Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi

Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945; [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, in casu Pasal 1 angka 4, Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 19 Undang-Undang 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6820 selanjutnya disebut UU 27/2022) terhadap UUD 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); 108 b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a; [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU- III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan dalam Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya 109 Mahkamah akan mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum Pemohon sebagai berikut: 1. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian oleh Pemohon dalam permohonan a quo adalah norma Pasal 1 angka 4, Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 19 yang menyatakan sebagai berikut: Pasal 1 angka 4 UU 27/2022 Pengendali Data Pribadi adalah setiap orang, badan publik, dan organisasi internasional yang bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dalam menentukan tujuan dan melakukan kendali pemrosesan Data Pribadi. Pasal 2 ayat (2) UU 27/2022 (1) ......................., (2) Undang-Undang ini tidak berlaku untuk pemrosesan Data Pribadi oleh orang perseorangan dalam kegiatan pribadi atau rumah tangga. Pasal 19 UU 27/2022 Pengendali Data Pribadi dan Prosesor Data Pribadi meliputi: a. Setiap Orang; b. Badan Publik; dan c. Organisasi Internasional. 2. Bahwa Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia, yang hak konstitusionalnya berpotensi tercederai dengan berlakunya pasal-pasal yang dimohonkan pengujian di mana hak konstitusional tersebut dilindungi Pasal 28D ayat (1) UUD 1945; 3. Bahwa Pemohon merasa hak konstitusionalnya secara potensial akan dirugikan dengan tidak adanya pemberlakuan kewenangan badan hukum dalam melakukan pengendalian data pribadi. Sebab, akan bermanfaat jika badan hukum turut serta dalam melakukan pengendalian data pribadi, karena kapasitas badan hukum dalam melakukan pengendalian data pribadi dapat menjawab persoalan permasalahan kebocoran data pribadi; 4. Bahwa menurut Pemohon, penggunaan data pribadi tidak terlepas dari kepentingan pribadi baik dalam kegiatan bisnis, kegiatan pendataan dari Pemerintahan maupun kegiatan lainnya dan dengan berlakunya ketentuan Pasal 2 ayat (2) UU 27/2022, Pemohon tidak diberikan perlindungan dan jaminan atas kebebasan yang melekat bagi pemohon dalam hal pemrosesan data pribadi. Pemrosesan data pribadi penting sebagai jaminan hak bagi pengguna data pribadi. 110 Berdasarkan seluruh uraian Pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukumnya sebagaimana diuraikan di atas, menurut Mahkamah Pemohon telah dapat menerangkan secara spesifik hak konstitusionalnya yang dijamin oleh konstitusi, menurut anggapannya dirugikan dengan berlakunya norma undang- undang yang dimohonkan pengujian, yaitu hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagaimana dijamin dalam UUD 1945. Oleh karenanya, telah tampak adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara hak konstitusional yang dimilikinya dengan anggapan kerugian hak konstitusional tersebut dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian. Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidaknya inkonstitusionalitas norma Pasal 1 angka 4, Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 19 UU 27/2022 yang dimohonkan pengujian, Mahkamah berpendapat Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; [3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan. Pokok Permohonan [3.7] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Pasal 1 angka 4, Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 19 UU 27/2022 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dengan argumentasi sebagaimana selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara yang apabila dirumuskan pada pokoknya sebagai berikut: 1. Bahwa menurut Pemohon dalam melakukan pengendalian data pribadi diperlukan seseorang yang ahli dibidangnya atau memerlukan jasa sebuah perusahaan yang dapat melakukan pengendalian/pemrosesan data pribadi, hal ini menjadi kebutuhan konstitusional yang dijamin oleh UUD 1945; 2. Bahwa menurut Pemohon, di masyarakat kerap terjadi permasalahan kebocoran data pribadi, hal ini menghantui masyarakat karena data pribadi itu bersifat sensitif dan rawan jika disalahgunakan oleh oknum. Bagi Pemohon yang memiliki keterbatasan dalam memahami mengenai permasalahan pengendalian data pribadi, hal ini menimbulkan kekhawatiran tersendiri apabila 111 sewaktu-waktu data pribadi Pemohon bocor maka dapat menim