Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan terhadap UUD 1945

Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang- undang terhadap UUD 1945; [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, in casu Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), selanjutnya disebut UU Administrasi Pemerintahan, terhadap Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D 33 ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai para Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a; [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh para Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; 34 c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon sebagai berikut: 1. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya oleh Pemohon adalah frasa “Warga Masyarakat yang dirugikan” pada Pasal 75 ayat (1) UU Administrasi Pemerintahan yang selengkapnya menyatakan “Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan”; 2. Bahwa Pemohon adalah perkumpulan yang telah dinyatakan sah sebagai badan hukum oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dibuktikan dengan bukti P-2 berupa fotokopi Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0007527.AH.01.07.TAHUN 2019, bertanggal 24 Juli 2019, tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Maha Bidik Indonesia, beserta Lampiran; 3. Bahwa Pemohon, yaitu Perkumpulan Maha Bidik Indonesia, dibentuk dengan maksud dan tujuan sebagai “… forum dan sarana masyarakat untuk meneliti, mencermati, dan memperjuangkan kepentingan masyarakat, menyampaikan aspirasi, pendapat, usulan, opini serta keluhan, keberatan baik yang bersifat individu maupun kelompok dalam masyarakat terhadap berbagai keputusan kebijakan publik termasuk aparatur pelaksananya, program pembangunan termasuk aparatur pembuat kebijakan dan kebijakannya dan proses pemilihan pejabat suatu instansi atau lembaga publik lainnya, yang kesemuannya menjadi pelaksana dari suatu kebijakan publik baik di tingkat Kabupaten atau 35 Kota, tingkat Provinsi maupun tingkat nasional yang ada maupun yang akan datang”. Maksud dan tujuan Pemohon secara kelembagaan demikian telah dibuktikan dengan bukti P-1 berupa fotokopi Akta Notaris bertanggal 25 Juni 2019 mengenai Pendirian Perkumpulan Maha Bidik Indonesia; 4. Bahwa Pemohon diwakili oleh ketiga pengurus, yaitu Moch Ojat Sudrajat S, Hapid, dan Muhamad Madroni, yang masing-masing merupakan Ketua, Sekretaris, dan Bendahara dari Perkumpulan Maha Bidik Indonesia. Hak dan/atau kewenangan ketiga pengurus tersebut untuk mewakili Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat (3) Akta Pendirian Perkumpulan Maha Bidik Indonesia yang menyatakan, “Ketua bersama-sama dengan seorang Sekretaris (baik itu Sekretaris 1 atau Sekretaris 2) dan seorang Bendahara merupakan pengurus harian dan karenanya berhak mewakili perkumpulan didalam dan diluar pengadilan serta …”, sebagaimana telah dibuktikan dengan bukti P-1 berupa fotokopi Akta Notaris bertanggal 25 Juni 2019 mengenai Pendirian Perkumpulan Maha Bidik Indonesia; 5. Bahwa Pemohon menjelaskan mempunyai hak konstitusional yang diatur dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 berupa hak untuk berkedudukan sama di hadapan hukum; hak konstitusional yang diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 berupa hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum; serta hak konstitusional yang diatur dalam Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 berupa hak untuk bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif. Hak-hak konstitusional tersebut menurut Pemohon dirugikan karena frasa “Warga Masyarakat yang dirugikan” pada Pasal 75 ayat (1) UU Administrasi Pemerintahan dimaknai sebagai “kerugian dan kepentingan yang dialami harus secara langsung dan harus nyata/riil” (vide Permohonan Pemohon angka 12, halaman 8); 6. Bahwa Pemohon menjelaskan dimaknainya frasa “Warga Masyarakat yang dirugikan” pada Pasal 75 ayat (1) UU Administrasi Pemerintahan sebagai “kerugian dan kepentingan yang dialami harus secara langsung dan harus nyata/riil”, telah mengakibatkan Pemohon terhalang untuk menggugat putusan tata usaha negara. Kerugian demikian juga terjadi secara riil ketika gugatan Pemohon kepada Gubernur Banten melalui PTUN Serang dinyatakan tidak 36 dapat diterima dengan alasan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum seperti dibuktikan dengan bukti P-5 berupa fotokopi Putusan PTUN Serang Nomor: 45/G/2019/PTUN.SRG. Terhadap anggapan kerugian kon