Pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945. [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas norma undang-undang, in casu pengujian materiil norma Pasal 79 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3316, selanjutnya disebut UU 14/1985) dan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4359, selanjutnya disebut UU 5/2004) terhadap UUD 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan 19 konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a. [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, bertanggal 31 Mei 2005, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, bertanggal 20 September 2007, serta putusan- putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. 20 [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, Mahkamah selanjutnya mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon sebagai berikut: 1. Bahwa Pemohon mengajukan pengujian materiil Pasal 79 UU 14/1985 dan Pasal 31 ayat (1) UU 5/2004 yang masing-masing menyatakan: a. Pasal 79 UU 14/1985 Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam Undang-undang ini. b. Pasal 31 ayat (1) UU 5/2004 : Mahkamah Agung mempunyai wewenang menguji peraturan perundang- undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. 2. Bahwa Pemohon mendalilkan memiliki hak konstitusional sebagaimana diatur dalam Alinea ke-Empat Pembukaan UUD 1945, sila ke lima dari Pancasila, Pasal 28H ayat (4) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. 3. Bahwa dalam menguraikan kedudukan hukumnya pada pokoknya Pemohon mendalilkan sebagai berikut (dalil selengkapnya termuat lengkap pada bagian Duduk Perkara): a. Bahwa menurut Pemohon dengan berlakunya pasal-pasal a quo, telah mereduksi (mengurangi) hak konstitusional Pemohon sebagai Warga Negara Indonesia yang seharusnya wajib dilindungi terlebih dahulu dan lebih diutamakan kepentingan hukumnya serta keadilan hukumnya di Pengadilan Agama Semarang ketimbang seorang Warga Negara Asing. b. Bahwa menurut Pemohon dengan berlakunya pasal-pasal yang diuji oleh Pemohon telah mereduksi (mengurangi) hak konstitusional Pemohon atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum yang wajib dilindungi dalam perkara permohonan eksekusi di Pengadilan Agama Semarang, berupa pembayaran sejumlah uang yang telah sampai pada tahap sita eksekusi, akan tetapi ditunda pelaksanaan lelangnya oleh Wakil Ketua Pengadilan Agama Semarang dengan Diskresi dalam bentuk Penetapan (Penundaan Eksekusi) dengan alasan adanya perkara Gugatan yang diajukan oleh termohon eksekusi yang nota bene Warga Negara Asing hingga perkara tersebut berkekuatan hukum tetap, sehingga meskipun Penetapan (Penundaan 21 Eksekusi) tersebut telah berakhir, tidak sah dan/atau harus dibatalkan, faktanya Ketua Pengadilan Agama Semarang tetap tidak melanjutkan eksekusi dengan pelaksanaan lelang, dan tidak mencabut dan/atau membatalkan penundaan sita eksekusi tersebut dengan alasan telah sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung; 4. Bahwa berdasarkan uraian di atas, terlepas dari terbukti atau tidak terbuktinya dalil Pemohon perihal pertentangan norma dalam pasal a quo terhadap UUD 1945, menurut Mahkamah, Pemohon yang sedang menghadapi penundaan eksekusi oleh Pengadilan Agama Semarang dengan mendasarkan pada ketentuan pasal-pasal yang diuji oleh Pemohon telah dapat menguraikan secara spesifik adanya hubungan sebab akibat (causal verband) anggapan kerugian hak konstitusional Pemohon sebagai warga negara yang berperkara di Pengadilan Agama Semarang, Pemohon juga telah dapat menerangkan anggapan kerugian hak konstitusionalnya yang terjadi dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujiannya. Dengan demikian, menurut Mahkamah Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan a quo; [3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan. Pokok Permohonan [3.7] Menimbang bahwa dalam mendalilkan inkonstitusionalitas norma Pasal 79 UU 14/1985 dan Pasal 31 ayat (1) UU 5/2004, Pemohon mengemukakan argumentasi sebagaimana selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara yang pada pokoknya sebagai berikut: 1. Bahwa menurut Pemohon Pasal 79 UU 14/1985 multitafsir karena memberi wewenang yang tidak terbatas kepada Mahkamah Agung untuk membuat peraturannya sendiri, sedangkan penjelasan pasal a quo menyatakan bahwa peraturan Mahkamah Agung bertujuan sebagai pelengkap untuk mengisi kekurangan dan kekosongan hukum dalam hal peraturan perundang-undangan belum atau tidak mengatur, sehingga