Pengujian Materill Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD; [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, in casu Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU 2/2002), terhadap Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; 41 c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, para Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a; [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU- V/2007 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3], sampai dengan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya 42 Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum para Pemohon sebagai berikut: 1. Bahwa para Pemohon mengajukan pengujian materiil Pasal 37 ayat (2) UU 2/2002 yang menyatakan sebagai berikut: “Komisi Kepolisian Nasional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibentuk dengan Keputusan Presiden” 2. Bahwa para Pemohon menerangkan memiliki hak konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 dan menurut anggapan para Pemohon norma undang-undang yang dimohonkan pengujian bertentangan dengan hak konsitusionalnya; 3. Bahwa para Pemohon mendalilkan diri sebagai warga negara Indonesia pembayar pajak; 4. Bahwa para Pemohon (Pemohon I sampai dengan Pemohon III) merasa hak konstitusionalnya dirugikan secara aktual oleh keberadaan Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) yang diatur dalam Pasal 37 ayat (2) UU 2/2002. Kerugian hak konstitusional aktual demikian terjadi karena Kompolnas tidak mampu berperan sebagai pengawas bagi Kepolisian Negara Republik Indonesia, antara lain karena laporan-laporan para Pemohon mengenai tidak profesionalnya polisi ternyata tidak ditindaklanjuti/ditanggapi secara profesional. Berdasarkan seluruh uraian yang dikemukakan para Pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukumnya sebagaimana diuraikan di atas, menurut Mahkamah, para Pemohon telah dapat membuktikan dirinya sebagai warga negara Indonesia [vide Bukti P-1, Bukti P-2, dan Bukti P-6]. Namun demikian, berkenaan dengan adanya anggapan kerugian hak konstitusional para Pemohon yang dirugikan akibat berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian, hanya Pemohon II dan Pemohon III yang dapat menjelaskan secara spesifik dan aktual mengenai kerugian yang dialaminya, yaitu berdasarkan alat bukti berupa dokumen laporan/pengaduan kepada Kompolnas yang menurut Pemohon II dan Pemohon III pengaduan tersebut tidak mendapatkan tanggapan/tindak lanjut yang layak dari Kompolnas [vide Bukti P-5, Bukti P-7, Bukti P-8, dan Bukti P-9]. Sedangkan terhadap Pemohon I Mahkamah tidak mendapatkan alat bukti yang dapat membuktikan adanya keterkaitan antara anggapan kerugian hak 43 konsitusional yang dimiliki dengan berlakunya norma Pasal 37 ayat (2) UU 2/2002 yang dimohonkan pengujian. Lebih lanjut, berkaitan dengan Pemohon II dan Pemohon III, Mahkamah menilai anggapan kerugian hak konsitusional tersebut mempunyai hubungan sebab-akibat (causal-verband) dengan norma yang dimohonkan pengujian, yaitu berkaitan dengan keberadaan Kompolnas. Oleh karena itu, apabila Mahkamah mengabulkan permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon II dan Pemohon III maka kerugian hak konstitusional tersebut tidak lagi terjadi. Dengan demikian, terlepas terbukti atau tidaknya dalil Pemohon II dan Pemohon III berkenaan dengan inkonstitusionalitas norma undang-undang yang dimohonkan pengujian, Mahkamah berpendapat Pemohon II dan Pemohon III (selanjutnya disebut para Pemohon) memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam mengajukan permohonan a quo. Sementara itu, Pemohon I tidak mempunyai kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam mengajukan permohonan a quo. [3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo serta para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam mengajukan permohonan pengujian norma Pasal 37 ayat (2) UU 2/2002, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan para Pemohon. Pokok Permohonan [3.7] Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan Pasal 37 ayat (2) UU 2/2002 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, dengan dalil (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara) yang apabila dipahami dan dirumuskan Mahkamah pada pokoknya sebagai berikut: 1. Bahwa menurut para Pemohon, norma Pasal 37 ayat (2) UU 2/2002 merupakan norma yang kabur dan multitafsir (vague norm) karena tidak menyertakan batasan hukum yang jelas mengenai batas dan jenis tindakan pengawasan; standar obyektivitas pengawasan dan tujuan pengawasan; serta m