Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 68 [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas norma Undang-Undang, in casu Pasal 197 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3258, selanjutnya disebut UU 8/1981) terhadap UUD 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang; c. badan hukum publik atau privat; d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; [3.4] Menimbang pula bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, tanggal 31 Mei 2005, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, tanggal 20 September 2007, serta putusan- putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 69 konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut pada paragraf [3.3] dan paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum (legal standing) Pemohon dalam permohonan a quo yang mendalilkan sebagai berikut: 1. Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai advokat; 2. Pemohon memiliki hak konstitusionalitas yang diatur dalam Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945; 3. Pemohon menganggap hak konstitusionalnya dirugikan dengan berlakunya Pasal 197 ayat (1) UU 8/1981; 4. Menurut Pemohon, berlakunya Pasal 197 ayat (1) UU 8/1981 mengakibatkan tidak jelasnya waktu penyelesaian perkara oleh Mahkamah Agung (MA) dan karenanya mengakibatkan kerugian konstitusional bagi Pemohon sebagai berikut: a. terhambatnya Pemohon dalam menjalankan fungsinya untuk menegakan keadilan dan kebenaran; b. adanya perlakuan yang tidak adil dan tidak layak dalam hubungan kerja karena Pemohon dianggap tidak memiliki kapasitas untuk menangani suatu perkara secara cepat dan efisien; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 70 c. Pemohon dianggap tidak profesional dalam menangani perkara oleh pencari keadilan; d. Pemohon tidak dapat memperkirakan berapa banyak lagi perkara yang dapat ditangani oleh Pemohon yang pada akhirnya berdampak pada kualitas jasa hukum yang diberikan oleh Pemohon; e. tidak adanya kepastian hukum terkait waktu pemberian imbalan jasa kepada Pemohon karena imbalan jasa baru akan diberikan apabila salinan resmi putusan secara lengkap sudah diterima; [3.6] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [3.5] dikaitkan dengan paragraf [3.3] dan paragraf [3.4] di atas, menurut Mahkamah, Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai advokat [vide Kartu Tanda Penduduk dan kartu advokat yang dikeluarkan oleh PERADI]. Dalam menjalankan profesinya tersebut, Pemohon dituntut untuk dapat bekerja secara profesional dan penuh rasa tanggung jawab. Pasal 197 ayat (1) UU 8/1981 mengatur tentang hal-hal yang harus dimuat dalam surat putusan pemidanaan. Adanya ketentuan Pasal 197 ayat (1) UU 8/1981 tersebut mengakibatkan ketidakjelasan waktu penyelesaian perkara yang pada akhirnya berimbas kepada advokat yang menanganinya. Bagi para pencari keadilan pada umumnya, ketidakjelasan waktu penyelesaian perkara mengakibatkan terhambatnya penegakan keadilan dan kebenaran. Adapun khusus bagi Pemohon yang menangani suatu perkara tertentu, ketidakjelasan waktu penyelesaian perkara berakibat pada dipertanyakannya kualitas dan keprofesionalan Pemohon oleh para pencari keadilan, artinya ada kerugian konstitusional yang dialami oleh Pemohon. Terlebih lagi imbalan jasa baru akan diterima Pemohon apabila perkara yang sedang ditangani telah selesai. Sehingga adanya ketidakjelasan waktu penyelesaian perkara berakibat pula pada ketidakjelasan pembayaran imbalan jasa kepada Pemohon yang berarti tidak memberi jaminan kepastian hukum terhadap Pemohon. Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah, terdapat hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian konstitusional yang dialami Pemohon dengan berlakunya pasal yang dimohonkan pengujian, dalam hal ini hak konstitusional atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 71 kemudian berimbas pada