Pengujian Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan a quo adalah pengujian konstitusionalitas Pasal 12 huruf c Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151, selanjutnya disebut UU 21/2001), terhadap Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945); [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut permohonan Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal- hal sebagai berikut: [3.2.1] Bahwa terhadap permohonan Pemohon, Mahkamah sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK) yang menyatakan, “(1) Sebelum mulai memeriksa pokok perkara, Mahkamah Konstitusi mengadakan pemeriksaan kelengkapan dan kejelasan materi permohonan; (2) Dalam pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Mahkamah Konstitusi wajib memberi nasihat kepada pemohon untuk melengkapi dan/atau memperbaiki permohonan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari”, juncto Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 11 ayat (1) sampai dengan ayat (5) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 9 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, selanjutnya disebut PMK 06/2005, yang menyatakan: Pasal 10 “(1) Pemeriksaan pendahuluan dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Panel Hakim yang sekurang-kurangnya terdiri atas 3 (tiga) orang Hakim Konstitusi. (2) Pemeriksaan pendahuluan dapat dilakukan dalam Sidang Pleno yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 7 (tujuh) orang Hakim Konstitusi” Pasal 11 “(1) Dalam pemeriksaan pendahuluan, Hakim memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi permohonan yang meliputi kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum (legal standing) Pemohon, dan pokok permohonan. (2) Dalam pemeriksaan sebagaimana dimaksud ayat (1) Hakim wajib memberi nasihat kepada Pemohon dan/atau kuasanya untuk melengkapi dan/atau memperbaiki permohonan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari. (3) Nasihat sebagaimana dimaksud ayat (2) juga mencakup hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan tertib persidangan. (4) Dalam hal Hakim berpendapat bahwa permohonan telah lengkap dan jelas, dan/atau telah diperbaiki sesuai dengan nasihat dalam sidang panel, Panitera menyampaikan salinan permohonan dimaksud kepada Presiden, DPR, dan Mahkamah Agung. (5) Dalam hal pemeriksaan pendahuluan telah dilakukan oleh Panel Hakim, Panel yang bersangkutan melaporkan hasil pemeriksaan dan memberikan rekomendasi kepada Rapat Pleno Permusyawaratan Hakim untuk proses selanjutnya”. telah melaksanakan sidang pemeriksaan pendahuluan pada tanggal 18 Oktober 2012, dan tanggal 5 November 2012, yang masing-masing persidangan tersebut dihadiri oleh Pemohon; [3.2.2] Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 41 UU MK juncto Pasal 12 dan Pasal 13 PMK 06/2005, Mahkamah pada tanggal 6 Desember 2012 telah melaksanakan pemeriksaan persidangan yang dihadiri oleh Pemerintah dan DPR, namun tanpa dihadiri oleh Pemohon meskipun 10 Pemohon telah diipanggil secara sah dan patut oleh Mahkamah dengan surat panggilan Panitera Mahkamah Konstitusi Nomor 1140.102/PAN.MK/11/2012, tanggal 7 November 2012, dengan alasan yang pada pokoknya dinyatakan oleh Pemohon dalam surat bernomor 123/KLF/XII/2012, tanggal 6 Desember 2012, bahwa Pemohon tidak dapat menghadiri sidang karena Pemohon kesulitan mendapatkan tiket untuk penerbangan ke Jakarta; [3.2.3] Bahwa oleh karena itu Mahkamah telah memanggil kembali Pemohon secara sah dan patut dengan surat panggilan Panitera Mahkamah Konstitusi Nomor 8.102/PAN.MK/1/2013, tanggal 7 Januari 2013, untuk menghadiri sidang yang akan diselenggarakan pada tanggal 21 Januari 2013, namun pada sidang tanggal 21 Januari 2013 Pemohon tidak hadir lagi tanpa berita dan alasan yang sah; [3.3] Menimbang bahwa terhadap ketidakhadiran Pemohon yang telah dipanggil secara sah dan patut tersebut, menurut Mahkamah, Pemohon tidak bersungguh-sungguh tentang permohonannya dan dianggap tidak mempergunakan haknya. Walaupun UU MK dan Peraturan Mahkamah Konstitusi tidak mengatur mengenai putusan selain tiga jenis putusan yaitu (i) permohonan tidak dapat diterima, (ii) permohonan dikabulkan, dan (iii) permohonan ditolak, namun menurut Mahkamah, dalam rangka memenuhi asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan, Mahkamah harus menjatuhkan putusan untuk menggugurkan permohonan Pemohon karena ternyata tidak sungguh-sungguh untuk menggunakan hak-haknya yang dibuktikan dengan tidak menghadiri sidang, meskipun Pemohon telah dipanggil oleh Mahkamah secara sah dan patut [vide Putusan Mahkamah Nomor 21/PUU-X/2012, bertanggal 25 April 2012]. Oleh karena itu, permohonan Pemohon harus segera diputus; [3.4] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan; 4.