Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat

Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 30 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945. [3.2] Menimbang bahwa permohonan para Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma Undang-Undang, in casu, Pasal 3 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288, selanjutnya disebut UU Advokat) terhadap UUD NRI Tahun 1945. Dengan demikian Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. Kedudukan hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara. Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; 31 b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a. [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum para Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut: 1. Bahwa para Pemohon mengajukan pengujian materiil terhadap sebagian frasa dalam norma Pasal 3 ayat (1) huruf d UU Advokat, yakni "berusia sekurang- kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun", yang selengkapnya menyatakan "Untuk dapat diangkat menjadi Advokat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut : …. d. berusia sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun". 2. Bahwa para Pemohon mendalilkan memiliki hak konstitusional sebagaimana dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. 32 3. Bahwa Pemohon I sampai dengan Pemohon VI adalah perseorangan warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai advokat yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) [vide Bukti P-3 sampai dengan Bukti P-14]. Para Pemohon mendalilkan dirinya yang telah merintis karir sebagai advokat sejak usia muda dirugikan oleh berlakunya Pasal 3 ayat (1) huruf d UU Advokat karena norma pasal tersebut tidak mengatur batas atas usia maksimum untuk diangkat menjadi advokat, sehingga setelah pensiun polisi, tentara, jaksa, hakim dan pegawai negeri lainnya yang memiliki latar belakang pendidikan Sarjana Hukum dapat menjadi advokat untuk mengisi waktu usia pensiun mereka. Padahal mereka yang telah memasuki usia pensiun semestinya berhenti bekerja. Apabila pensiunan polisi, tentara, hakim, jaksa dan pegawai negeri tidak dibatasi untuk menjadi advokat, hal ini berdampak pada permasalahan hukum warga negara Indonesia ditangani secara serampangan dan tidak profesional oleh para advokat yang berasal dari pensiunan dimaksud, sehingga melanggar Pasal 3 huruf g Kode Etik Advokat yang berbunyi, “Advokat harus senantiasa menjunjung tinggi profesi Advokat sebagai profesi terhormat (officium nobile)”. 4. Bahwa Pemohon VII sampai dengan Pemohon IX adalah perseorangan warga negara Indonesia yang sedang menempuh pendidikan sebagai mahasiswa Fakultas Hukum yang dibuktikan dengan KTP dan Kartu Tanda Mahasiswa [vide Bukti P-15 sampai dengan Bukti P-20], yang bercita-cita menjadi advokat setelah menyelesaikan studi sebagai Sarjana Hukum. Namun demikian, adanya frasa Pasal 3 ayat (1) huruf d UU Advokat, yakni “berusia sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun” untuk diangkat menjadi advokat telah menghalangi para Pemohon untuk menjadi advokat di usia muda karena adanya batasan usia minimum 25 (dua puluh lima) tahun. Padahal, secara faktual, banyak tamatan fakultas hukum yang berusia lebih rendah dari 25 (dua puluh lima) tahun. Selain itu, apabila diletakkan dalam batas usia dewasa, menurut kitab undang-undang hukum perdata, batas usia dewasa adalah 21 (dua puluh satu) tahun; kitab undang-undang hukum pidana 18 (delapan belas) tahun; dan menurut Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah 19 (sembilan belas) tahun. Artinya, batas usia minimum 25 (dua puluh lima) tahun dimaksud telah mengakibatkan 33 hilangnya kesempatan bagi lulusan baru sarjana hukum untuk segera menjadi advokat, sehingga memicu pengangguran bagi sarjana hukum. Bahwa setelah Mahkamah mencermati dan membaca secara saksama uraian para Pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukum dan bukti-bukti yang diajukan, berkenaan dengan pengujian Pasal 3 ayat (1) huruf d UU Advokat, menurut Mahkamah, para Pemohon telah dapat membuktikan adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara anggapan kerugian hak konstitusional yang dimiliki, baik secara aktual maupun setidak-tidaknya potensial dengan berlakunya norma yang dimohonkan pengujian. Dalam hal ini, Pemohon I sampai dengan Pemohon VI sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai advokat beritikad baik agar profesi advokat sebagai profesi terhormat (officium nobile) dapat dijalankan secara profesional untuk menangani permasalahan hukum yang dialami oleh anggota masyarakat. Begitu pula Pemohon VII sampai dengan Pemohon IX sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang saat ini sedang menempuh pendidikan di fakultas hukum, berkeinginan untuk segera mewujudkan cita-citanya sebagai advokat yang profesional sejak usia muda