Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat

Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, in casu Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288, selanjutnya disebut UU 18/2003) terhadap UUD NRI Tahun 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau 46 kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a. [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU- V/2007 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; 47 e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon yang pada pokoknya, sebagai berikut: 1. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian adalah norma Pasal 3 ayat (1) huruf g, Pasal 26 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 29 ayat (1) UU 18/2003 yang rumusannya adalah sebagai berikut: Pasal 3 ayat (1) huruf g UU 18/2003 (1) Untuk dapat diangkat menjadi Advokat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: g. magang sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terus menerus pada kantor Advokat; Pasal 26 ayat (1) UU 18/2003 (1) Untuk menjaga martabat dan kehormatan profesi Advokat, disusun kode etik profesi Advokat oleh Organisasi Advokat; Pasal 27 ayat (1) UU 18/2003 (1) Organisasi Advokat membentuk Dewan Kehormatan Organisasi Advokat baik di tingkat Pusat maupun di tingkat Daerah; Pasal 29 ayat (1) UU 18/2003 (1) Organisasi Advokat menetapkan dan menjalankan kode etik profesi Advokat bagi para anggotanya; 2. Bahwa Pemohon menyatakan memiliki hak konstitusional sebagaimana dijamin dalam Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28H ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. 3. Bahwa Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk [vide bukti P-3] yang saat ini bekerja sebagai konsultan hukum sebagaimana dalam identitas permohonan. Selain itu, Pemohon saat ini sedang mendaftarkan diri untuk mengikuti Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) [vide bukti P-T1]. 4. Bahwa menurut Pemohon, ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf g UU 18/2003 menimbulkan kerugian bagi Pemohon karena norma a quo setidak-tidaknya berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan melanggar hak Pemohon 48 untuk mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus bagi Pemohon untuk menjadi advokat, karena untuk memiliki pengalaman praktis yang mendukung kemampuan, keterampilan dan etika dalam menjalankan profesinya sebagai calon advokat hanya dibatasi pada magang formal saja, tanpa mempertimbangkan pengalaman lain yang relevan. Selain itu, menurut Pemohon tidak terdapat penjelasan yang pasti mengenai perhitungan waktu magang di kantor advokat, apakah terhitung sejak mahasiswa hukum Strata Satu (S-1) atau sejak dinyatakan lulus sebagai sarjana hukum. Sedangkan Pemohon telah menyelesaikan magang pada kantor LBH DPN Indonesia sejak 28 Mei 2022 sampai dengan 28 Mei 2024 [vide bukti P-24], di mana tahun dimulainya magang, Pemohon masih berstatus sebagai mahasiswa hukum S-1, sehingga bisa saja surat keterangan magang tersebut tidak dapat digunakan sebagai syarat untuk dapat diangkat menjadi advokat. Hal ini berakibat Pemohon mengalami kerugian waktu karena harus melakukan magang kembali. Terlebih, persyaratan magang sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terus menerus pada kantor advokat bagi calon advokat tidak semestinya harus setelah dinyatakan lulus pendidikan tinggi hukum terlebih dahulu, karena apabila tujuan magang sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terus menerus pada kantor advokat dimaksudkan agar calon advokat memiliki pengalaman praktis yang mendukung kemampuan, keterampilan, dan etika dalam menjalankan profesi sebagai calon advokat dapat diperoleh pada saat menjadi mahasiswa hukum S-1. 5. Bahwa ketentuan Pasal 26 ayat (1), Pasal 29 ayat (1) dan Pasal 27 ayat (1) UU 18/2003 akan menimbulkan kerugian secara tidak langsung bagi Pemohon yang berencana untuk mengembangkan diri dan menjadi advokat, karena akan mengalami ketidakjelasan Kode Etik Profesi Advokat dan Dewan Kehormatan Organisasi Advokat. Menurut Pemohon, Kode Etik Profesi Advokat dan Dewan Kehormatan Profesi Advokat perlu dibentuk secara tunggal dan independen. Berdasarkan seluruh uraian yang dikemukakan Pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukumnya, menurut Mahkamah, terdapat 2 (dua) isu konstitusionalitas yang dipermasalahkan oleh Pemohon, yakni isu konstitusionalitas norma UU 18/2003 yang mengatur penghitungan masa magang yang dihitung sejak perkuliahan semester 4 (empat) pada jenjang studi S-1 d