Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

PENDAPAT BERBEDA (DISSENTING OPINION) Bahwa terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi a quo, terdapat pendapat berbeda (dissenting opinion) dari Hakim Konstitusi Anwar Usman, Hakim Konstitusi Manahan M.P. Sitompul, dan Hakim Konstitusi Suhartoyo sepanjang berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon dalam pengujian norma Pasal 87 huruf b UU MK, sebagai berikut: 1. Hakim Konstitusi Anwar Usman dan Hakim Konstitusi Manahan M.P. Sitompul Bahwa Pemohon pada pokoknya memohon agar Mahkamah Konstitusi melakukan pengujian materiil atas norma Pasal 57 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 87 huruf b UU 7/2020 yang berbunyi sebagai berikut: Pasal 57 ayat (1): “Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.” Pasal 57 ayat (2): “Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa pembentukan undang-undang dimaksud tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.” Pasal 87 huruf b: “Hakim konstitusi yang sedang menjabat pada saat Undang-Undang ini diundangkan dianggap memenuhi syarat menurut Undang-Undang ini dan 55 mengakhiri masa tugasnya sampai usia 70 (tujuh puluh) tahun selama keseluruhan masa tugasnya tidak melebihi 15 (Iima belas) tahun.” Sebelum memasuki pokok permohonan Pemohon, Mahkamah harus terlebih dahulu memeriksa, apakah Pemohon memenuhi syarat legal standing (kedudukan hukum) di dalam perkara a quo. Bahwa Pemohon dalam permohonannya mendudukan diri sebagai perseorangan warga negara yang memiliki profesi sebagai advokat dengan spesialisasi perkara di bidang tata negara, yang telah, sedang dan berencana memegang dan melakukan perkara uji materiil di Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, baik sebagai Pemohon maupun kuasanya. Oleh karena itu, Pemohon beralasan bahwa memiliki kepentingan agar kekuasaan kehakiman harus independen dan merdeka. Bahwa menurut Pemohon tindakan penggantian Hakim Konstitusi oleh Dewan Perwakilan Rakyat adalah suatu tindakan yang menggerus independensi Mahkamah Konstitusi dan merupakan suatu bentuk pelanggaran hak konstitusional Pemohon untuk mendapatkan perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia sebagai tanggung jawab negara, yakni salah satunya melalui Mahkamah Konstitusi yang independen dan merdeka. Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tindakan DPR dimaksud sejatinya sangat inkonstitusional, namun karena legal remedy terhadap tindakan tersebut melalui constitutional complaint belum tersedia, maka dengan tiadanya forum hukum dimaksud, Pemohon sangat mengalami kerugian konstitusional. Karenanya, Pemohon memiliki legal standing untuk menguji Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang a quo demi tercapainya perlindungan Hukum yang adil bagi Pemohon dengan adanya upaya hukum Constitutional Complaint sebagai kewenangan Mahkamah Konstitusi. Terhadap argumentasi kedudukan hukum (legal standing) Pemohon tersebut, kami mempertimbangkan sebagai berikut: Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta penjelasannya, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian, yaitu: a. Perorangan (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama) warga negara Indonesia; 56 b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. Badan hukum publik atau privat; atau d. Lembaga negara. Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan dua hal terlebih dahulu, yaitu: a. Kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. Kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian. Bahwa mengenai kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK, Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005, dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya telah berpendirian tentang adanya 5 (lima) syarat yang harus dipenuhi, yaitu: a. ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. ada hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dimaksud dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; Akan tetapi, uraian atau argumentasi Pemohon tentang kedudukan hukumnya dalam menguji Pasal 87 huruf b ternyata tidak relevan dan tidak memiliki alasan hukum yang kuat, serta tidak memiliki relasi dengan tindakan DPR terkait penggantian Hakim Konstitusi, yang menurut Pemohon adalah tindakan 57 inkonstitusional dan menggerus independensi Mahkamah Konstitusi. Lagi pula tindakan DPR yang dimaksud oleh Pemohon merupakan respon dari surat Mahkamah Konstitusi bertanggal 21 Juli 2022 perihal pemberitahuan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 96/PUU-XVIII/2020, yang salah satu pertimbangan hukumnya, berbunyi sebagai berikut: “Menimbang bahwa setelah jelas bagi Mahkamah akan niat sesungguhnya (original intent) dari Pembentuk Undang-Undang dalam pembentukan UU 7/2020, maka Mahkamah berpendapat ketentuan Pasal 87 huruf b UU 7/2020 tidak bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Pembacaan atas rumusan Pasal 87 huruf b UU 7/2020 menurut Mahkamah harus dipahami semata-mata sebagai aturan peralihan yang menghubungkan agar aturan baru dapat berlaku selaras dengan aturan lama. Bahwa untuk menegaskan ketentuan peralihan tersebut tidak dibuat untuk memberikan keistimewaan terselubung kepada orang tertentu yang saat ini sedang menjabat sebagai hakim konstitusi, maka Mahkamah berpendapat diperlukan tindakan hukum untuk menegaskan pemaknaan tersebut. Tindakan hukum demikian berupa konfirmasi oleh Mahkamah kepada lembaga yang mengajukan hakim konstitusi yang saat ini sedang menjabat. Konfirmasi yang dimaksud mengandung arti bahwa hakim konstitusi melalui Mahkamah Konstitusi menyampaikan pemberitahuan ihwal melanjutkan masa jabatannya yang tidak lagi mengenal adanya periodisasi kepada masing-masing lembaga pengusul (DPR, Presiden, dan Mahkamah Agung).” Bahwa munculnya istilah konfirmasi dalam pertimbangan tersebut berawal pada saat rapat permusyawaratan hakim yang menghendaki adanya mandat baru dari lembaga pengusul, setidak-tidaknya bagi hakim yang belum memenuhi syarat usia minimal yaitu 55 (lima puluh lima tahun). Namun dalam pertimbangannya, konfirmasi dimaksud akhirnya dilakukan kepada semua hakim konstitusi kepada masing-masing lembaga pengusul. Makna dari kata konfirmasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah: “penegasan, pengesahan, pembenaran”. Artinya, segala sesuatu tindakan yang dilakukan, harus dikembalikan kepada pemilik hak, yang memiliki otoritas untuk memberikan penegasan, pengesahan, pembenaran atas suatu tindakan yang dilakukan. Begitu pula halnya di dalam bahasa latin yang dikenal dengan istilah, “confirmare nemo potest prius quam jus el acciderit”, yang memiliki makna sejalan dengan kata konfirmasi di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Bahwa frasa “tindakan hukum” dalam pertimbangan hukum putusan a quo yang ditindaklanjuti dengan surat konfirmasi MK kepada 3 (tiga) lembaga pengusul, berarti diperlukan tindakan lembaga pengusul sesuai penafsiran masing-masing lembaga tersebut. 58 Berkaitan dengan pengujian Pasal 57 ayat (1) dan Pasal 57 ayat (2), kami sependapat dengan mayoritas hakim bahwa Pemohon memiliki legal standing atau kedudukan hukum. Akan tetapi terkait pengujian Pasal 87 huruf b UU 7/2020, bahwa Pemohon sama sekali tidak dapat menunjukan adanya letak kerugian konstitusional yang dideritanya. Lagi pula, Pemohon belum memenuhi syarat untuk menjadi calon Hakim Konstitusi sebagaimana disyaratkan Pasal 15 UU MK. Seperti syarat usia calon Hakim Konstitusi paling rendah 55 (lima puluh lima) tahun dan berijazah doktor, serta syarat lainnya. Selain itu, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 96/PUU-XVIII/2020 berkaitan dengan Pasal 87 huruf b UU MK, telah dinyatakan konstitusional. Oleh karena itu, Pemohon sendiri telah menyadari bahwa tindakan lembaga negara, yang menurut Pemohon inkonstitusional bukan merupakan objek di dalam kewenangan MK sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1) UU MK, sehingga menurut Pemohon seharusnya tersedia legal remedy berupa constitutional complaint untuk menguji tindakan hukum lembaga negara tersebut. Dengan argumentasi demikian, Pemohon sesungguhnya menyadari tentang ketiadaan kedudukan hukumnya di dalam perkara a quo, bahkan sesungguhnya dengan argumentasi Pemohon tersebut, perkara yang diajukan oleh Pemohon bukanlah menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi, karena sudah menyangkut kasus konkrit. Terlepas dari pertimbangan tersebut, namun oleh karena Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam pengujian Pasal 87 huruf b UU MK, maka permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard). 2. Hakim Konstitusi Suhartoyo A. Perihal: Pengujian Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 57 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 87 huruf b Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 59 B. Pemohon: Zico Leonard Djagardo Simanjuntak, S.H. (Advokat) C. Norma yang diuji: Pasal 10 ayat (1) huruf a UU 24/2003: “menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Pasal 57 ayat (1) dan ayat (2) UU 7/2020: “1. Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. 2. Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa pembentukan undang-undang dimaksud tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.” Pasal 87 huruf b UU 7/2020: “Hakim konstitusi yang sedang menjabat pada saat Undang-Undang ini diundangkan dianggap memenuhi syarat menurut Undang-Undang ini dan mengakhiri masa tugasnya sampai usia 70 (tujuh puluh) tahun selama keseluruhan masa tugasnya tidak melebihi 15 (lima belas) tahun.” D. Norma Sebagai Dasar Pengujian: Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), Pasal 24C ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (4), dan Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: E. Kewenangan Mahkamah Konstitusi 1. Bahwa selanjutnya Pasal 24C ayat (1) UUD 1945: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum”; 60 2. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili perkara a quo. F. Dalil Pemohon Mengenai Kedudukan Hukum Pemohon 1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan bahwa Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: a. perorangan Warga Negara Indonesia; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik dan privat, atau; d. lembaga negara”. 2. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 menegaskan kapasitas Pemohon dalam mengajukan permohonan pengujian undang- undang terhadap undang-undang dasar, sebagai berikut: a. Adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. b. Bahwa hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh para Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji. c. Bahwa kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik atau khusus dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi. d. Adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji. e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak terjadi lagi. 3. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang berprofesi sebagai Advokat dengan spesialisasi memegang perkara di bidang tata negara, yang telah, sedang dan berencana akan tetap memegang berbagai perkara uji materiil di Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, baik sebagai Pemohon maupun kuasanya, di mana perkara di Mahkamah Konstitusi diantaranya adalah perkara pengujian Undang-Undang Jaminan Fidusia, Undang-Undang Cipta Kerja, hingga Undang-Undang Advokat; 61 4. Pemohon mendalilkan memiliki kedudukan hukum untuk menguji Pasal 87 huruf b Undang-Undang a quo oleh karena menurut Pemohon adanya kerugian konstitusional yang timbul akibat tafsir sesuka hati DPR terhadap surat konfirmasi dari Mahkamah Konstitusi yang didasarkan kepada Pertimbangan Hukum terkait penafsiran Pasal 87 huruf b Undang-Undang a quo, sebab hak-hak konstitusional Pemohon untuk mendapatkan keadilan melalui kekuasaan kehakiman yang merdeka menjadi terlanggar; 5. Pemohon mendalilkan dengan tiadanya perlindungan hukum yang adil dari tiadanya Constitutional Complaint, Pemohon sangat mengalami kerugian konsti