Pengujian UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional [Pasal 49 ayat (2)]

Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disingkat UU MK), Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 45 Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945; [3.2] Menimbang bahwa permohonan para Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301, selanjutnya disebut UU 20/2003) terhadap UUD 1945 yang menjadi salah satu kewenangan Mahkamah maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo; [3.3] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan kedudukan hukum (legal standing) para Pemohon untuk mengajukan permohonan a quo dan pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai permohonan Para Pemohon, sebagai berikut: [3.4] Menimbang bahwa para Pemohon dalam permohonannya, pada pokoknya mendalilkan: 1. bahwa Pasal 49 ayat (2) UU 20/2003 sepanjang frasa “yang diangkat oleh Pemerintah” bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 karena hanya guru yang berstatus PNS saja yang mendapat gaji melalui APBN sedangkan guru bantu/guru kontrak tidak mendapat gaji dari APBN. 2. Bahwa Pasal 49 ayat (2) UU 20/2003 sepanjang frasa ”yang diangkat oleh Pemerintah”, merugikan hak-hak konstitusional Para Pemohon, apabila tidak dimaknai termasuk guru kontrak/guru bantu yang harus segera ditetapkan sebagai CPNS, apabila frasa “yang diangkat oleh Pemerintah” dimaknai sebagai Pegawai Negeri Sipil. [3.5] Menimbang bahwa dengan merujuk dalil permohonan para Pemohon tersebut di atas, menurut Mahkamah, permohonan para Pemohon tidak jelas maksud dan tujuannya, apakah memohon untuk mendapat gaji dari APBN atau minta ditetapkan menjadi CPNS. Selain itu, dalam positanya para Pemohon juga tidak menjelaskan pertentangan pasal-pasal yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya terhadap UUD 1945 yang menjadi dasar pengujian. Demikian juga dalam petitum permohonannya tidak jelas apa yang dimohonkan untuk diputus oleh Mahkamah. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 46 [3.6] Menimbang bahwa dalam pemeriksaan pendahuluan tanggal 28 Januari 2015, sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) UU MK, Mahkamah telah memberi nasihat kepada para Pemohon untuk memperbaiki permohonannya, khususnya berkenaan dengan petitum atau hal yang dimintakan untuk diputus, namun ternyata permohonan para Pemohon masih tetap sebagaimana diuraikan pada paragraf [3.4] dan [3.5] di atas; [3.7] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah permohonan para Pemohon a quo kabur, sehingga tidak memenuhi syarat formal permohonan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 30 dan Pasal 31 ayat (1) UU MK. Oleh karena itu, Mahkamah tidak perlu mempertimbangkan kedudukan hukum (legal standing) dan pokok permohonan para Pemohon; 4.