Pengujian Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

[3.1] Menimbang bahwa pokok permohonan para Pemohon adalah memohon pengujian konstitusionalitas Pasal 71 huruf a, huruf d, dan huruf e; Pasal 102 ayat (1); Pasal 147 ayat (3), ayat (4), dan ayat (7); Pasal 150 ayat (3), ayat (4) huruf a, dan ayat (5); Pasal 151 ayat (1) huruf a dan huruf b, ayat (3), Pasal 154 ayat (5) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043, selanjutnya disebut UU 27/2009) serta Pasal 18 huruf g; Pasal 20 ayat (1); Pasal 21 ayat (1) dan ayat (3); Pasal 22 ayat (1); Pasal 23 ayat (2); Pasal 43 ayat (1) dan ayat (2); Pasal 46 ayat (1); Pasal 48 ayat (2) dan ayat (4); Pasal 65 ayat (3); Pasal 68 ayat (2) huruf c dan huruf d, ayat (3), ayat (4), dan ayat (5); Pasal 69 ayat (1) huruf a dan huruf b, dan; Pasal 70 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234, selanjutnya disebut UU 12/2011) terhadap Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945); [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: 55 a. kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan a quo; b. kedudukan hukum (legal standing) Pemohon; Terhadap kedua hal tersebut, Mahkamah berpendapat sebagai berikut: Kewenangan Mahkamah [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disingkat UU MK), serta Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang- Undang terhadap UUD 1945; [3.4] Menimbang bahwa permohonan para Pemohon adalah memohon pengujian konstitusionalitas Pasal 71 huruf a, huruf d, dan huruf e; Pasal 102 ayat (1); Pasal 147 ayat (3), ayat (4), dan ayat (7); Pasal 150 ayat (3), ayat (4) huruf a, dan ayat (5); Pasal 151 ayat (1) huruf a dan huruf b, ayat (3), Pasal 154 ayat (5) UU 27/2009 serta Pasal 18 huruf g; Pasal 20 ayat (1); Pasal 21 ayat (1) dan ayat (3); Pasal 22 ayat (1); Pasal 23 ayat (2); Pasal 43 ayat (1) dan ayat (2); Pasal 46 ayat (1); Pasal 48 ayat (2) dan ayat (4); Pasal 65 ayat (3); Pasal 68 ayat (2) huruf c dan huruf d, ayat (3), ayat (4), dan ayat (5); Pasal 69 ayat (1) huruf a dan huruf b, dan; Pasal 70 ayat (1) dan ayat (2) UU 12/2011 terhadap UUD 1945, yang menjadi salah satu kewenangan Mahkamah, sehingga Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo; 56 Kedudukan Hukum (Legal Standing) Para Pemohon [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; [3.6] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, bertanggal 20 September 2007, serta putusan- putusan selanjutnya, berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; 57 c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.7] Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan memiliki beberapa hak yang diatur dalam UUD 1945, antara lain hak untuk mendapatkan perlindungan dan hak untuk mendapatkan kesejahteraan sebagaimana diatur dalam Pembukaan UUD 1945; [3.8] Menimbang bahwa dengan mendasarkan pada Pasal 51 ayat (1) UU MK dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 bertanggal 20 September 2007 serta dihubungkan dengan fakta-fakta hukum atas diri para Pemohon, Mahkamah berpendapat: 1. Bahwa para Pemohon Nomor 1 sampai dengan Pemohon Nomor 16 adalah perorangan warga negara Indonesia yang disebut dalam ketentuan Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK, yang telah berusia 17 tahun dan/atau sudah kawin sehingga mempunyai hak untuk memilih (the right to vote) dalam pemilu. Selain itu, para Pemohon juga concern dalam melakukan upaya demokratisasi di Indonesia, perbaikan sistem Pemilu, perbaikan sistem kepartaian, dan perbaikan sistem perwakilan di parlemen, melalui lembaga tempat para Pemohon bekerja (bukti P-4); 2. Bahwa para Pemohon Nomor 17 sampai dengan Pemohon Nomor 56 adalah perorangan warga negara Indonesia yang disebut dalam ketentuan Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK, yang telah berusia 17 tahun dan/atau sudah kawin sehingga mempunyai hak untuk memilih (the right to vote) dalam pemilu; 3. Bahwa melalui Perubahan UUD 1945, Indonesia telah membentuk suatu kamar perwakilan daerah yang disebut sebagai Dewan Perwakilan Daerah 58 (DPD) yang anggotanya dipilih dari setiap provinsi melalui pemilihan umum [vide Pasal 22C ayat (1) UUD 1945]; 4. Bahwa sebagai pemilih yang telah mempercayakan aspirasinya kepada para anggota DPD, para Pemohon merasa dirugikan hak konstitusionalnya dengan direduksinya kewenangan DPD oleh Undang-Undang a quo, sehingga DPD umumnya dan anggota DPD khususnya, termasuk anggota DPD yang berasal dari daerah pemilihan para Pemohon, tidak dapat dan tidak akan dapat secara maksimal memperjuangkan hak konstitusional para Pemohon sebagai warga negara yang telah memiliki hak untuk memilih, khususnya dalam rangka pembentukan undang-undang; [3.9] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah, para Pemohon merupakan perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama) yang dirugikan hak konstitusionalnya oleh berlakunya pasal-pasal yang dimohonkan pengujian, sehingga para Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo; [3.10] Menimbang bahwa