Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat

Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945. [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, in casu Penjelasan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288, selanjutnya disebut UU 26 18/2003), terhadap UUD 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a. [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU- V/2007, yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh 27 UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon sebagai berikut: 1. Bahwa Pemohon mengajukan pengujian konstitusionalitasnya Penjelasan Pasal 16 UU 18/2003, yang rumusannya adalah: Penjelasan Pasal 16 UU 18/2003: Yang dimaksud dengan “iktikad baik” adalah menjalankan tugas profesi demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk membela kepentingan kliennya. Yang dimaksud dengan “sidang pengadilan” adalah sidang pengadilan dalam setiap tingkat pengadilan di semua lingkungan peradilan. 2. Bahwa Pemohon menjelaskan memiliki hak konstitusional yang dijamin oleh Pasal 24 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28E ayat (3) UUD 1945; 3. Bahwa Pemohon menjelaskan kualifikasi kedudukan hukumnya sebagai perorangan warga negara Indonesia [vide bukti P-3], yang berprofesi sebagai Advokat [vide bukti P-4 dan bukti P-5], telah dirugikan hak konstitusionalnya dengan berlakunya Penjelasan Pasal 16 UU 18/2003, yang belum komprehensif menafsirkan maksud dari “iktikad baik” dan “sidang pengadilan baik di semua 28 lingkungan pengadilan maupun di luar persidangan”; 4. Bahwa dengan berlakunya Penjelasan Pasal a quo, menyebabkan terjadinya ketidakjelasan dan ketidakpastian hukum mengenai hak imunitas Advokat dalam menjalankan tugas profesinya, dalam hal Pemohon selaku Advokat untuk melindungi hak klien dengan melakukan tindakan hukum termasuk berkas Pemohon yang sering kali menjadi pemberitaan. Oleh karenanya, harus ada penegasan secara jelas atas Penjelasan Pasal 16 UU 18/2003; 5. Bahwa ketiadaan hak imunitas yang diberikan kepada Advokat untuk melindungi dalam membela kliennya baik di dalam persidangan maupun di luar sidang pengadilan, Pemohon dapat dijerat dengan pasal penghinaan yang diatur dalam Pasal 310, Pasal 311, Pasal 315 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), adanya perbuatan tidak menyenangkan yang diatur pada Pasal 1365 KUHPerdata, dan pasal-pasal lainnya dalam hukum positif. Apabila Advokat terbukti melanggar hukum pidana secara materiil maka secara prosedural formil sepatutnya sebelum diproses secara pidana perlu ada pemeriksaan “iktikad baik” secara materiil dahulu oleh Dewan Kehormatan Advokat. Permohonan dimaksud bukanlah untuk menggugurkan perbuatan melawan hukum baik pidana maupun perdata atas tindakan-tindakan seorang Advokat dalam menjalankan tugasnya, namun untuk memberikan kepastian hukum dengan memberikan kewenangan kepada Dewan Kehormatan Organisasi Advokat untuk memeriksa dan menguji suatu “iktikad baik” yang dilakukan Advokat, apakah sudah berkesesuaian dengan prinsip Kode Etik Advokat atau tidak, ataupun apabila ternyata Advokat telah diputus melanggar ketentuan hukum pidana maupun perdata berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, maka Dewan Kehormatan dapat memutus Advokat tersebut tidak beriktikad baik; 6. Bahwa dengan berlakunya Penjelasan Pasal a quo, Pemohon yang berprofesi sebagai Advokat memiliki kerugian secara faktual karena tidak adanya kejelasan dan kepastian hukum terkait hak imunitas Advokat atas pemeriksaan “iktikad baik” dan mengalami kerugian potensial yang menurut penalaran yang wajar dipastikan akan terjadi karena dirampas haknya sebagai Advokat untuk mendapatkan kenyamanan, kebebasan, dan independensi di masa yang akan datang dalam melakukan tugas profesinya selama tidak ada pembatasan untuk memeriksa suatu “iktikad baik” dari Advokat; 29 Bahwa berdasarkan uraian yang dikemukakan Pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukumnya di atas, menurut Mahkamah, Pemohon telah dapat menguraikan anggapan kerugian hak konstitusional yang secara aktual hak konstitusionalnya tersebut menurut Pemohon dirugikan dengan berlakunya Penjelasan Pasal 16 UU 18/2003 yang belum secara komprehensif menafsirkan maksud dari “iktikad baik” dan “sidang pengadilan baik di semua lingkungan pengadilan maupun di luar persidangan” sebagaimana dijamin dalam Pasal 24 ayat (1), Pasal 27 a