Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah pengujian Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288, selanjutnya disebut UU Advokat) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945); [3.2] Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu mempertimbangkan hal- hal sebagai berikut: a. Kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo; b. Kedudukan hukum (legal standing) para Pemohon untuk mengajukan permohonan; Terhadap kedua hal tersebut di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut: Kewenangan Mahkamah [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili, memutus pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar. Kewenangan tersebut disebutkan lagi dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 12 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4358); [3.4] Menimbang bahwa permohonan para Pemohon adalah pengujian Undang- Undang terhadap Undang-Undang Dasar, in casu UU Advokat terhadap UUD 28 1945, sehingga Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo; Kedudukan Hukum (Legal Standing) para Pemohon [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian suatu Undang- Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu: a. perorangan (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama) warga negara Indonesia; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; [3.6] Menimbang pula Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 berpendirian, bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; 29 e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.7] Menimbang bahwa berkaitan dengan legal standing ini, para Pemohon mendalilkan hal-hal sebagai berikut: a. Para Pemohon adalah kelompok orang warga negara Indonesia yang mempunyai kepentingan sama, yaitu sebagai para calon Advokat yang telah lulus ujian Advokat dari organisasi Advokat PERADI dan KAI (Bukti P-1 dan P-2), namun belum mengucapkan sumpah atau janji yang ditentukan oleh Pasal 4 ayat (1) UU Advokat yang berbunyi, “Sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh- sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya” (Bukti P-7 ); b. Para Pemohon menganggap Pasal 4 ayat (1) UU Advokat tersebut merugikan hak dan/atau kewenangan konstitusional mereka yang diberikan oleh UUD 1945, yaitu: • Pasal 27 ayat (2), “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”; • Pasal 28D ayat (1), “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”; • Pasal 28I ayat (2), “Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”; c. Bahwa menurut para Pemohon timbulnya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon oleh berlakunya Pasal 4 ayat (1) UU Advokat dikarenakan terbitnya Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 052/KMA/V/2009 bertanggal 01 Mei 2009 (Bukti P-3) yang intinya meminta kepada para Ketua Pengadilan Tinggi untuk tidak mengambil sumpah para Advokat baru dan apabila ada Advokat yang diambil sumpahnya menyimpang dari ketentuan 30 Pasal 4 UU Advokat dianggap tidak sah, sehingga yang bersangkutan tidak dibenarkan beracara di Pengadilan; [3.8] Menimbang bahwa Mahkamah menilai Pasal 4 ayat (1) UU Advokat prima facie dapat merugikan hak konstitusional para Pemohon, khususnya hak untuk bekerja [Pasal 27 ayat (2) UUD 1945] apabila para Ketua Pengadilan Tinggi tidak melaksanakan perintah pasal a quo, karena para Pemohon sebagai calon Advokat nasibnya menjadi terkatung-katung, yakni di satu pihak Pengadilan Tinggi dilarang mengambil sumpah untuk para Advokat baru, sedangkan di lain pihak, pengambilan sumpah di luar ketentuan Pasal 4 ayat (1) UU Advokat dianggap tidak sah, sehingga para Pemohon terhalangi untuk bekerja sebagai Advokat. Bahwa kerugian hak konstitusional para Pemohon bersifat aktual dan spesifik, serta mempunyai hubungan kausal dengan Pasal 4 ayat (1) UU Advokat yang dimohonkan pengujian, yakni apabila permohonan dikabulkan, maka kerugian hak konstitusional seperti yang didalilkan para Pemohon tidak akan atau tidak lagi terjadi. Dengan demikian, para Pemohon prima facie memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo; [3.9] Menimbang bahwa karena Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing), maka untuk selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan; Pokok Permohonan [3.10] Menimbang bahwa pokok permohonan para Pemohon adalah konstitusionalitas Pasal 4 ayat (1) UU Advokat yang berbunyi, “Sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya”, menurut para Pemohon ketentuan a quo bertentangan dengan UUD 1945, karena telah berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan bagi para Pemohon, sehingga para Pemohon tidak bisa bekerja untuk memperoleh kehidupan yang layak bagi kemanusiaan [Pasal 27 ayat (2) juncto Pasal 28D ayat (2) UUD 1945]; 31 [3.11] Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya para Pemohon mengajukan alat bukti tulis/surat (Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-7) dan menghadirkan seorang ahli, yakni Prof. Dr. Jhon Pieris, S.H., MS., yang memberikan keterangan pada persidangan Mahkamah pada tanggal 21 Oktober 2009 sebagai berikut: • Bahwa ada tiga surat Ketua Mahkamah Agung (KMA), yaitu 1) Surat KMA Nomor 052/KMA/5/2009 tanggal 1 Mei 2009 perihal Sikap Mahkamah Agung terhadap Organisasi Advokat; 2) Surat Mahkamah Agung Nomor 065 tanggal 20 Mei 2009 perihal Permohonan Klarifikasi Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 52 tahun 2009; dan 3) Surat KMA Nomor 064 tahun