungan pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2010; 3. Pada awalnya Termohon menyatakan bahwa Pemohon tidak memenuhi syarat jumlah dukungan karena jumlah dukungan hasil verifikasi hanya 61.839 orang yang kemudian dituangkan dalam Berita Acara, padahal berkas surat jumlah dukungan yang diserahkan oleh Pemohon adalah sebanyak 67.356 orang; 4. Terdapat unsur “kesengajaan” Termohon untuk menetapkan jumlah dukungan Pemohon menjadi 61.839 orang sehingga Pemohon kehilangan dukungan sebanyak 5.517 orang dari jumlah dukungan seluruhnya sebanyak 67.356 orang; 5. Pemohon dinyatakan memenuhi syarat dukungan dari pasangan perseorangan sebanyak 66.916 orang yang ditetapkan dalam Berita Acara Nomor BA/09/VUI/KPU.CJR/2010 pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2010 yang menggantikan Berita Acara sebelumnya (Lampiran P-2); 6. Pemohon menemukan penyebab selisih jumlah dukungan, yaitu adanya Berita Acara ganda yang dibuat oleh PPS dengan nomor dan tanggal yang sama di 4 (empat) desa di Kecamatan Sukanagara (Lampiran P-4); PERBANDINGAN REKAPITULASI JUMLAH DUKUNGAN ANTARA PPK SUKANAGARA DAN PEMOHON PPS Data yang diterima Selisih PPK Pemohon 1. Sukarame 534 1.038 504 2. Sindangsari 563 1.041 478 3. Ciguha 622 870 248 4. Sukalaksana 776 867 91 Jumlah 2.495 3.806 1.321 7. Berita Acara yang memiliki jumlah dukungan sebanyak 2.495 orang (yang jumlahnya lebih sedikit) dimasukkan dalam rekapitulasi penghitungan oleh PPK Sukanagara dan ditetapkan dalam Berita Acara Rapat Pleno PPK Sukanagara Nomor 01/PPK-Skng/IX Tahun 2010 (Lampiran P-5). Hal ini telah merugikan pihak Pemohon dalam jumlah dukungan yang sah; 8. Pemohon mengajukan berkas dukungan tambahan kepada Termohon sebanyak 64.514 orang pada tanggal 20 Oktober 2010 yang kemudian dibuatkan dalam Berita Acara Nomor BA/12/X/KPU.OR/2010 sebagai tanda 32 terima; 9. Terulang kembali dugaan penggandaan Berita Acara di Desa Simpang Kecamatan Takokak dalam proses verifikasi dukungan tambahan. Jumlah dukungan tersebut tidak sama dengan rekap Berita Acara PPS Desa Simpang nomor 06/PPS/Tahun 2010 (Bukti P-6) yang didapatkan