Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), danPasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar; [3.2] Menimbang bahwa karena yang dimohonkan oleh Pemohon adalah pengujian konstitusionalitasPasal 1 angka 2 tentang Hukum Acara Pidana sepanjang frasa “serangkaian tindakan penyidik”(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258, selanjutnya disebut KUHAP) bertentangan dengan Pasal Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 20 28D ayat (1) UUD 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; Kedudukan hukum (legal standing) Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap Undang- Undang Dasar adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; [3.4] Menimbang pula bahwa mengenai kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK, Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005, tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007, tanggal 20 September 2007 serta putusan selanjutnya telah berpendirian adanya 5 (lima) syarat yang harus dipenuhi, yaitu: a. ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 21 c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. ada hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut pada paragraf [3.3] dan paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum (legal standing)Pemohon; Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia, yang berprofesi sebagai advokat yang merasa dirugikan hak konstitusionalnya dengan berlaku Pasal 1 angka 2 KUHAP sepanjang frasa “serangkaian tindakan penyidik” bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dengan alasan sebagai berikut: 1. Tanggal 13 Juli 2015, Pemohon telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi berdasarkan Laporan Kejadian Tindak Pidana Korupsi Nomor LKTPK-05/23/07/2015 tanggal 13 Juli 2015 dan Surat Perintah Penyidikan Nomor Sprindik.Dik-25/01/07/2015, tertanggal 13 Juli 2015, tanpa melalui adanya proses penyelidikan terlebih dahulu yang biasanya didasarkan pada Surat Perintah Penyilidikan; 2. Surat Perintah Penyidikan Nomor Sprindik.Dik-25/01/07/2015, tertanggal 13 Juli 2015, yang ditandatangani oleh Pimpinan KPK, tidak melalui serangkaian proses Penyelidikan dan Penyidikan sebagaimana yang diatur dalam Pedoman Hukum Acara Pidana yaitu Pasal 1 angka 5 dan Pasal 1 angka 2 KUHAP; 3. Pemohon atas tindakan KPK yang telah menetapkan Pemohon sebagai tersangka tidak melalui proses penyelidikan, pemeriksaan saksi, ahli dan barang bukti serta calon tersangka tetapi langsung ditetapkan sebagai tersangka; 4. Atas Surat Perintah Penyidikan Nomor Sprindik.Dik-25/01/07/2015, tanggal 13 Juli 2015, pada besok harinya harinya tanggal 14 Juli 2015 KPK melakukan penangkapan kepada diri Pemohon di hotel Borubodur dengan cara menabrak Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 22 Undang-Undang Hukum Acara Pidana. KPK melakukan penangkapan yang tidak didasari pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sebagai Pedoman dalam Hukum Pidana Formil; Oleh karena Pemohon menguji KUHAP terhadap UUD 1945 dimana menimbulkan kerugian secara langsung terhadap diri Pemohon berdasarkan dalil Pemohon tersebut, menurut Mahkamah Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo; Bahwa oleh karena dalam uraian Pemohon mengenai kedudukan hukum (legal standing) sudah jelas mempersoalkan KUHAP dengan UUD 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan; Pokok Permohonan [3.7] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan ketentuan Pasal 1 angka 2 KUHAP sepanjang frasa ”serangkaian tindakan penyidik” bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dengan alasan: 1. Pasal a quo bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai prosedur dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka atas suatu perbuatan yang jelas tindak pidananya, harus dengan jelas serangkaian tindakan apa yang dilakukan sehingga dapat menetapkan seseorang untuk menjadi tersangka, antara lain, terlebih dahulu adanya penyelidikan, kegiatan pemeriksaan saksi, ahli dan barang bukti serta calon tersangka; 2. Penetapan tersangka terhadap Pemohon dilakukan bersamaan perintah penyidikan tanggal 21 April 2015 sedangkan pemeriksaan saksi ahli, tersangka, penggeledahan serta penyitaan dilakukan setelah tanggal 21 April 2015. Dengan demikian, penetapan tersangka diri Pemohon bertentangan dengan Undang-Undang dan SOP KPK sendiri; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Kons