Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Dengan demikian, Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo adalah pengujian konstitusionalitas norma undang-undang, in casu Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109, selanjutnya disebut UU 7/2017) terhadap UUD NRI Tahun 1945, maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo. Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); 257 b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a. [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 31 Mei 2005, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. 258 [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum para Pemohon sebagai berikut: 1. Bahwa para Pemohon mengajukan pengujian norma Pasal 222 UU 7/2017, yang menyatakan sebagai berikut: Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya. 2. Bahwa para Pemohon menerangkan memiliki hak konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (5) UUD NRI Tahun 1945, yang masing-masing menyatakan sebagai berikut: Pasal 28D ayat (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Pasal 28I ayat (5) Untuk menegakan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundangan- undangan. 3. Bahwa Pemohon I, Yayasan Jaringan Demokrasi dan Pemilu Berintegritas (selanjutnya disebut Yayasan NETGRIT), berdasarkan ketentuan Pasal 16 angka 5 Akta Pendirian Yayasan NETGRIT Nomor 24 Tanggal 20 April 2018 menyatakan bahwa Pengurus berhak mewakili Yayasan di dalam dan di luar pengadilan [vide Bukti P-2]. Selanjutnya Pasal 18 angka 1 Akta Pendirian Yayasan NETGRIT menyatakan Ketua Umum dan/atau salah seorang anggota Pengurus lainnya berwenang bertindak untuk dan atas nama pengurus serta mewakili Yayasan dengan sepengetahuan Ketua Umum [vide Bukti P-2]. Adapun berdasarkan Pasal 43 angka 2 Akta Pendirian Yayasan NETGRIT, dinyatakan bahwa yang menjabat sebagai Ketua Yayasan adalah Sigit Pamungkas, dan yang menjabat sebagai Pengawas adalah Hadar Nafis Gumay [vide Bukti P-2]. Selanjutnya Sigit Pamungkas selaku Ketua Yayasan menerbitkan Surat Kuasa Khusus bernomor 01/SKK/YN/2024 bertanggal 9 Agustus 2024 yang memberikan kuasa kepada Hadar Nafis Gumay untuk mewakili Yayasan 259 NETGRIT dalam mengajukan permohonan a quo dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi [vide Bukti P-6]; 4. Bahwa Pemohon I merupakan Badan Hukum yang memiliki perhatian terhadap isu demokrasi dan kepemiluan. Pemohon I telah berkontribusi dalam rangka melakukan pengawasan dan menjadi mitra strategis dalam proses tahapan pengawalan Pemilu 2019 dan 2024 dengan meluncurkan aplikasi bernama “Jaga Suara” sebagai salah satu wadah aspirasi masyarakat untuk pelaksanaan penyelenggaraan pemilu yang transparan, adil, dan demokratis. Selain itu, Pemohon I juga telah berkontribusi dalam rangka edukasi dan diseminasi mengenai pemilu kepada masyarakat seperti melakukan diskusi terarah (focus group discussion), menerbitkan tulisan, dan melakukan sosialisasi berkaitan dengan pemilu dan demokrasi [vide Bukti P-5]. Dalam menjelaskan kerugian hak konstitusionalnya, Pemohon I menerangkan: a. Bahwa Pemohon I adalah yayasan yang didirikan dengan tujuan untuk memperkuat kapasitas kelembagaan dan instrumen-instrumen pemilu yang jujur dan adil lainnya, melembagakan prinsip-prinsip atau nilai-nilai pemilu yang berintegritas, dan mendorong inovasi-inovasi pemilu Indonesia yang ideal sebagaimana terdapat dalam Pasal 2 Akta Pendiriannya [vide Bukti P- 2]. b. Bahwa pengajuan permohonan pengujian undang-undang a quo merupakan wujud kepedulian dan perjuangan Pemohon I untuk membangun masyarakat, bangsa dana negara serta mewujudkan pemilu yang konstitusional sebagaimana telah dijamin dalam Pasal 28C ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, terutama kepastian hukum terkait pengaturan presidential nomination threshold yang memiliki kaitan langsung dengan kedaulatan rakyat, hak partai politik, serta pemenuhan pemilu proporsional sebagaimana digunakan dalam sistem pemilu