Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Alor Tahun 2013

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan utama permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor Nomor 56/Kpts/KPU-Kab-018.433965/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Ikut Serta Dalam Putaran II Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Alor Periode 2014-2019, tertanggal 14 Agustus 2013, dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten Alor oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor, bertanggal Tiga Belas, bulan Agustus, tahun Dua Ribu Tiga Belas; [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) lebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut: a. kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan a quo; b. kedudukan hukum (legal standing) Pemohon; c. tenggang waktu pengajuan permohonan; Terhadap ketiga hal tersebut, Mahkamah berpendapat sebagai berikut: Kewenangan Mahkamah [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 60 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), selanjutnya disebut UU MK, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut UU 32/2004) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, selanjutnya disebut UU 12/2008), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) UU 32/2004 keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865); Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, ”Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”; UU 12/2008 tentang Perubahan Kedua Atas UU 32/2004, dalam Pasal 236C menetapkan, ”Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan 61 kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan”; Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C UU 12/2008 di atas; [3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah sengketa perselisihan hasil Pemilukada, yakni Pemilukada Kabupaten Alor Tahun 2013 maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo; [3.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut: 1. permohonan Pemohon salah objek; 2. permohonan Pemohon melewati tenggang waktu, dan 3. permohonan Pemohon kabur (obscuur libel). Adapun, Pihak Terkait II tidak mengajukan eksepsi dalam keterangannya namun telah memberikan keterangan berkaitan dengan pokok permohonan; Selanjutnya terhadap eksepsi tentang permohonan Pemohon salah objek, karena sangat berkaitan dengan kewenangan Mahkamah maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu. Adapun eksepsi tentang tenggang waktu akan dipertimbangkan tersendiri, dan eksepsi tentang permohonan Pemohon kabur, akan dipertimbangkan bersama pokok permohonan; Eksepsi Tentang Permohonan Pemohon Salah Objek [3.6] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait I mengajukan eksepsi yang mendalilkan bahwa permohonan Pemohon salah objek (error in objecto); [3.7] Menimbang bahwa tentang eksepsi Termohon dan Pihak Terkait I mengenai permohonan Pemohon salah objek (error in objecto), Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut: - Bahwa mengenai objek sengketa dalam Pemilukada, Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 juncto UU 12/2008 menyatakan, “Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang 62 mempengaruhi terpilihnya pasangan calon.” Begitu pula Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008) menyatakan, “Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi: a. penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; atau b. terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah”; Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, seharusnya yang menjadi objek sengketa Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang dalam perkara ini yaitu Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor Nomor 55/Kpts/KPU-Kab-018.433965/2013 tentang Penetapan Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Alor Periode 2014-2019, bertanggal 13 Agustus 2013 dan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor atau Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten Alor oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor, bertanggal Tiga Belas, bulan Agustus, tahun Dua Ribu Tiga Belas; - Bahwa hal tersebut telah dipertegas pula dalam berbagai Putusan Mahkamah, antara lain Putusan Nomor 23/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 3 Juni 2010, Putusan Nomor 29/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 21 Juni 2010, Putusan Nomor 43/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 7 Juli 2010, Putusan Nomor 49/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 8 Juli 2010, Putusan Nomor 60/PHPU.D- VIII/2010 tanggal 15 Juli 2010, Putusan Nomor 74/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 26 Juli 2010, Putusan Nomor 22/PHPU.D-XI/2013 tanggal 27 Maret 2013, Putusan Nomor 49/PHPU.D-XI/2013 tanggal 16 Mei 2013, terakhir dalam Putusan Nomor 67/PHPU.D-XI/2013, tanggal 2 Juli 2013 yang menyatakan bahwa objek sengketa Pemilukada adalah keputusan atau berita acara rekapitulasi Komisi Pemilihan Umum atau Komisi Independen Pemilihan tentang hasil perolehan suara; - Bahwa objek sengketa yang dimohonkan untuk dibatalkan oleh Mahkamah dalam permohonan Pemohon a quo adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor Nomor 56/Kpts/KPU-Kab-018.433965/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon yang Ikut Serta Dalam Putaran II Pemilihan 63 Umum K