Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah mengenai pengujian materiil terhadap Pasal 5 huruf k Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924, selanjutnya disebut UU 42/2008) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945); [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal berikut: a. Kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo; b. Kedudukan hukum (legal standing) para Pemohon; Terhadap kedua hal tersebut, Mahkamah berpendapat sebagai berikut: Kewenangan Mahkamah [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang disebutkan lagi dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 12 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4358), salah satu 9 kewenangan konstitusional Mahkamah adalah menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar; [3.4] Menimbang bahwa permohonan para Pemohon adalah mengenai pengujian Undang-Undang in casu UU 42/2008 terhadap UUD 1945, sehingga Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo; Kedudukan hukum (Legal standing) para Pemohon [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK, yang dapat bertindak sebagai pemohon dalam pengujian suatu Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian, yaitu: a. perorangan, termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama, warga negara Indonesia; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; [3.6] Menimbang pula bahwa Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU- III/2005 bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 bertanggal 20 September 2007 serta Putusan-putusan berikutnya telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; 10 d. adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.7] Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut pada paragraf [3.5] dan [3.6] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum (legal standing) para Pemohon dalam permohonan a quo sebagai berikut: [3.7.1] Bahwa para Pemohon mendalilkan sebagai perorangan warga negara Indonesia mempunyai hak konstitusional yang diberikan UUD 1945 yaitu hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum [Pasal 28D ayat (1)], hak bebas dari perlakuan diskriminatif atas dasar apa pun dan hak untuk mendapat perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu [Pasal 28I ayat (2) UUD 1945]; [3.7.2] Bahwa para Pemohon menganggap hak konstitusionalnya tersebut dirugikan oleh berlakunya ketentuan Pasal 5 huruf k UU 42/2008 yang berbunyi, “memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan telah melaksanakan kewajiban membayar pajak selama 5 (lima) tahun terakhir yang dibuktikan dengan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi,” karena ketentuan tersebut telah mendiskriminasi warga negara Indonesia atau wajib pajak lainnya untuk membuktikan bahwa yang bersangkutan telah membayar pajak penghasilan dengan benar setelah dilakukan pemeriksaan oleh Direktur Jenderal Pajak sedangkan calon Presiden dan Wakil Presiden cukup hanya dengan SPT tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi tanpa dilakukan pemeriksaan oleh Direktur Jenderal Pajak; [3.7.3] Bahwa para Pemohon menganggap hak konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya ketentuan Pasal 5 huruf k UU 42/2008 karena ketentuan tersebut tidak memberikan kepastian hukum sebab tidak sinkron dengan Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 29 ayat (1) UU Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan; 11 [3.8] Menimbang bahwa karena Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo, selanjutnya Mahakamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum (legal standing) para Pemohon dihubungkan dengan dalil-dalil para Pemohon sebagai berikut: a. bahwa jabatan Presiden dan Wakil Presiden menuntut syarat kepercayaan yang sangat tinggi dari rakyat. Oleh karena itu, setiap calon Presiden dan Wakil Presiden harus memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu sehingga nantinya didapatkan calon Presiden dan calon Wakil Presiden yang benar-benar bersih, berwibawa, jujur, dan mempunyai integritas moral yang tinggi. Persyaratan demikian, kecuali yang ditentukan sendiri dalam UUD 1945, adalah kewenangan pembentuk Undang-Undang untuk menentukannya sesuai dengan kebutuhan yang menjadi tuntutan bagi jabatan Presiden dan Wakil Presiden; b. bahwa kewenangan pembentuk Undang-Undang untuk menentukan persyaratan, yang antara lain calon Presiden dan Wakil Presiden haruslah orang yang taat pada hukum, di antaranya taat membayar pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; c. bahwa ketentuan mengenai tata cara perpajakan berlaku bagi seluruh wajib pajak dan tidak membedakan perlakukan baik bagi orang pribadi maupun badan, begitupun menyangkut ketentuan dan tata caranya. Hal tersebut sepenuhnya menjadi kewenangan pembentuk Undang-Undang sepanjang sesuai dengan prinsip-prinsip konstitusi; d. bahwa sistem peraturan perundang-undangan dalam negara kesatuan memerlukan satu kesatuan filosofi, paradigma dan aspek lain yang pada gilirannya akan membentuk satu kesatuan sistem hukum dan perundang- undangan. Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan juga harus sinkron dan harmonis dengan peraturan perundang- undangan lain termasuk Undang-Undang tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden; Pendapat Mahkamah [3.9] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada paragraf [3.8] di atas, selanjutnya Mahkamah berpendapat sebagai berikut: 12 a. bahwa ketentuan Pasal 5 huruf k UU 42/2008 yang mewajibkan calon Presiden dan Wakil Presiden memiliki NPWP dan telah melaksanakan kewajiban membayar pajak selama 5 (lima) tahun terakhir yang dibuktikan dengan SPT Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi adalah pilihan kebijakan (legal policy) yang dibuat oleh pembentuk Undang-Undang untuk melaksanakan kehendak konstitusi sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 23A UUD 1945 yang berbunyi, “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang”. Pilihan kebija