Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan

Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Dengan demikian, Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo adalah pengujian konstitusionalitas norma undang-undang, in casu pengujian materiil Pasal 48 ayat (1), Pasal 50 ayat (4), Pasal 50 ayat (10) huruf a dan b, dan Pasal 50 ayat (11) 31 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 12 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6760, selanjutnya disebut UU 2/2022), terhadap UUD NRI Tahun 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. [3.3] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut permohonan para Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: [3.3.1] Bahwa permohonan para Pemohon diajukan dalam berkas permohonan Nomor: B-45/FAMI-07/VII/2024, bertanggal 25 Juli 2024, perihal: Permohonan Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan terhadap Undang-Undang Dasar 1945, dengan disertai Surat Kuasa Khusus bertanggal 21 Juli 2024 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 26 Juli 2024. Pada berkas permohonan tersebut beserta surat kuasa a quo, para Pemohon yang terdiri atas Pemohon I dan Pemohon II memberikan kuasa kepada 73 orang yang nama-namanya masing-masing disebutkan baik dalam berkas permohonan maupun dalam surat kuasa khusus tersebut, di mana ke-73 orang tersebut ditunjuk oleh para Pemohon sebagai penerima kuasa yang berwenang secara khusus: “... untuk bertindak memberi bantuan hukum berupa nasehat dan konsultasi hukum, mendampingi, mewakili dan atau membela hak-hak serta kepentingan-kepentingan Pemberi Kuasa serta Bertindak sebagai kuasa hukum, dalam kedudukannya sebagai Para Pemohon dalam Pengujian Pasal 48 ayat (1), Pasal 50 ayat (4), Pasal 50 ayat (10) huruf a dan b, Pasal 50 ayat (11) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan Terhadap Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.” Dalam permohonan tersebut, para Pemohon tidak mengajukan surat kuasa lain yang menunjuk kuasa hukum selain yang disebutkan pada Surat Kuasa Khusus bertanggal 21 Juli 2024 a quo. [3.3.2] Bahwa pada tanggal 21 Agustus 2024, Mahkamah telah melaksanakan Persidangan Pendahuluan dengan agenda mendengarkan pokok permohonan Pemohon dan pemberian nasihat serta saran untuk perbaikan permohonan. 32 Persidangan tersebut dihadiri oleh Pemohon II dengan didampingi oleh 7 (tujuh) orang kuasa hukum. Dalam persidangan tersebut, Mahkamah telah memberikan nasihat kepada para Pemohon yang pada pokoknya agar para Pemohon sebaiknya memperbaiki permohonannya dengan memperjelas bagian-bagian berkenaan dengan kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum para Pemohon, alasan-alasan permohonan, dan petitum permohonan. Selanjutnya, Mahkamah juga menyatakan bahwa para Pemohon dapat mengajukan perbaikan permohonan yang harus telah diajukan dan diterima Mahkamah selambat-lambatnya tanggal 3 September 2024, Pukul 09.00 WIB; [3.3.3] Bahwa pada tanggal 2 September 2024, para Pemohon mengajukan perbaikan permohonan melalui Kepaniteraan yang kemudian pokok-pokoknya disampaikan dalam persidangan pendahuluan dengan acara menerima dan mendengarkan perbaikan permohonan pada tanggal 3 September 2024. Pada persidangan tersebut, yang juga dihadiri oleh Pemohon II dengan didampingi oleh 16 Kuasa Hukum Pemohon, setelah dimintakan klarifikasi oleh Mahkamah terkait tanda tangan dalam surat kuasa khusus dan permohonan a quo, kuasa hukum para Pemohon bernama Zenuri Makhroji menyatakan bahwa dalam permohonan dan surat kuasa khusus yang dilampirkan bersama-sama dengan permohonan, tidak semua kuasa hukum membubuhkan tanda tangan sebagaimana mestinya. Tanda tangan pada kolom di atas nama sebagian kuasa hukum yang ada dalam surat kuasa maupun surat permohonan tersebut dilakukan oleh kuasa hukum lainnya dan tidak ditandangani sendiri oleh kuasa hukum yang namanya tercantum tersebut, sebagaimana kuasa hukum Pemohon bernama Zenuri Makhroji menyatakan, “(tanda tangannya) memang ada beberapa yang diwakilkan”, tanpa menyebutkan secara khusus siapa saja yang tidak menandatangani sendiri surat kuasa tersebut, dan siapa nama kuasa hukum dalam surat kuasa tersebut yang mewakili untuk membubuhkan tanda tangan di atas nama-nama kuasa hukum yang tidak menandatangani sendiri permohonan dan surat kuasa dimaksud [vide Risalah Persidangan, tanggal 3 September 2024, hlm 3-4]. Terhadap fakta tersebut, Mahkamah mengingatkan kepada para Pemohon beserta para kuasa hukum yang hadir di persidangan, bahwa hal tersebut tidak dapat dibenarkan secara hukum, khususnya dalam pengajuan permohonan termasuk di Mahkamah Konstitusi. [3.3.4] Bahwa pada tanggal 5 September 2024, para Pemohon mengirimkan kepada Mahkamah, yang diterima Kepaniteraan pada tanggal 6 September 2024, 33 berkas perkara berupa surat kuasa baru, surat pengunduran diri kuasa hukum dan perbaikan permohonan bertanggal 5 September 2024. Melalui surat pengantar dari berkas-berkas yang disampaikan tersebut, para Pemohon menyatakan telah mengganti surat kuasa dan bersamanya dilampirkan surat pengunduran diri sebagai kuasa hukum bertanggal 5 September 2024 yang ditandatangani oleh Zenuri Makhrodji dengan mengatasnamakan Forum Advokat Muda Indonesia (FAMI). Adapun surat kuasa baru bertanggal 5 September 2024 hanya ditandatangani oleh 5 (lima) kuasa hukum. Beserta dokumen tersebut, juga diajukan berkas perbaikan Permohonan bertanggal 5 September 2024 yang juga hanya ditandatangani oleh 5 (lima) kuasa hukum. [3.3.5] Bahwa dalam mengajukan permohonan pengujian undang-undang, Mahkamah perlu menegaskan salah satu syarat formil berkenaan dengan surat kuasa khusus sebagaimana diatur oleh Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 2/2021), di mana pada Pasal 7 ayat (2) PMK 2/2021 dinyatakan, “Surat kuasa khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibubuhi meterai sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ditandatangani oleh pemberi kuasa dan penerima kuasa.” Dalam hal ini, para Pemohon mengajukan permohonannya dengan memberikan kuasa kepada para penerima kuasa sebagaimana disebutkan dalam surat kuasa khusus bertanggal 21 Juli 2024, dan nama-nama penerima kuasa tersebut pula yang disebutkan sebagai penandatangan berkas permohonan bertanggal 25 Juli 2024 serta berkas perbaikan permohonan bertanggal 2 September 2024. Berkenaan dengan hal di atas, adanya fakta bahwa baik dalam surat kuasa khusus, maupun dalam berkas surat permohonan, tidak semua kuasa hukum yang berjumlah 73 orang kuasa