Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas Pasal 51 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j, huruf k, huruf l, huruf m, huruf n, huruf o, dan huruf p Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316, selanjutnya disebut UU 8/2012) terhadap Pasal 22E ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945); [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut: a. kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan a quo; b. kedudukan hukum (legal standing) Pemohon untuk mengajukan permohonan a quo. Kewenangan Mahkamah [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang 16 Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945; [3.4] Menimbang bahwa permohonan para Pemohon adalah pengujian Undang-Undang in casu Pasal 51 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j, huruf k, huruf l, huruf m, huruf n, huruf o, dan huruf p UU 8/2012 terhadap Pasal 22E ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945, sehingga oleh karenanya Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo; Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian konstitusionalitas Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam Pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; 17 b. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; [3.6] Menimbang pula bahwa Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU- III/2005 bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 bertanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat spesifik dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.7] Menimbang bahwa Pemohon I adalah warga negara Indonesia yang akan mencalonkan diri menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia (DPR RI) dari daerah pemilihan Jawa Timur 1 (satu), meliputi Kabupaten Sidoarjo dan Kota Surabaya di dalam pemilihan umum legislatif periode 2014-2019. Pemohon II adalah warga negara Indonesia yang akan mencalonkan diri menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo Daerah Pemilihan 4 (empat) meliputi Kecamatan Krian, Prambon, Tarik dan Balongbendo dalam pemilihan umum legislatif periode 2014-2019. Para Pemohon merasa hak konstitusionalnya dirugikan karena Pasal 51 UU 8/2012 tidak mengatur batas masa jabatan anggota DPR dan DPRD. Dengan tidak ada pembatasan masa jabatan anggota legislatif menjadikan para pengurus partai yang sudah beberapa periode menjadi anggota legislatif akan terus mencalonkan diri dalam pemilihan 18 umum, sehingga regenerasi di tubuh anggota legislatif tidak berjalan, dan peluang para Pemohon menjadi sempit untuk terpilih menjadi anggota legislatif. Menurut para Pemohon persyaratan yang diatur dalam Pasal 51 UU 8/2012 tidak memberikan persamaan di depan hukum, karena berbeda dengan persyaratan dalam pemilihan Presiden dan Kepala Daerah yang mengatur batas masa jabatan; [3.8] Menimbang bahwa para Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia yang berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan putusan-putusan Mahkamah mengenai kedudukan hukum (legal standing), dan dengan memperhatikan potensi akibat yang akan dialami oleh para Pemohon dalam pencalonan dirinya menjadi anggota legislatif dalam pemilihan umum legislatif periode 2014-2019, dikaitkan dengan hak konstitusional para Pemohon, menurut Mahkamah, terdapat hubungan sebab akibat (causal verband) antara potensi kerugian dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian, serta ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi, sehingga para Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (legal standing) sebagai perorangan warga negara Indonesia untuk mengajukan permohonan Pengujian Undang-Undang a quo; [3.9] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo, dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan; [3.10] Menimbang bahwa terhadap perbaikan permohonan Pemohon yang diserahkan dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 28 November 2012, menurut Mahkamah berdasarkan Pasal 39 ayat (2) UU MK ditentukan bahwa perbaikan permohonan disampaikan paling lambat dalam waktu empat belas hari. Mahkamah melakukan sidang pemeriksaan pendahuluan terhadap permohonan Pemohon pada tanggal 13 November 2012, sehingga tenggang waktu 14 (empat belas) hari penyampaian perbaikan permohonan Pemohon adalah tanggal 27 November 2012. Pemohon menyampaikan perbaikan permohonan a quo pada tanggal 28 November 2012, sehingga perbaikan permohonan Pemohon telah melewati tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ditentukan dalam 19 Pasal 39 ayat (2) UU MK. Oleh karena perbaikan permohonan Pemohon a quo telah melewati tenggang waktu yang ditentukan dalam UU MK maka Mahkamah hanya akan memeriksa permohonan Pemohon bertanggal 17 Oktober 2012 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 19 Oktober 2012, yakni permohonan sebelum dilakukan perbaikan; Po