Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Aceh Tahun 2011

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan hukum utama permohonan para Pemohon adalah keberatan terhadap Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 1 Tahun 2011 bertanggal 12 Mei 2011 junctis Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 11 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilhan Independen Aceh Nomor 1 Tahun 2011 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota dalam Provinsi Aceh bertanggal 20 Juli 2011; Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 13 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilhan Independen Aceh Nomor 1 Tahun 2011 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota dalam Provinsi Aceh bertanggal 29 Juli 2011; Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 17 Tahun 2011 bertanggal 26 September 2011 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilhan Independen Aceh Nomor 1 Tahun 2011 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum 27 Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota dalam Provinsi Aceh; [3.2] Menimbang bahwa terhadap dalil masing-masing pihak mengenai: a. kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan a quo; b. kedudukan hukum (legal standing) para Pemohon; dan c. tenggang waktu pengajuan permohonan; Terhadap ketiga hal tersebut di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut: Kewenangan Mahkamah [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK) junctis Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut UU 32/2004) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, selanjutnya disebut UU 12/2008), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; [3.3.1] Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) UU 32/2004, keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 28 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865); Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721, selanjutnya disebut UU 22/2007) ditentukan, ”Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”; Pasal 236C UU 12/2008 menetapkan, ”Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan”; Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C UU 12/2008 di atas; [3.3.2] Secara khusus Mahkamah mempertimbangkan bahwa Pemilukada Aceh mempunyai kekhususan dibandingkan dengan Pemilukada lainnya. Hal demikian disebabkan adanya Qanun yang juga mengatur proses Pemilukada di Aceh yang tidak terdapat pada daerah-daerah lainnya. Salah satu alasan hukum yang dijadikan dasar oleh para Pemohon adalah bahwa Pemilukada Aceh yang akan diselenggarakan oleh Komisi Independen Pemilihan (KIP) untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota periode 2012-2017 tidak mempunyai dasar hukum karena belum adanya Qanun yang mengatur Pemilukada Aceh; Berdasarkan keterangan Pihak Terkait yang didengar dalam persidangan, baik Pemerintah Aceh maupun Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, Mahkamah 29 menemukan fakta hukum bahwa memang kedua belah pihak belum bersepakat mengenai materi Qanun tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 234 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633, selanjutnya disebut UU 11/2006), Qanun harus mendapat persetujuan bersama antara DPRA dengan Gubernur Kepala Daerah Aceh, sehingga dengan adanya perbedaan pendapat antara DPRA dengan Gubernur Aceh, Qanun yang dimaksudkan sebagai pengganti Qanun Nomor 6 Tahun 2006 belum terbentuk; Antara DPRA dengan Gubernur Aceh terdapat perbedaan pendapat mengenai materi yang seharusnya diatur dalam Qanun tersebut, yang meliputi dua hal. Pertama, DPRA dengan 40 suara mendukung dan 20 suara abstain, tidak setuju jika dalam Qanun diperbolehkan calon perseorangan, sedangkan Gubernur Aceh menghendaki supaya Qanun mengakomodasi calon perseorangan. Kedua, menurut DPRA, penyelesaian sengketa pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, serta Walikota/Wakil Walikota, dilakukan oleh Mahkamah Agung dan bukan oleh Mahkamah Konstitusi sebagaimana diusulkan oleh Gubernur Aceh; Menurut pendapat DPRA, telah terjadi pelanggaran hukum yang dilakukan KIP Aceh karena telah menetapkan jadwal Pemilukada Aceh dan telah membuka pendaftaran calon Gubernur/Wakil Gubernur, calon Bupati/Wakil Bupati, dan calon Walikota/Wakil Walikota, serta KIP telah melaksanakan tahapan Pemilukada tanpa berdasarkan Qanun; [3.3.3] Mahkamah berpendapat bahwa dari kasus a quo telah terjadi perbedaan pendapat mengenai substansi hukum yang berlaku dalam Pemilukada Aceh antara DPRA dengan Gubernur, dan antara DPRA dengan KIP Aceh. Perbedaan-perbedaan tersebut merupakan perbedaan penafsiran hukum, oleh karenanya objectum litis dalam perkara a quo adalah masalah hukum yang diberlakukan pada Pemilukada di Aceh, dan bukanlah perbedaan kebijakan (policy) dalam pelaksanaan Pemilukada di Aceh. Penyelesaian perbedaan menyangkut kebijakan dapat dilakukan dengan melalui cara konsensus antarpihak, dalam hal ini adalah para pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan 30 pemerintahan yang berada di bawah Presiden. Perbedaan pendapat yang menyangkut hukum, penyelesaiannya harus menjamin keabsahan dan kepastian hukum yang adil oleh pengadilan yang berwenang, sesuai dengan prinsip negara hukum. Dalam permohonan a quo karena perbedaan penafsiran antara DPRA dan Gubernur Aceh tentang materi Qanun dalam perkara a quo tidak dapat diselesaikan secara internal oleh DPRA dan G