Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2010

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan hukum utama permohonan Pemohon adalah keberatan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor 74/Kpts/KPU-Prov-007/2010 tentang Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dalam Pemilihan Umum Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Periode 2010-2015, tanggal 14 Juli 2010 yang ditetapkan oleh Termohon; 106 [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) lebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut: a. kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo; b. kedudukan hukum (legal standing) Pemohon; c. tenggang waktu pengajuan permohonan; Terhadap ketiga hal tersebut di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut: Kewenangan Mahkamah [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK) junctis Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, selanjutnya disebut UU 32/2004) keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 107 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, ”Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dalam Pasal 236C menetapkan, ”Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan”; Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 di atas; [3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah sengketa hasil penghitungan suara Pemilukada, yakni Pemilukada Provinsi Bengkulu sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor 74/Kpts/KPU-Prov-007/2010 tentang Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dalam Pemilihan Umum Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Periode 2010-2015, tanggal 14 Juli 2010, maka Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo; 108 Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UU 12/2008, dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008), Pemohon dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah peserta Pemilukada; [3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor 42/Kpts-Prov-007/2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2010, Pemohon adalah Pasangan Calon Peserta Pemilukada Provinsi Bengkulu Tahun 2010, Nomor Urut 4 (vide Bukti P-2 = Bukti T-2); [3.7] Menimbang bahwa dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo; Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan [3.8] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 juncto Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008 tenggang waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan; [3.9] Menimbang bahwa hasil penghitungan suara Pemilukada Provinsi Bengkulu Tahun 2010 ditetapkan oleh Termohon berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 74/Kpts/KPU-Prov-007/2010 tentang Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dalam Pemilihan Umum Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Periode 2010-2015, tanggal 14 Juli 2010 (vide Bukti P-3 = Bukti T-3); 109 [3.10] Menimbang bahwa tiga hari kerja setelah penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon dalam perkara a quo adalah Kamis, 15 Juli 2010, Jumat, 16 Juli 2010, dan Senin, 19 Juli 2010, karena Sabtu 17 Juli 2010 dan Ahad, 18 Juli 2010, bukan hari kerja; [3.11] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Jumat tanggal 16 Juli 2010 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 315/PAN.MK/2010, sehingga permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan; Pendapat Mahkamah Dalam Eksepsi [3.12] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait dalam jawaban dan tanggapannya mengajukan eksepsi yang pada pokoknya: Eksepsi Termohon - Permohonan Pemohon tidak dapat dikualifikasikan perkara perselisihan hasil pemilukada yang menjadi kewenangan Mahkamah; Eksepsi Pihak Terkait - Permohonan Pemohon melanggar ketentuan beracara Pemilukada; - Permohonan Pemohon kabur (obscuur libel); - Posita bertentangan dengan petitum permohonan; [3.13] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon, Mahkamah berpendapat, eksepsi tersebut telah dipertimbangkan Mahkamah dalam paragraf [3.4] mengenai Kewenangan Mahkamah, sehingga eksepsi Termohon a quo tidak beralasan hukum; 110 [3.14] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Pihak Terkait, Mahkamah berpendapat, eksepsi tersebut berkait erat dengan pokok permohonan sehingga akan diputus bersama-sama dengan pokok permohonan; [3.15] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tidak tepat menurut hukum, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan; Pokok Permohonan [3.16] Menimbang bahwa hasil Pemilukada Provinsi Bengkulu Tahun 2010 sesuai Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor 74/Kpts/KPU-Prov-007/2010 tentang Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilihan Umum Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Bengkulu Periode 2010-2015 tanggal 14 Juli 2010 (vide Bukti P-1 = Bukti T-3= Bukti PT-1) adalah: No. Nama Pasangan Calon Perolehan Suara Persentase 1 H. Agusrin M. Najamudin, ST dan H. Junaidi Hamsyah, S.Ag., 269,812 31,67% 2 Dr. Ir. H.M. Imron Rosyadi, MM, M.Si dan Ir. Rosian Yudi Trivianto, M.Si., 204,531 24,01%