Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung Tahun 2011

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan hukum utama permohonan para Pemohon adalah keberatan atas Berita Acara Rapat Pleno Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji Nomor 270/40/BA/KPU-MSJ/X/2011 tentang Rapat Pleno tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mesuji Tahun 2011, tanggal 4 Oktober 2011 (vide bukti P 10 = bukti PT- 3) dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Mesuji Nomor: 270/40/SK/KPU-MSJ/X/2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mesuji, tertanggal 4 Oktober 2011 (vide bukti P-11= bukti T-17 = bukti PT-2). [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, 160 oleh karena Pihak Terkait mengajukan eksepsi mengenai kewenangan Mahkamah, permohonan para Pemohon lewat tenggang waktu, permohonan para Pemohon bersifat kabur, permohonan para Pemohon bersifat manipulatif dan penuh dengan rekayasa, permohonan para Pemohon kontradiktif, permohonan para Pemohon salah objek (error in objecto), petitum permohonan tidak mendasar, dan permohonan tidak memenuhi formalitas pengajuan permohonan, maka Mahkamah mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai eksepsi tersebut; [3.3] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Pihak Terkait mengenai permohonan para Pemohon yang salah objek (error in objecto), oleh karena hal tersebut berkaitan dengan kewenangan Mahkamah, maka Mahkamah akan mempertimbangkannya terlebih dahulu; [3.4] Menimbang bahwa Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 menentukan “Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon.” Demikian pula Pasal 4 PMK 15/2008 menentukan bahwa “Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi: a. penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; atau b. terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah.” [3.5] Menimbang bahwa keberatan para Pemohon adalah terhadap Berita Acara Rapat Pleno Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji Nomor 270/40/BA/KPU-MSJ/X/2011 tentang Rapat Pleno tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mesuji Tahun 2011, tanggal 4 Oktober 2011 (vide bukti P 10 = bukti PT- 3) dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Mesuji Nomor: 270/40/SK/KPU-MSJ/X/2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mesuji, tertanggal 4 Oktober 2011 (vide bukti P-11= bukti T-17 = bukti PT-2), yang bukan merupakan penetapan hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Mesuji Tahun 2011. Mahkamah menilai, keberatan yang diajukan para Pemohon seharusnya adalah Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji Nomor 270/39/SK/KPU- 161 MSJ/X/2011 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mesuji Tahun 2011 (vide bukti PT-1) dan/atau Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji (DB.KWK.KPU) beserta lampirannya (vide bukti P-9 dan bukti P-9a = bukti T-16 = bukti PT-4); [3.6] Menimbang pula bahwa dalam pemeriksaan persidangan pendahuluan Mahkamah telah memberi nasihat berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi, untuk memperbaiki permohonan, dan Mahkamah telah memberi kesempatan seluas-luasnya kepada para Pemohon untuk memperbaiki permohonannya sesuai Peraturan Mahkamah Konstitusi. Namun demikian, meskipun telah diberi kesempatan untuk memperbaiki permohonan seluas-luasnya, perbaikan permohonan diserahkan oleh para Pemohon melewati tenggang waktu yang ditetapkan oleh Mahkamah. Sesuai perintah Mahkamah dalam persidangan tanggal 19 Oktober 2011, perbaikan permohonan harus diserahkan kepada Kepaniteraan Mahkamah selambat-lambatnya pada tanggal 20 Oktober 2011, pukul 09.00 WIB, namun para Pemohon menyerahkannya pada pukul 10.10 WIB (vide Tanda Terima Nomor 374-1/PAN.MK/X/2011). Oleh karena itu Mahkamah secara hukum harus menggunakan permohonan yang belum diperbaiki tersebut yang pada pokoknya keberatan terhadap Berita Acara Rapat Pleno Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji Nomor 270/40/BA/KPU-MSJ/X/2011 tanggal 4 Oktober 2011 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Mesuji Nomor: 270/40/SK/KPU-MSJ/X/2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati tertanggal 4 Oktober 2011. Seandainyapun perbaikan permohonan disampaikan tidak melewati tenggat waktu, quod non, objek permohonan para Pemohon tetap mengenai Berita Acara Rapat Pleno Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji Nomor 270/40/BA/KPU-MSJ/X/2011 tanggal 4 Oktober 2011 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Mesuji Nomor: 270/40/SK/KPU-MSJ/X/2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati, tertanggal 4 Oktober 2011; [3.7] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas Mahkamah berpendapat, permohonan para Pemohon salah objek (error in objecto) 162 dan tidak memenuhi syarat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 sebagaimana diubah, terakhir dengan UU 12/2008 dan Pasal 4 PMK 15/2008, sehingga eksepsi Pihak Terkait tentang salah objek tersebut beralasan menurut hukum, dan oleh karenanya eksepsi-eksepsi Pihak Terkait selain dan selebihnya, begitu juga tentang kedudukan hukum, tenggang waktu, dan pokok permohonan tidak dipertimbangkan. 4.