Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah pengujian konstitusionalitas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, selanjutnya disebut UU 12/2008) terhadap Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945); [3.2] Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan 2 (dua) hal, yaitu: 10 • Kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo; • Kedudukan hukum (legal standing) para Pemohon untuk mengajukan permohonan a quo; Terhadap kedua hal tersebut, Mahkamah berpendapat sebagai berikut: Kewenangan Mahkamah [3.3] Menimbang bahwa salah satu kewenangan Mahkamah berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK) juncto Pasal 12 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4359) adalah untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar; [3.4] Menimbang bahwa permohonan a quo adalah mengenai pengujian Undang-Undang in casu UU 12/2008 terhadap UUD 1945, sehingga Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo; Kedudukan Hukum (legal standing) Pemohon [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang, yaitu: a. perorangan (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama) warga negara Indonesia; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; 11 Dengan demikian, para Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan: a. kedudukan hukumnya memenuhi salah satu dari empat kategori Pemohon sebagaimana tersebut di atas; b. hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; [3.6] Menimbang bahwa tentang kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK, Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 bertanggal 31 Mei 2005, Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 bertanggal 20 September 2007, dan putusan-putusan berikutnya, berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.7] Menimbang bahwa para Pemohon dalam permohonan a quo adalah Christian Nehemia Dillak, S.H., mantan Bupati Rote Ndao periode 2004-2009, dan Zacharias Paulus Manafe, S.H., keduanya pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rote Ndao periode 2008-2013, mendalilkan diri sebagai perorangan/kelompok orang yang punya kepentingan sama warga negara Indonesia yang menganggap hak konstitusional yang diberikan oleh Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (5) UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya Pasal 56 ayat (2) juncto Pasal 59 ayat (1) huruf a dan huruf b UU 12/2008, karena dengan adanya pasal-pasal a quo yang tidak memuat larangan adanya koalisi antara pasangan calon 12 perseorangan dan pasangan calon dari partai politik/gabungan partai politik telah menyebabkan para Pemohon yang semula menang dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) Putaran I kemudian kalah dalam Pemilukada Putaran II yang disebabkan terjadinya koalisi antara pasangan calon dari perseorangan dan pasangan calon dari partai politik/gabungan partai politik; [3.8] Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tentang diri para Pemohon tersebut di atas, para Pemohon prima facie memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo, karena para Pemohon mempunyai kepentingan langsung dengan keberadaan pasal-pasal UU 12/2008 yang dimohonkan pengujian; [3.9] Menimbang bahwa karena Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing), maka selanjutnya Mahkamah mempertimbangkan pokok permohonan; Pokok Permohonan [3.10] Menimbang bahwa para Pemohon dalam pokok permohonannya mendalilkan hal-hal sebagai berikut: a. Bahwa Pasal 56 ayat (2) UU 12/2008 yang berbunyi, “Pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didukung oleh sejumlah orang yang memenuhi persyaratan sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang ini” dan Pasal 59 ayat (1) yang berbunyi, “Peserta pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah: a. Pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik; b. Pasangan perseorangan yang didukung oleh sejumlah orang” bertentangan dengan Pasal 18 ayat (4), Pasal 22E ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (5) UUD 1945 sepanjang tidak memuat ketentuan yang melarang adanya koalisi antara pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik/gabungan partai politik dan pasangan calon dari perseorangan; b. Bahwa menurut para Pemohon, karena pasangan calon perseorangan tidak menggunakan “kendaraan” partai politik dalam pencalonannya, maka otomatis juga tidak dapat berkoalisi dengan partai politik dalam proses pemilihannya; 13 c. Bahwa tidak adanya ketentuan yang secara tegas melarang pasangan calon perseorangan untuk berkoalisi dengan pasangan calon dari partai politik telah menyebabkan KPU beserta KPU di daerah-daerah tidak mempunyai pegangan dalam menyikapi hal tersebut sebagaimana yang terjadi dalam Pemilukada di Kabupaten Rote Ndao yang telah merugikan para Pemohon; [3.11] Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya para Pemohon mengajukan alat bukti tulis berupa Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-7; [3.12] Menimbang bahwa Undang-Undang Pemerintahan Daerah (UU 32/2004 dan UU 12/2008) sudah sangat sering diperiksa, diadili, dan diputus oleh Mahkamah, maka Mahkamah memandang tidak perlu untuk mendengar keterangan dari pembentuk Undang-Undang (DPR dan Pemerintah); [3.13] Menimbang bahwa terhadap dalil permohonan para Pemohon, Mahkamah berpendapat sebagai berikut: a. Bahwa masalah koalisi antara pasangan calon dari perseorangan dan pasangan calon dari usulan partai politik/gabungan partai politik dalam Pemilukada merupakan masalah praktik politik yang lazim dan wajar dalam suatu proses politik yang bernama pemilihan umum, sehingga tidak ada kaitannya dengan konstitusionalitas norma hukum yang terkandung dal