Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terhadap UUD 1945

Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang 165 Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), serta Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945; [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas undang-undang, in casu Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a dan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062), selanjutnya disebut UU 35/2009, terhadap UUD 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan para Pemohon; Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang- undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; d. lembaga negara. Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: 166 a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukannya sebagaimana dimaksud pada huruf a; [3.4] Menimbang bahwa sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU- III/2005, yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada bertanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya Mahkamah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat- syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan dalam Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum para Pemohon sebagai berikut: 1. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya dalam permohonan a quo adalah Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a dan Pasal 8 ayat (1) UU 35/2009 menyatakan: 167 Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a UU 35/2009: “Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan ‘Narkotika Golongan I’ adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan”. Pasal 8 ayat (1) UU 35/2009: “Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan”. 2. Bahwa Pemohon I bernama Dwi Pertiwi merupakan ibu kandung dari seorang anak laki-laki berusia 16 tahun, bernama Musa IBN Hassan Pedersen alias Musa, yang sedang menderita Cerebral Palsy, yakni lumpuh otak yang disebabkan oleh perkembangan otak yang tidak normal. Sakit yang diderita anak Pemohon I tersebut berawal dari penyakit pneumonia yang pernah menyerangnya pada waktu bayi (vide Bukti P-3); 3. Bahwa Pemohon II bernama Santi Warastuti adalah ibu kandung dari anak perempuan berusia 12 tahun, bernama Pika Sasikirana alias Pika, yang sejak dalam kandungan sampai dilahirkan, anak Pemohon II tersebut berada dalam kondisi kesehatan yang normal sampai akhirnya saat anak Pemohon II duduk di bangku taman kanak-kanak kondisi kesehatannya menurun yang ditandai dengan sering jatuh tidak sadarkan diri, muntah, dan kejang (vide Bukti P-4). Hasil pemeriksaan dokter menyatakan anak Pemohon II menderita epilepsi yang perlu menjalani terapi dengan mengonsumsi obat-obatan, terapi tusuk jari, dan fisioterapi; 4. Bahwa Pemohon III bernama Nafiah Muharyanti, A.Md., adalah ibu dari seorang anak perempuan berusia 10 tahun, bernama Masayu Keynan Almeera P. alias Keynan, yang menderita Epilepsi dan Diplegia Spactic juga merupakan bentuk dari Cerebral Palsy. Bahwa anak Pemohon III lahir secara prematur 34 mg BB 1.4 kg telah divonis Celebral Palsy pada usia 2 bulan yang mengakibatkan gangguan motorik halus dan kasar serta kejang yang berulang setiap hari (vide Bukti P-7); 5. Bahwa Pemohon IV adalah Organisasi Non Pemerintah atau Lembaga Swadaya Masyarakat yang tumbuh dan berkembang secara swadaya serta didirikan atas dasar kepedulian untuk menghapuskan stigma dan diskriminasi yang ada pada masyarakat sehingga semua warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk maju dan memperoleh jaminan atas perlindungan terhadap hak asasi 168 manusia, termasuk di dalamnya hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dan hak untuk mendapatkan manfaat berupa pelayanan kesehatan dari hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sebagaimana dijamin oleh UUD 1945 (vide Bukti P-8). Berdasarkan Anggaran Dasar dan/atau Akta Pendirian Organisasi Pemohon IV mempunyai tugas dan peranan dalam mendayagunakan lembaganya sebagai sarana untuk penanggulangan AIDS dan pengendalian NAPZA (Narkotika, Alkohol, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya) secara nasional beserta perumusan kebijakannya yang berpihak pada kesetaraan dan pemenuhan hak asasi manusia. 6. Bahwa Pemohon V adalah organisasi nirlaba yang bertujuan dalam bidang sosial dan kemanusiaan untuk mendorong terwujudnya sistem peradilan pidana dan hukum yang berkeadilan dengan berorientasi pada nilai-nilai hak asasi manusia di Indonesia, termasuk di dalamnya hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dan hak untuk mendapatkan manfaat berupa pelayanan kesehatan dari hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sebagaimana dijamin oleh UUD 1945 (vide Bukti P-11). Berdasarkan Anggaran Dasar dan/atau Akta Pendirian Organisasi Pemohon V mempunyai tugas dan peranan melakukan penelitian, pelatihan, dan litigasi strategis, serta mendayagunakan lembaganya sebagai sarana untuk memberikan kontribusi dalam perumusan kebijakan bagi masyarakat sipil untuk terlibat secara konstruktif dalam upaya mereformasi sistem peradilan pidana, hukum