Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo adalah pengujian konstitusionalitas norma undang-undang, in casu pengujian materiil Undang- 25 Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bebas Dan Bersih Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851, selanjutnya disebut UU 28/1999) terhadap UUD NRI Tahun 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a; [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU- V/2007 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa 26 kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum para Pemohon yang pada pokoknya, sebagai berikut: 1. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam permohonan a quo adalah frasa “atau sanksi perdata” dalam Pasal 20 ayat (2) UU 28/1999 yang selengkapnya menyatakan sebagai berikut: Pasal 20 ayat (2) UU 28/1999: Setiap Penyelenggara Negara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 4 atau 7 dikenakan sanksi pidana dan atau sanksi perdata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2. Bahwa Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III menerangkan kualifikasi kedudukan hukumnya sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (Bukti P-1), yang menerangkan pula Pemohon II berstatus sebagai mahasiswa dan Pemohon III selain berstatus mahasiswa juga paralegal (Bukti P5 dan Bukti P6); 3. Bahwa Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III menerangkan memiliki hak konstitusional sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945; 27 4. Bahwa Pemohon I dirugikan hak konstitusionalnya karena berlakunya frasa “sanksi pidana dan/atau sanksi perdata” dalam norma Pasal 20 ayat (2) UU 28/1999 yang membuka ruang multitafsir dan potensi ketidakjelasan mekanisme dalam penegakannya. Pemohon I sebagai warga negara berhak untuk dilindungi oleh sistem hukum yang pasti, tidak sewenang-wenang, dan transparan terhadap penyelenggara negara yang melanggar kewajibannya. 5. Bahwa Pemohon II dirugikan hak konstitusionalnya karena berlakunya frasa “atau sanksi perdata” dalam Pasal 20 ayat (2) UU 28/1999 yang mencampuradukkan atau menempatkan hukum perdata dan hukum pidana sebagai alternatif yang setara tanpa penjelasan memadai, sehingga dapat menyebabkan disorientasi dalam pemahaman prinsip-prinsip dasar hukum di mana keduanya berbeda, hukum perdata berorientasi pada pemulihan kerugian, sedangkan hukum pidana berorientasi pada penghukuman dan efek jera). 6. Bahwa Pemohon III menjelaskan kerugian hak konstitusionalnya dengan adanya sanksi perdata yang dirumuskan secara alternatif, yaitu “atau sanksi perdata” dalam norma Pasal 20 ayat (2) UU 28/1999. Ketentuan tersebut potensial menyebabkan pejabat atau penyelenggara negara yang melakukan praktik kolusi dan nepotisme tidak jera karena pengenaan sanksinya yang tebang pilih. Berlakunya frasa “atau sanksi perdata” dalam norma Pasal 20 ayat (2) UU 28/1999 menimbulkan ketidakpastian hukum dalam proses pemberantasan korupsi, karena terdapat celah yang dapat dimanfaatkan penyelenggara negara untuk melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme tanpa ketentuan sanksi yang jelas. Berdasarkan uraian yang dikemukakan dalam menjelaskan kedudukan hukum di atas, Mahkamah terlebih dahulu menguraikan fakta yang terungkap dalam persidangan, bahwa Pemohon I dalam sidang dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan pada tanggal 10 Juli 2025 tidak hadir di persidangan dan setelah dikonfirmasi oleh Mahkamah ihwal ketidakhadiran tersebut telah ternyata tidak memberikan kuasa, walaupun pada sidang penyerahan perbaikan permohonan pada tanggal 23 Juli 2025 tidak hadir namun memberikan kuasa kepada Martin Maurer (Pemohon III) [vide Risalah Sidang Perkara Nomor 105/PUU-XXIII/2025 tanggal 23 Juli 2025 hlm. 1]. Sementara itu, Pemohon II tidak hadir dalam sidang Pemeriksaan Pendahuluan dengan agenda penyerahan perbaikan permohonan pada tanggal 23 Juli 2025 dan setelah dikonfirmasi oleh Mahkamah ihwal 28 ketidakhadiran Pemohon II tersebut telah ternyata tidak memberikan kuasa [vide Risalah Sidang Perkara Nomor 105/PUU-XXIII/2025 tanggal 23 Juli 2025 hlm. 1]. Dalam kaitan ini, kehadiran prinsipal (Pemohon) yang tanpa kuasa pada agenda persidangan pendahuluan dan perbaikan permohonan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses pembuktian identitas dan kerugian hak konstitusional yang seharusnya dijelaskan oleh prinsipal (Pemohon), in casu Pemohon I d