Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, dan Herziene Inlandsch Reglement

Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 51 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, in casu Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009) terhadap UUD NRI Tahun 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. [3.3] Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo, namun sebelum mempertimbangkan lebih lanjut kedudukan hukum dan pokok permohonan yang diajukan Pemohon, Mahkamah perlu mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut: [3.3.1] Bahwa Mahkamah telah memeriksa permohonan Pemohon dalam Sidang Pemeriksaan Pendahuluan pada tanggal 07 Agustus 2024. Dalam persidangan tersebut, sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) UU MK dan Pasal 41 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 2/2021), Mahkamah telah memberikan nasihat kepada Pemohon untuk memperbaiki sekaligus memperjelas hal-hal yang berkaitan dengan permohonan Pemohon, yaitu kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum Pemohon, alasan permohonan (posita), dan hal-hal yang dimohonkan (petitum) sehingga sesuai dengan sistematika permohonan sebagaimana diatur dalam PMK 2/2021. Selain itu, Mahkamah juga memberikan 52 nasihat lebih lanjut agar Pemohon dapat mempelajari putusan-putusan Mahkamah sebelumnya yang terkait dengan permohonan a quo. [3.3.2] Bahwa selanjutnya pada tanggal 19 Agustus 2024, Pemohon telah menyampaikan perbaikan permohonan kepada Mahkamah dan telah diperiksa dalam Sidang Pemeriksaan Pendahuluan dengan agenda perbaikan permohonan pada tanggal 26 Agustus 2024. Dalam sidang perbaikan permohonan tersebut, meskipun Pemohon menguraikan mengenai alasan permohonan Pemohon akan tetapi Mahkamah menilai alasan permohonan a quo hanya menguraikan fakta-fakta empiris yang dialami Pemohon. [3.3.3] Bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama alasan-alasan permohonan (posita) Pemohon, terlepas ada atau tidaknya persoalan konstitusionalitas norma yang dimohonkan pengujian, menurut Mahkamah, pada dasarnya secara sistematika, perbaikan permohonan Pemohon dapat dikatakan telah sesuai dengan format pengujian undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (1) UU MK dan Pasal 10 ayat (2) PMK 2/2021. Namun demikian, sekalipun telah disusun dan memuat sistematika permohonan secara benar, penilaian perihal keterpenuhan syarat formal suatu permohonan tidak hanya sampai pada sistematika an sich. Dalam hal ini, Mahkamah juga akan menilai keterpenuhan dan ketepatan isi/substansi dari masing-masing sistematika dimaksud. Salah satu di antaranya adalah ketiadaan uraian argumentasi hukum yang jelas dan memadai perihal pertentangan antara norma Pasal 50 ayat (1) UU 48/2009 yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya dengan pasal-pasal yang menjadi dasar pengujian dalam UUD NRI Tahun 1945, sehingga sulit bagi Mahkamah untuk dapat mengetahui dengan jelas pertentangan antara norma dalam pasal yang diuji dengan UUD NRI Tahun 1945. Sebab, dalam positanya, Pemohon justru lebih banyak menguraikan fakta empiris terkait peristiwa hukum yang dialami Pemohon sebagai pencari keadilan di lingkungan peradilan umum serta banyak menguraikan penjelasan-penjelasan yang kurang relevan dengan norma yang dimohonkan pengujian, sehingga hal ini mengaburkan fokus permohonan a quo. [3.3.4] Bahwa selanjutnya dalam petitum permohonannya, Pemohon mengajukan petitum alternatif angka 1 sampai dengan angka 6. Pada Petitum angka 2, Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk memutus Pasal 50 ayat (1) UU 48/2009 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai, 53 “Putusan hakim sekurang-kurangnya harus memuat semua dalil penggugat/ penuntut, semua dalil jawaban tergugat/tertuntut, seluruh petitum para pihak, satu- persatu bukti surat para pihak dinyatakan ada aslinya atau tidak ada aslinya, semua keterangan saksi para pihak, hasil pemeriksaan setempat (bila ada), pengujian/ penilaian Pengadilan Tingkat Pertama atas keabsahan satu-persatu alat bukti para pihak, alasan dan dasar hakim menolak/mengabulkan/tidak menerima gugatan/ tuntutan, dan pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar hukum hakim untuk mengadili, dan hakim yang tidak menjalankan selurus-lurusnya pasal ini dalam waktu tidak lebih dari 6 bulan kalender harus diusulkan diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatannya sebagai Hakim”. Pada Petitum angka 3, Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk memutus Pasal 50 ayat (1) UU 48/2009 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai “Putusan hakim sekurang- kurangnya harus memuat semua dalil penggugat/penuntut, semua dalil jawaban tergugat/tertuntut, seluruh petitum para pihak, satu-persatu bukti surat para pihak dinyatakan ada aslinya atau tidak ada aslinya, semua keterangan saksi para pihak, hasil pemeriksaan setempat (bila ada), pengujian/penilaian Pengadilan Tingkat Pertama atas keabsahan satu persatu alat bukti para pihak, alasan dan dasar hakim menolak/mengabulkan/tidak menerima gugatan/tuntutan, dan pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar hukum hakim untuk mengadili dan hakim yang tidak menjalankan selurus-lurusnya pasal ini adalah hakim yang melanggar sumpah atau janji jabatan hakim” [direnvoi pada persidangan perbaikan permohonan vide Risalah Sidang tanggal 26 Agustus 2024]. Pada Petitum angka 4, Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk memutuskan Pasal 50 ayat (1) UU 48/2009 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai, “Putusan hakim sekurang- kurangnya harus memuat semua dalil penggugat/penuntut, semua dalil jawaban tergugat/tertuntut, seluruh petitum para pihak, satu-persatu bukti surat para pihak dinyatakan ada aslinya atau tidak ada aslinya, semua keterangan saksi para pihak, hasil pemeriksaan setempat (bila ada), pengujian/penilaian Pengadilan Tingkat Pertama atas keabsahan satu persatu alat bukti para pihak, alasan dan dasar hakim menolak/mengabulkan/tidak menerima gugatan/tuntutan, dan pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar hukum hakim untuk mengadili” [direnvoi pada persidangan 54 perbaikan permohonan vide Risalah Sidang tanggal 26 Agustus 2024]. Menurut Mahkamah, seluruh rumusan petitum permohonan a quo adalah tidak sesuai dengan ketentuan hukum acara pengujian undang-undang. Berkenaan dengan hal tersebut, Pasal 10 ayat (2) huruf d PMK 2/2021 menentukan sebagai berikut: d. petitum, yang memuat hal-hal yang dimohonkan untuk diputus dalam permohonan pengujian materiil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4), yaitu: 1. mengabulkan p