Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah

Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang 19 Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. Dengan demikian, Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pengujian UUD NRI Tahun 1945; [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, in casu pengujian materiil Penjelasan Pasal 6 dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda Yang Berkaitan Dengan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3632) (selanjutnya disebut UU 4/1996) terhadap Undang-Undang Dasar, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; 20 Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a; [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU- V/2007 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan dalam Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, para Pemohon dalam menguraikan kedudukan hukumnya juga harus menguraikan keterpenuhan syarat sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf d PMK 2/2021, yang menyatakan: 21 (2) hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu apabila: a. ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; c. ... d. Ada hubungan sebab akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian. [3.6] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, dalam mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI 1945 ke Mahkamah, para Pemohon harus dapat menguraikan secara jelas hal-hal berkenaan dengan keterpenuhan syarat formal untuk mendapatkan kedudukan hukum (legal standing) dalam mengajukan permohonan di Mahkamah. Berdasarkan Pasal 39 UU MK serta Pasal 41 ayat (3) PMK 2/2021, Mahkamah telah memeriksa permohonan a quo dalam sidang Pemeriksaan Pendahuluan dengan agenda mendengarkan pokok-pokok permohonan Pemohon pada hari Jumat, tanggal 11 Juli 2025. Pada persidangan tersebut Mahkamah telah memberikan saran dan nasihat kepada para Pemohon berkenaan dengan kejelasan uraian permohonan, terutama pada bagian kedudukan hukum para Pemohon [vide Risalah Sidang, tanggal 11 Juli 2025]. Terlebih, Mahkamah pun telah mengonfirmasi keterkaitan antara perkara a quo dengan Perkara Nomor 97/PUU-XXIII/2025, karena kedua perkara tersebut mempersoalkan konstitusionalitas norma pasal dan dasar pengujian yang sama. Perbedaan kedua perkara tersebut, terletak pada para Pemohon yang mengajukan permohonan. Sementara norma pasal yang diuji adalah sama, bahkan kuasa hukum dari para Pemohon juga sama. Bahwa berkenaan dengan permohonan a quo, Mahkamah telah terlebih dahulu memeriksa dan memutus permohonan pengujian norma pasal yang sama dengan permohonan a quo, yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU- XXIII/2025 yang diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum pada tanggal 17 Juli 2025 pada Paragraf [3.6], yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut. “…berkenaan dengan syarat formal untuk mendapatkan kedudukan hukum (legal standing) dalam mengajukan permohonan di Mahkamah, setelah Mahkamah membaca secara saksama berkaitan dengan 22 permohonan para Pemohon, khususnya pada bagian kedudukan hukum para Pemohon, Mahkamah mendapatkan fakta, di mana uraian para Pemohon mengenai kedudukan hukum tidak diuraikan secara jelas sebagaimana dimaksudkan dalam Paragraf [3.3] sampai dengan Paragraf [3.5] tersebut di atas, yaitu adanya uraian jelas mengenai hak konstitusional para Pemohon yang dijamin oleh UUD NRI Tahun 1945 yang dianggap dirugikan dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian. Artinya, para Pemohon tidak secara konkret menguraikan hal-hal yang dialami akibat berlakunya norma undang- undang yang dimohonkan pengujian, baik akibat berlakunya norma undang-undang tersebut berakibat secara aktual atau setidak-tidaknya secara potensial menyebabkan para Pemohon menganggap dirugikan hak konstitusionalnya. Berkenaan dengan hal tersebut Mahkamah tidak mendapatkan uraian berkaitan dengan adanya korelasi secara spesifik, di mana uraian tersebut jika dilakukan akan memenuhi syarat adanya hubungan sebab-akibat (causal-verband), sebagai salah satu syarat adanya anggapan kerugian hak konstitusional untuk mendapatkan kedudukan hukum dalam mengajukan permohonan di Mahkamah. Bahwa berkenaan dengan norma pasal yang dimohonkan pe