Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut permohonan Pemohon, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai perbaikan permohonan bertanggal 9 September 2024 yang diserahkan kepada Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 10 September 2024 pukul 09.13 WIB berdasarkan Tanda Terima Nomor 94-3/PUU/PAN.MK/AP3. Ihwal tenggang waktu perbaikan permohonan, Pasal 42 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang menyatakan, “Pemohon melengkapi dan/atau memperbaiki Permohonan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak Sidang Pemeriksan 85 Pendahuluan untuk memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi permohonan.” Dalam perkara a quo, tenggang waktu penyerahan perbaikan permohonan paling lama pada tanggal 9 September 2024 karena sidang pemeriksaan pendahuluan terhadap perkara a quo dilaksanakan pada tanggal 26 Agustus 2024. Terlebih, hal tersebut telah disampaikan Mahkamah dalam sidang pemeriksaan pendahuluan bahwa perbaikan permohonan disampaikan paling lambat pada hari Senin, tanggal 9 September 2024, pukul 15.00 WIB [vide Risalah Sidang Perkara Nomor 109/PUU- XXII/2024, bertanggal 26 Agustus 2024, hlm. 11-12]. Sehingga, penyerahan perbaikan permohonan bertanggal 9 September 2024 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 10 September 2024, oleh Mahkamah dianggap menyalahi ketentuan hukum acara dan oleh karena itu harus dikesampingkan. Dengan demikian, Mahkamah hanya akan mempertimbangkan permohonan awal Pemohon bertanggal 19 Juli 2024. Kewenangan Mahkamah [3.2] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. Dengan demikian, Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pengujian UUD NRI Tahun 1945. [3.3] Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo adalah pengujian konstitusionalitas norma undang-undang, in casu pengujian materiil norma Pasal 72 86 ayat (5) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336, selanjutnya disebut UU 12/2012) terhadap UUD NRI Tahun 1945, sehingga Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. Kedudukan Hukum Pemohon [3.4] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a; [3.5] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 yang diucapkan dalam siding pleno terbuka untuk umum pada tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU- V/2007 yang diucapkan dalam siding pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa 87 kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.6] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dikemukakan pada Paragraf [3.4] dan Paragraf [3.5] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon yang apabila dirumuskan oleh Mahkamah, pada pokoknya sebagai berikut: 1. Bahwa Pemohon mengajukan pengujian konstitusionalitas norma Pasal 72 ayat (5) UU 12/2012, yang selengkapnya menyatakan sebagai berikut: “Menteri dapat mengangkat seseorang dengan kompetensi luar biasa pada jenjang jabatan akademik profesor atas usul Perguruan Tinggi.” yang menurut Pemohon bertentangan dengan Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. 2. Bahwa Pemohon merupakan perorangan warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai dosen sekaligus advokat [vide Bukti P-3 sampai dengan Bukti P-5] mendalilkan memiliki hak konstitusional untuk mendapatkan perlindungan terhadap kehormatan dan maratabat sebagai dosen sebagaimana dijamin dalam Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang menurut anggapannya telah dirugikan dengan berlakunya ketentuan Pasal 72 ayat (5) UU 12/2012. Karena, gelar profesor dapat diberikan berdasarkan kompetensi luar biasa yang tidak jelas tolok ukurnya, sehingga terdapat kalangan non- akademik yang secara instan menjadi profesor, berbeda dengan para dosen 88 yang melaksanakan tridharma perguruan tinggi. Akibatnya, secara potensial merugikan hak konstitusional Pemohon, yaitu hilangnya kehormatan dan martabat profesi Pemohon sebagai dosen. 3. Bahwa menurut Pemohon, oleh karena Pasal 72 ayat (5) UU 12/2012 tidak memiliki pengertian yang jelas soal kompetensi luar biasa menjadikan jabatan profesor dapat diberikan kepada orang non-akademik tanpa parameter yang jelas. Oleh karena itu perlu ada paramater baku dan objektif yang menjadi bukti kompetensi luar biasa, sehingga menteri tidak memaknai sesukanya. Sehingga, Mahkamah perlu memberikan tafsir konstitusional batasan minimum tentang makna kompetensi luar biasa agar tidak menciderai hak konstitusional dosen yang berdedikasi meniti karir dengan jalur normal. Bahwa berdasarkan uraian di atas, Mahkamah berpendapat Pemohon telah dapat menerangkan kualifikasinya sebagai perorangan warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai dosen. Dalam kualifikasi demikian, Pemohon juga telah menguraikan secara spesifik hak konstitusionalnya yang menurut anggapannya dirugikan dengan berlakunya norma yang dimohonkan pengujian yaitu hak