Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

[3.1] Menimbang bahwa pokok permohonan Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas Pasal 24 ayat (4) dan Pasal 27 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316, selanjutnya disebut UU 8/2012) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945); [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan kedudukan hukum (legal standing) Pemohon dan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan a quo; Kewenangan Mahkamah [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disingkat UU MK) juncto Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang- Undang terhadap UUD 1945; [3.4] Menimbang bahwa permohonan Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas Undang-Undang in casu Pasal 24 ayat (4) dan Pasal 27 ayat (4) 16 UU 8/2012 terhadap UUD 1945 yang menjadi salah satu kewenangan Mahkamah, sehingga Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo; [3.5] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut permohonan Pemohon, Mahkamah perlu mengutip Pasal 54 UU MK yang menyatakan, “Mahkamah Konstitusi dapat meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, DPR, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden” dalam melakukan pengujian atas suatu Undang-Undang. Dengan kata lain, Mahkamah dapat meminta atau tidak meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden, tergantung pada urgensi dan relevansinya. Oleh karena permasalahan hukum dan permohonan a quo telah jelas, Mahkamah memandang tidak ada urgensi dan relevansinya untuk meminta keterangan dan/atau risalah rapat dari Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden, sehingga Mahkamah langsung memutus permohonan a quo; [3.6] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan kedudukan hukum (legal standing) Pemohon untuk mengajukan permohonan a quo dan pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai permohonan Pemohon, sebagai berikut: [3.7] Menimbang bahwa dalam permohonannya, Pemohon mendalilkan: 1. Mengenai daerah pemilihan (dapil) Pemohon telah menyusun makalah berjudul “Metode Atau Prinsip Pembentukan Daerah Pemilihan Berdasarkan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2003 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012”. Dalam makalah tersebut Pemohon telah membuat dan mengembangkan sebuah pendekatan matematika untuk pembentukan sebuah dapil. Maksud dan tujuan pendekatannya adalah untuk mengarahkan Anggota KPU dan KPUD agar bersikap taat kepada asas Pemilu (efektif dan efisien) terutama pada sikap kejujuran serta keadilan dalam membuat peraturan-peraturan dan membentuk dapil calon anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota. 2. Makalah Pemohon tersebut akan bermanfaat untuk masyarakat, peserta dan pengawas Pemilu, karena masyarakat, peserta dan pengawas Pemilu dapat secara langsung mengawasi pembentukan dapilnya secara terbuka dan 17 transparan sehingga apabila nanti hasil pembentukan dapilnya ditemukan indikasi terjadi penyimpangan, hasil pembentukan dapilnya ini akan lebih mudah dikoreksi. Di samping itu, isi dari makalah tersebut akan sangat berhubungan dengan sebuah kewajiban negara yang wajib dijalankan, dalam hal pencegahan dugaan tindak pidana penyuapan pada proses pembentukan dapil calon anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota. Apabila isi dari makalah Pemohon ini tidak digunakan, Pemohon merasa khawatir bahwa kewajiban negara sebagaimana yang dimaksud tersebut tidak akan terakomodasi ke dalam Pasal 24 ayat (4) dan Pasal 27 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012. 3. Menurut Pemohon, pembentuk Undang-Undang telah menetapkan standar ganda di dalam memberikan pilihan kebijakan (legal policy) dalam ketentuan Pasal 24 ayat (4) dan Pasal 27 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012, yaitu di satu sisi, KPU di dalam membuat ketentuan mengenai dapil dan alokasi kursi dapat ditafsirkan bahwa pembentukan dapil dan penentuan alokasi kursi bisa dibuat dengan menggunakan sebuah peraturan. Di sisi lain, KPU di dalam membuat ketentuan mengenai dapil dan alokasi kursi dapat ditafsirkan bahwa pembentukan dapil dan penentuan alokasi kursi harus dibuat dengan menggunakan sebuah metodologi dan pengaturannya diserahkan kepada KPU. 4. Berdasarkan alasan di atas maka ketentuan Pasal 24 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 yang semula menyatakan “Ketentuan lebih lanjut mengenai daerah pemilihan dan alokasi kursi anggota DPRD provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dalam peraturan KPU”, menjadi “Ketentuan lebih lanjut mengenai daerah pemilihan dan alokasi kursi anggota DPRD provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ketentuannya menggunakan sebuah metodologi dan pengaturannya diserahkan kepada KPU”. Demikian pula dengan ketentuan Pasal 27 ayat (4) Undang Undang Nomor 8 Tahun 2012 yang semula menyatakan, “Ketentuan lebih lanjut mengenai daerah pemilihan dan alokasi kursi anggota DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dalam peraturan KPU” menjadi, “Ketentuan lebih lanjut mengenai daerah pemilihan dan alokasi kursi anggota DPRD kabupaten/ kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ketentuannya menggunakan sebuah metodologi dan pengaturannya diserahkan kepada KPU”. 18 5. Sehubungan dengan perubahan Pasal 24 ayat (4) dan Pasal 27 ayat (4) UU a quo sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi agar memerintahkan pemuatan lampiran bukti P-4 ke dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia di dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; [3.8] Menimbang bahwa selanjutnya dalam petitum permohonan Pemohon memohon menyatakan bahwa materi muatan Pasal 24 ayat (4) dan Pasal 27 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. [3.9] Menimbang bahwa sesuai dengan uraian dalam pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah, antara posita dan petitum permohonan Pemohon terdapat pertentangan satu sama lain. Di satu pihak Pemohon menginginkan metode pembagian dapil yang dibuat oleh Pemohon dimasukkan dalam Pasal 24 ayat (4) dan Pasal 27 ayat (4) UU 8/2012, namun di lain pihak Pemohon menginginkan Pasal 24 ayat (4) dan Pasal 27 ayat (4) UU 8/2012 dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 karena dalam Pasal 24 ayat (4) dan Pasal 27 ayat (4) Undang-Undang a quo tidak memuat tentang metode pembagian dapil; [3.10] Menimbang bahwa selain itu, metode yang diajukan Pemohon, menurut Mahkamah adalah kabur (obscuur), karena metode yang diajukan tersebut j