Pengujian Materil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang

Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945; 52 [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo adalah pengujian konstitusionalitas norma undang-undang, in casu pengujian materiil norma Pasal 139 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan Pasal 140 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588, selanjutnya disebut UU 1/2015) terhadap UUD NRI Tahun 1945 sehingga Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a. [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada 53 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon I sampai dengan Pemohon IV, sebagai berikut. 1. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam permohonan adalah Pasal 139 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan Pasal 140 ayat (1) UU 1/2015, dengan rumusan sebagai berikut. Pasal 139 UU 1/2015 (1) Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota membuat rekomendasi atas hasil kajiannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (5) terkait pelanggaran administrasi Pemilihan. (2) KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota menyelesaikan pelanggaran administrasi Pemilihan berdasarkan rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya 54 Pasal 140 UU 1/2015 (1) KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus pelanggaran administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 ayat (2) paling lama 7 (tujuh) hari sejak rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota diterima. 2. Bahwa para Pemohon menjelaskan memiliki hak konstitusional antara lain sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, sebagai berikut. Pasal 28D ayat (1) (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. 3. Bahwa Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV merupakan perorangan warga negara Indonesia, yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) [vide Bukti P-1 s.d. Bukti P-4], dan telah menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan umum (pemilu) dan pemilihan kepala daerah (pilkada) [vide Bukti P-10 s.d. Bukti P-13]. 4. Bahwa Pemohon I, Pemohon III, dan Pemohon IV merupakan lulusan Universitas Mataram [vide Bukti P-5, Bukti P-8, dan Bukti P-9]. Sementara itu, Pemohon II merupakan mahasiswa aktif pada program studi S-1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, yang dibuktikan dengan kartu tanda mahasiswa (KTM) [vide Bukti P-6] dan surat keterangan aktif sebagai mahasiswa [vide Bukti P-7]. 5. Bahwa Pemohon I, Pemohon III, dan Pemohon IV, saat menempuh pendidikan strata-1 merupakan mahasiswa yang aktif melakukan riset dan pengkajian isu hukum yang berkembang di masyarakat, khususnya isu hukum yang berkenaan dengan konstitusi dan ketatanegaraan melalui Forum Mahasiswa Pengkaji Konstitusi Universitas Mataram serta aktif pula mengikuti kegiatan pelatihan dan webinar [vide Bukti P-20 s.d. Bukti P-21, Bukti P-25 s.d. Bukti P-29, dan Bukti P-34 s.d. Bukti P-35]. Demikian juga Pemohon II, sebagai mahasiswa yang masih aktif pada Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Mataram, bergabung dengan Forum Mahasiswa Pengkaji Konstitusi dan aktif mengikuti kegiatan webinar [vide Bukti P-23 s.d. Bukti P-24]. 55 6. Bahwa Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV juga aktif mengikuti dan memenangkan kompetisi di bidang hukum dan konstitusi [vide Bukti P-14 s.d. Bukti P-19; Bukti P-22; Bukti P-30 s.d. Bukti P-33; Bukti P-36]. 7. Bahwa sebagai pemilih, Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV dapat melaporkan pelanggaran adminstrasi pemilihan sebagaimana termuat dalam Pasal 134 ayat (2) huruf a UU 1/2015. Namun demikian, hal tersebut tidak disertai dengan perlindungan hukum yang jelas pada penganan pelanggaran administrasi pilkada. Dalam hal ini, norma Pasal 139 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) UU 1/2015 membatasi kewenangan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) hanya mengkaji dan mengeluarkan produk “rekomendasi”. Jika didasarkan pada frasa “memeriksa dan memutus” dalam norma Pasal 140 ayat (1) UU 1/2015, Komisi Pemilihan Um