Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 22 Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU Nomor 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar; [3.2] Menimbang bahwa permohonan para Pemohon adalah untuk menguji konstitusionalitas norma Undang-Undang in casu Pasal 255 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut UU 17/2014), sehingga Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; Kedudukan Hukum (Legal Standing) para Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, para Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 23 [3.4] Menimbang pula bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, bertanggal 20 September 2007, serta putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; c kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut pada paragraf [3.3] dan [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum (legal standing) Pemohon sebagai berikut: [3.6] Menimbang bahwa pada pokoknya para Pemohon mendalilkan dirinya adalah warga negara Indonesia yang menjadi peserta Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014 sebagai calon anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Kalimantan Timur, dengan perolehan suara di peringkat 7, peringkat 8, peringkat 9, dan peringkat 11, dan merasa dirugikan oleh ketentuan yang dimohonkan pengujian yaitu Pasal 255 ayat (1) dan ayat (2) UU 17/2014. [3.7] Menimbang bahwa kedudukan para Pemohon dalam kapasitasnya sebagai perorangan warga negara yang menjadi peserta Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014 sebagai calon anggota DPD Provinsi Kalimantan Timur telah dibuktikan dengan bukti P-1, bukti P-4, dan bukti P-5 berupa fotokopi kartu tanda penduduk (KTP); Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 679/Kpts/ KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 24 Perwakilan Daerah Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 28 Agustus 2013; dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014. Para Pemohon mengajukan permohonan pengujian Pasal 255 ayat (1) dan ayat (2) UU 17/2014, yang selengkapnya menyatakan: Pasal 255 ayat (1) : “Di provinsi yang dibentuk setelah pelaksanaan pemilihan umum tidak diadakan pemilihan anggota DPD sampai dengan pemilihan umum berikutnya”. Pasal 255 ayat (2) : “Anggota DPD di provinsi induk juga mewakili provinsi yang dibentuk setelah pemilihan umum”. Para Pemohon mendalilkan bahwa Pasal 255 ayat (1) dan ayat (2) UU 17/2014 merugikan hak konstitusional para Pemohon karena penafsiran atas ketentuan dimaksud mengakibatkan tidak dilaksanakannya pemilu anggota DPD untuk Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2014, sehingga para Pemohon terhalang untuk menjadi anggota DPD Provinsi Kalimantan Utara Periode 2014- 2019. Berdasarkan hal demikian para Pemohon memohon kepada Mahkamah agar Pasal 255 ayat (1) UU 17/2014 dinyatakan tidak bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang kalimat dalam Pasal 255 ayat (1) dimaknai sebagai “pemilihan umum 2014”, dan karenanya demi hukum para Pemohon memohon agar keanggotaan DPD Provinsi Kalimantan Utara diisi serta para Pemohon memohon agar ditetapkan sebagai anggota DPD Provinsi Kalimantan Utara Periode 2014- 2019. Hal demikian karena saat ini para Pemohon menempati peringkat perolehan suara ke-5 sampai dengan peringkat ke-8 pada pemilihan umum anggota DPD Provinsi Kalimantan Timur. [3.7.1] Bahwa berdasarkan alat bukti dan keterangan para Pemohon dalam persidangan, Mahkamah menemukan fakta hukum sebagai berikut: 1) Provinsi Kalimantan Utara merupakan provinsi pemekaran dari provinsi induk yaitu Provinsi Kalimantan Timur. 2) Provinsi Kalimantan Utara dibentuk pada tahun 2012 dengan wilayah administratif meliputi satu kota dan 4 (empat) kabupaten, yaitu Kabupaten Bulungan, Kota Tarakan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Nunukan, dan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 25 Kabupaten Tana Tidung, yang sebelumnya adalah wilayah admini