Pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. 20 [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, in casu Pasal 118 huruf e Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914, selanjutnya disebut UU 3/2024) terhadap UUD NRI Tahun 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. [3.3] Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo, namun sebelum mempertimbangkan lebih lanjut kedudukan hukum dan pokok permohonan yang diajukan para Pemohon, Mahkamah perlu mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut: [3.3.1] Bahwa Mahkamah telah memeriksa permohonan para Pemohon dalam Sidang Pemeriksaan Pendahuluan pada tanggal 8 Agustus 2024. Dalam persidangan tersebut, sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) UU MK dan Pasal 41 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 2/2021), Mahkamah telah memberikan nasihat kepada para Pemohon untuk memperbaiki sekaligus memperjelas hal-hal yang berkaitan dengan permohonan para Pemohon, yaitu kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum para Pemohon, alasan permohonan (posita), dan hal-hal yang dimohonkan (petitum) sehingga sesuai dengan sistematika permohonan sebagaimana diatur dalam PMK 2/2021. Selain itu, Mahkamah juga memberikan nasihat lebih lanjut agar para Pemohon dapat mempelajari putusan-putusan Mahkamah sebelumnya yang terkait dengan permohonan a quo. [3.3.2] Bahwa selanjutnya pada tanggal 21 Agustus 2024, pukul 14.42 WIB, para Pemohon telah menyampaikan perbaikan permohonan kepada Mahkamah, di mana perbaikan dimaksud terlambat disampaikan sebagaimana ditentukan dalam Persidangan Pendahuluan yaitu pukul 09.00 WIB. Kemudian Mahkamah memeriksa dalam Sidang Pemeriksaan Pendahuluan dengan agenda perbaikan permohonan pada tanggal 26 Agustus 2024. Dalam sidang perbaikan permohonan dimaksud, meskipun para Pemohon terlambat menyampaikan perbaikan permohonannya 21 namun para Pemohon tetap menyampaikan pokok perbaikan permohonan yang merupakan tambahan penjelasan yang mendukung permohonannya berupa fakta- fakta empiris perpanjangan masa jabatan kepala desa dari kabupaten dan provinsi lain. [3.3.3] Bahwa oleh karena keterlambatan penyampaian perbaikan permohonan para Pemohon, sesuai dengan ketentuan hukum acara pengujian undang-undang maka Mahkamah akan menggunakan permohonan awal untuk diperiksa. Setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama alasan-alasan permohonan (posita) para Pemohon terlepas ada atau tidaknya persoalan inkonstitusionalitas norma yang dimohonkan pengujian, menurut Mahkamah, pada dasarnya secara sistematika, perbaikan permohonan para Pemohon dapat dikatakan telah sesuai dengan format pengujian undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (1) UU MK dan Pasal 10 ayat (2) PMK 2/2021. Namun demikian, sekalipun telah disusun dan memuat sistematika permohonan secara benar, penilaian perihal keterpenuhan syarat formal suatu permohonan tidak hanya sampai pada sistematika an sich. Dalam hal ini, Mahkamah juga akan menilai keterpenuhan dan ketepatan isi/substansi dari masing-masing sistematika dimaksud. Salah satu di antaranya adalah ketiadaan uraian argumentasi hukum yang jelas dan memadai perihal pertentangan antara norma Pasal 118 huruf e UU 3/2024 yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya dengan pasal-pasal yang menjadi dasar pengujian dalam UUD NRI Tahun 1945. Meskipun para Pemohon menyebutkan norma yang menjadi dasar pengujian adalah norma Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, namun tidak ada penjelasan lebih lanjut di mana letak pertentangannya antara norma dalam pasal yang diuji dengan UUD NRI Tahun 1945. Bahkan pada dasarnya para Pemohon menganggap norma Pasal 118 huruf e UU 3/2024 adalah norma yang benar, tidak bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945, dan justru harus dilaksanakan dan ditindaklanjuti dengan perpanjangan masa jabatan para Pemohon, namun oleh Kementerian Dalam Negeri dan Bupati Musirawas Utara tidak ditindaklanjuti dengan memperpanjang masa jabatan para Pemohon. Terlebih dalam positanya, para Pemohon justru lebih banyak menguraikan fakta empiris terkait peristiwa hukum yang dialami para Pemohon sebagai kepala desa yang tidak diperpanjang masa jabatannya 22 sebagaimana ditentukan dalam Pasal 118 huruf e UU 3/2024. Dalam hal ini para Pemohon tidak mendalilkan adanya pertentangan norma Pasal 118 huruf e UU 3/2024 dengan norma UUD NRI Tahun 1945. [3.3.4] Bahwa tidak adanya pertentangan norma Pasal 118 huruf e UU 3/2024 dengan norma UUD NRI Tahun 1945 ini semakin tegas terlihat pada bagian petitum permohonan para Pemohon, di mana para Pemohon tidak meminta pembatalan ataupun pemaknaan norma Pasal 118 huruf e UU 3/2024, namun petitum para Pemohon justru meminta pengukuhan kembali para Pemohon sebagai kepala desa; membatalkan Surat Keputusan Bupati Musirawas Utara tentang Pengukuhan Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa; membatalkan perpanjangan masa jabatan 15 kepala desa yang baru dikukuhkan tanggal 28 Juni 2024; memerintahkan Kementerian Dalam Negeri serta Bupati Musirawas Utara untuk segera melakukan perubahan Surat Keputusan Bupati Musirawas Utara tentang Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa 2 tahun. Petitum-petitum para Pemohon a quo menurut Mahkamah tidak lazim dalam pengujian undang-undang, karena merupakan kewenangan lembaga lain, yang bukan kewenangan Mahkamah. Terlebih, seluruh rumusan petitum permohonan a quo tidak sesuai dengan ketentuan hukum acara pengujian undang-undang. Berkenaan dengan hal tersebut, Pasal 10 ayat (2) huruf d PMK 2/2021 menentukan sebagai berikut: d. petitum, yang memuat hal-hal yang dimohonkan untuk diputus dalam permohonan pengujian materiil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4), yaitu: 1. mengabulkan permohonan Pemohon; 2. menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; 3. memerintahkan pemuatan Putusan dalam Berita Negara Republik Indonesia; atau dalam hal Mahkamah berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil- adilnya (ex aequo et bono).” Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, menurut Mahkamah rumusan petitum yang diajukan para Pemohon demikian selain tidak lazim juga tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (2) huruf d PMK 2/2021. Adapun salah satu syarat untuk menyatakan petitum permohonan yang ditentukan dalam ketentuan dimaksud, norma yang dimohonkan pengujian 23 harus dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, yang mana dalam petitum permohonan a quo hal tersebut tidak dicantumkan. Bahwa