Pengujian Materil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945; [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, in casu Pasal 118 huruf e Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914, selanjutnya disebut UU 3/2024), maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang- 53 undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; d. lembaga negara. Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: 1. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; 2. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukannya sebagaimana dimaksud pada huruf a; [3.4] Menimbang bahwa sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, Mahkamah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; 54 e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum para Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut. 1. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian inkonstitusionalitas dalam permohonan a quo adalah Pasal 118 huruf e UU 3/2024, yang rumusan selengkapnya adalah sebagai berikut: Pasal 118 huruf e UU 3/2024 Kepala Desa yang berakhir masa jabatannya sampai dengan bulan Februari 2024 dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini. 2. Bahwa para Pemohon menjelaskan kualifikasi kedudukan hukumnya sebagai badan hukum publik yaitu Perkumpulan Asosiasi Desa Bersatu yang diwakili oleh Muhammad Asri Anas selaku Ketua Umum berdasarkan Akta Pendirian Nomor 13 tanggal 27 Maret 2024 (Pemohon I), dan sebagai perorangan warga negara Indonesia dibuktikan dengan KTP yang berstatus sebagai Kepala Desa di Kecamatan Koroncong, Kabupaten Pandeglang (Pemohon II), Kepala Desa di Kecamatan Pekaitan, Kabupaten Rokan Ilir (Pemohon III), dan Kepala Desa Palipi Soreang di Kabupaten Majene (Pemohon IV) yang beranggapan hak konstitusionalnya sebagai warga negara untuk mendapatkan keadilan, perlakuan yang sama, dan kepastian hukum yang adil sebagaimana diatur dalam Pasal 28D UUD NRI Tahun 1945 dirugikan dengan berlakunya norma Pasal 118 huruf e UU 3/2024 [vide bukti P-1 sampai dengan bukti P-4, dan bukti P-8 sampai dengan bukti P-11]; 3. Bahwa para Pemohon mendalilkan berlakunya UU 3/2024 in casu Pasal 118 huruf e yang mengatur perihal perpanjangan masa jabatan bagi kepala desa yang masa jabatannya berakhir sampai dengan bulan Februari 2024 telah merugikan hak konstitusional 2.181 (dua ribu seratus delapan puluh satu) kepala desa yang tersebar di 60 (enam puluh) kabupaten dan kota di Indonesia yang masa jabatannya berakhir pada bulan November 2023, Desember 2023, dan Januari 2024, termasuk Pemohon II (berakhir pada bulan Desember 2023), Pemohon III (berakhir pada bulan Januari 2024), dan Pemohon IV (berakhir pada 55 bulan Februari 2024) yang kesemuanya telah dihimpun dan dikoordinir oleh Pemohon I. Sementara para kepala desa tersebut, sekalipun masa jabatannya telah berakhir pada bulan November 2023, Desember 2023, dan Januari 2024 tidak dapat melakukan pemilihan kepala desa karena adanya moratorium pemilihan kepala desa yang diberlakukan sejak November 2023 berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor: 100.3.5.5/244/SJ bertanggal 14 Januari 2023 yang mengakibatkan ditundanya pelaksanaan pemilihan kepala desa sampai dengan penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2024 selesai dilaksanakan; 4. Bahwa kerugian hak konstitusional para Pemohon dimaksud disebabkan karena adanya Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 100.3.5.5/2625/SJ tanggal 5 Juni 2024 yang pada pokoknya mengatur dan memberikan penegasan salah satunya perihal ketentuan dalam norma Pasal 118 huruf e UU 3/2024, di mana norma pasal a quo berlaku untuk kepala desa yang akhir masa jabatannya terhitung mulai bulan Februari 2024, Maret dan sampai dengan 24 April 2024. Sehingga menyebabkan para kepala desa yang masa jabatannya berakhir pada bulan November 2023, Desember 2023, dan Januari 2024 menjadi tidak mendapatkan perpanjangan masa jabatan sebagaimana dimaksud dalam norma Pasal 118 huruf e UU 3/2024; 5. Bahwa para Pemohon beranggapan Mahkamah Konstitusi perlu memberikan kejelasan dan kepastian hukum perihal norma Pasal 118 huruf e UU 3/2024 agar batas waktu akhir masa jabatan kepala desa yang dapat diperpanjang berdasarkan ketentuan norma pasal a quo dapat ditentukan secara pasti. Menurut para Pemohon, apabila Mahkamah mengabulkan permohonan a quo maka kerugian konstitusional sebagaimana telah diuraikan sebelumnya tidak akan terjadi. Berdasarkan seluruh uraian yang dikemukakan Pemohon I s.d. Pemohon IV dalam menjelaskan kedudukan hukum di atas, adalah benar Pemohon I s.d. Pemohon IV merupakan badan hukum dan/atau perorangan warga negara Indonesia yang memiliki hak konstitusi