Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang

Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang 210 Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo adalah pengujian konstitusionalitas norma undang-undang, in casu Pasal 43L ayat (4) Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6216, selanjutnya disebut UU 5/2018) terhadap UUD NRI Tahun 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; 211 Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a. [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada 31 Mei 2005, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum para Pemohon. Adapun dalam menjelaskan kedudukan hukumnya, para Pemohon menguraikan hal-hal (selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara Putusan ini) yang apabila dirumuskan Mahkamah pada pokoknya sebagai berikut: 212 1. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam permohonan a quo adalah norma yang terdapat dalam Pasal 43L ayat (4) UU 5/2018 yang rumusan selengkapnya sebagai berikut: “(4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diajukan paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal Undang-Undang ini mulai berlaku.” 2. Bahwa menurut para Pemohon, Pasal 43L ayat (4) UU 5/2018 a quo melanggar hak konstitusionalnya mengenai persamaan di dalam hukum, kepastian hukum, dan perlindungan dari perlakuan diskriminatif, sebagaimana dijamin dalam Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945; 3. Bahwa Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III dalam permohonan a quo menerangkan kualifikasinya sebagai perorangan warga negara Indonesia, korban peristiwa tindak pidana terorisme yang telah ditetapkan dalam surat Penetapan Korban Tindak Pidana Terorisme oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Dalam kaitan ini, Pemohon I adalah korban peristiwa tindak pidana terorisme bom di Pasar Tentena, Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, yang terjadi pada 28 Mei 2005 berdasarkan Surat Penetapan Korban Tindak Pidana Terorisme Nomor B-PA.03.02/272/2021, tanggal 19 Juli 2021, yang dikeluarkan oleh BNPT [vide Bukti P-2]. Sedangkan, Pemohon II adalah korban peristiwa tindak pidana terorisme bom di Beji Depok Tahun 2012 berdasarkan Surat Penetapan Korban Tindak Pidana Terorisme Nomor B-PA.03.02/252/2021, tanggal 22 Juni 2021, yang dikeluarkan oleh BNPT [vide Bukti P-3]. Demikian pula Pemohon III adalah korban peristiwa tindak pidana terorisme bom di Beji Depok Tahun 2012 berdasarkan Surat Penetapan Korban Tindak Pidana Terorisme Nomor B-PA.03.02/245/2021, tanggal 22 Juni 2021, yang dikeluarkan oleh BNPT [vide Bukti P-4]. 4. Bahwa Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III (selanjutnya disebut para Pemohon) menyatakan ketentuan batasan waktu 3 (tiga) tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 43L ayat (4) UU 5/2018 untuk mengajukan permohonan kompensasi, bantuan medis, atau rehabilitasi psikososial dan psikologis sejak diberlakukannya undang-undang a quo, yaitu terakhir 22 Juni 2021, menyebabkan para Pemohon tidak dapat mengakses kompensasi, bantuan medis, atau rehabilitasi psikososial dan psikologis sebagaimana diatur di dalam 213 Pasal 43L ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU 5/2018. Oleh karena itu, apabila permohonan para Pemohon dikabulkan maka terbuka kesempatan bagi mereka sebagai korban untuk mendapatkan pemberian kompensasi, bantuan medis, atau rehabilitasi psikososial dan psikologis yang telah diajukan, sehingga kerugian hak konstitusional para Pemohon tidak lagi terjadii. Berdasarkan uraian kedudukan hukum yang dikemukakan tersebut di atas, menurut Mahkamah, para Pemohon telah dapat menjelaskan hak konstitusionalnya dan juga anggapan kerugian akibat berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian. Anggapan kerugian hak konstitusional tersebut bersifat spesifik dan aktual yang menurut para Pemohon disebabkan karena berlakunya Pasal 43L ayat (4) UU 5/2018 yang mengatur batas waktu 3 (tiga) tahun untuk mengajukan permohonan kompensasi, bantuan medis, atau rehabilitasi psikososial dan psikologis sejak diberlakukannya UU 5/2018 yaitu terakhir 22 Juni 2021, yang menurut para Pemohon batasan waktu tersebut menyebabkan para Pemohon tidak mendapatkan kompensasi, bantuan medis, atau rehabilitasi psikososial dan psikologis, karena para Pemohon baru mendapatkan surat penetapan sebagai korban