Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945; [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, in casu Pasal 169 huruf n Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109, selanjutnya disebut UU 7/2017) terhadap UUD 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); 19 b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a; [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, Mahkamah selanjutnya mempertimbangkan kedudukan hukum para Pemohon sebagai berikut: 20 1. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya oleh para Pemohon dalam permohonan a quo adalah Pasal 169 huruf n UU 7/2017, yang selengkapnya menyatakan sebagai berikut: “Persyaratan menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden adalah: a. … … n. belum pernah menjabat sebagai Presiden atau Wakil Presiden selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama; …” 2. Bahwa para Pemohon berkedudukan sebagai perorangan warga negara Indonesia yang memiliki hak konstitusional berupa hak atas sebuah kepastian hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945; 3. Bahwa hak konstitusional tersebut telah dirugikan karena keberlakuan Pasal 169 huruf n UU 7/2017 yang mengakibatkan para Pemohon kehilangan kesempatan dalam memilih calonnya yang akan mengajukan diri menjadi Presiden atau Wakil Presiden, padahal para Pemohon mempunyai hak untuk memilih yang dilindungi oleh konstitusi. Hal ini karena menurut para Pemohon Pasal 169 huruf n UU 7/2017 mengakibatkan keraguan atau ketidakpastian hukum terkait dengan calon yang telah menjalankan 2 (dua) periode masa jabatan dengan jabatan yang sama dapat mencalonkan diri lagi namun dengan jabatan yang berbeda. Dengan kata lain, para Pemohon membutuhkan kepastian apakah Presiden yang telah menjabat 2 (dua) periode dapat mencalonkan diri lagi tetapi sebagai calon Wakil Presiden; 4. Bahwa menurut para Pemohon dengan dikabulkannya permohonan a quo akan menjadi landasan kepada setiap warga negara yang akan memilih pasangan calon Presiden dan calon Wakil Presiden tanpa adanya keraguan dan ketidakpastian hukum. [3.6] Menimbang bahwa setelah memeriksa secara saksama uraian para Pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukum dan kerugian hak konstitusionalnya, sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.5] di atas, selanjutnya Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut: [3.6.1] Bahwa norma yang diajukan para Pemohon berkenaan dengan ketentuan persyaratan menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden yang sebelumnya belum pernah menjabat sebagai Presiden atau Wakil Presiden selama 2 (dua) kali 21 masa jabatan dalam jabatan yang sama. Dalam mengajukan permohonan pengujian ketentuan tersebut, para Pemohon berkedudukan sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk [vide bukti P-7, P-10, dan P-11]. Para Pemohon menjelaskan memiliki hak konstitusional untuk memilih dan hak untuk memperoleh kepastian hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang dibatasi dan dianggap dirugikan dengan berlakunya Pasal a quo, sehingga para Pemohon membutuhkan kepastian apakah Presiden yang telah menjabat 2 (dua) periode dapat mencalonkan lagi sebagai calon Wakil Presiden. [3.6.2] Bahwa terkait dengan kualifikasi para Pemohon sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang memiliki hak untuk memilih, menurut Mahkamah norma Pasal 169 huruf n UU 7/2017 sama sekali tidak membatasi atau menghilangkan hak konstitusional para Pemohon untuk menggunakan hak pilihnya karena masih terdapat pasangan calon Presiden dan calon Wakil Presiden yang dapat dipilih oleh para Pemohon, sehingga para Pemohon tetap dapat menggunakan hak pilihnya. Artinya, selama dan sepanjang masih terdapat pasangan calon Presiden dan calon Wakil Presiden, para Pemohon sama sekali tidak dibatasi atau kehilangan hak pilihnya untuk memilih pasangan calon Presiden dan calon Wakil Presiden dalam pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden. [3.6.3] Bahwa berkenaan dengan penjelasan syarat kerugian konstitusional para Pemohon apabila permohonan dikabulkan akan menjadikan warga negara memilih pasangan calon Presiden dan calon Wakil Presiden tanpa adanya keraguan dan ketidakpastian hukum adalah kekhawatiran yang tidak relevan dikaitkan dengan kedudukan hukum para Pemohon yang berkedudukan sebagai perseorangan warga negara yang tetap dapat menggunakan hak pilihnya sepanjang memenuhi persyaratan yang telah ditentukan peraturan perundang-undangan. Terlebih lagi keberadaan norma Pasal 169 huruf n UU 7/2017 sama sekali tidak menghilangkan hak konstitusional para Pemohon untuk menggunakan hak pilihnya. Karena, norma a quo diperuntukan bagi seseorang yang pernah atau seda