Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2012

[3.1] Menimbang bahwa oleh karena Termohon dan Pihak Terkait mengajukan eksepsi yang berkaitan mengenai kewenangan Mahkamah, objek permohonan dan kedudukan hukum (legal standing) Pemohon, maka sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai eksepsi tersebut. Pendapat Mahkamah Dalam Eksepsi [3.2] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Pihak Terkait mengenai Mahkamah Konstitusi tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon karena keberatan Pemohon bukan menyangkut sengketa hasil penghitungan suara Pemilukada Kabupaten Bangkalan Tahun 2012 yang ditetapkan oleh Termohon, tetapi menyangkut tahapan Pemilukada yaitu tentang pencoretan Pemohon sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bangkalan Tahun 2012 pasca adanya putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya Nomor 136/G/2012/PTUN.SBY tanggal 5 Desember 2012 [vide Bukti P-5], menurut Mahkamah bahwa sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PHPU.D- 147 VI/2008, bertanggal 2 Desember 2008, objek sengketa Pemilukada di Mahkamah Konstitusi tidak hanya berkaitan mengenai adanya kesalahan penghitungan yang dilakukan oleh Termohon, tetapi Mahkamah juga mempunyai kewenangan untuk menilai pelanggaran-pelanggaran yang terjadi “dalam proses Pemilukada”. Pelanggaran-pelanggaran dalam proses Pemilukada yang dapat dinilai oleh Mahkamah antara lain money politic, keterlibatan oknum pejabat atau Pegawai Negeri Sipil (PNS), dugaan pidana Pemilu, yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang berpengaruh terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada, pelanggaran tentang “persyaratan menjadi calon” yang bersifat prinsip dan dapat diukur (seperti syarat tidak pernah dijatuhi pidana dan syarat keabsahan dukungan bagi bakal pasangan calon) merupakan kewenangan Mahkamah dalam sengketa hasil Pemilu atau Pemilukada. Dengan demikian, maka Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo; [3.3] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon mengenai permohonan keberatan Pemohon salah objek (error in objecto) karena bukan objek sengketa Pemilukada, yaitu tidak berkenaan mengenai hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon, yang mempengaruhi terpilihnya Pemohon sebagai Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bangkalan, menurut Mahkamah bahwa objek sengketa Pemilukada tidak hanya mengenai kesalahan penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon saja, melainkan juga menyangkut pelanggaran-pelangaran yang terjadi dalam proses Pemilukada. Pertimbangan Mahkamah dalam paragraf [3.2] mutatis mutandis berlaku terhadap eksepsi Termohon a quo, sehingga Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon a quo; [3.4] Menimbang bahwa, selain mengajukan eksepsi sebagaimana tersebut di atas, Termohon dan Pihak Terkait juga mengajukan eksepsi mengenai kedudukan hukum (legal standing) Pemohon dengan alasan Pemohon bukan merupakan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2012 sebagaimana ditentukan dalam PMK 15/2008. Terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut: 148 Bahwa Pasal 1 angka 7, Pasal 1 angka 9, Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) PMK 15/2008 menyatakan: Pasal 1 angka 7: “Pasangan Calon adalah pasangan calon peserta Pemilukada”; Pasal 1 angka 9: “Pemohon adalah pasangan calon Pemilukada”; Pasal 3: (1) Para pihak yang mempunyai kepentingan langsung dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah: a. Pasangan Calon sebagai Pemohon; b. KPU/KIP provinsi atau KPU/KIP kabupaten/kota sebagai Termohon. (2) Pasangan Calon selain Pemohon dapat menjadi Pihak Terkait dalam perselisihan hasil Pemilukada”; Dengan demikian berdasarkan ketentuan tersebut, yang dapat menjadi Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah “pasangan calon peserta Pemilukada”, sedangkan Pemohon adalah bukan pasangan calon peserta Pemilukada dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2012. Mahkamah dalam Putusan Nomor 196-197-198/PHPU.D-VIII/2010 (Pemilukada Kota Jayapura), Putusan Nomor 218-219-220-221/PHPU.D-VIII/2010 (Pemilukada Kabupaten Kepulauan Yapen), Putusan Nomor 31/PHPU.DIX/ 2011 (Pemilukada Kabupaten Tapanuli Tengah), Putusan 78/PHPU.D-X/2012 sampai dengan 82/PHPU.D-X/2012 (Pemilukada Kabupaten Paniai), telah memberikan kedudukan hukum (legal standing) kepada bakal pasangan calon, dengan syarat: 1. Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Kabupaten/Kota dengan sengaja mengabaikan putusan dari suatu lembaga peradilan meskipun masih ada kesempatan untuk melaksanakannya. Bahkan beberapa di antaranya sengaja diulur-ulur dengan cara mengajukan banding terhadap kasus-kasus tersebut pada ujung waktu pengajuan banding agar para bakal Pasangan Calon menjadi tidak memiliki kesempatan untuk mendaftar atau tidak diikutsertakan sebagai peserta Pemilukada; 2. Adanya rangkaian bukti yang menunjukkan bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Kabupaten/Kota menghalang-halangi terpenuhinya syarat bakal Pasangan Calon atau sebaliknya meloloskan bakal Pasangan Calon yang tidak 149 memenuhi persyaratan untuk menjadi peserta Pemilukada dengan motif pemihakan atau untuk memenangkan ataupun mengalahkan Pasangan Calon tertentu; [3.4.1] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon a quo, Mahkamah akan menilai apakah Termohon (KPU Kabupaten Bangkalan) melakukan pelanggaran-pelanggaran serius terhadap hak-hak perseorangan untuk menjadi calon (right to be candidate) ataupun terdapat bukti-bukti bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan menghalang-halangi terpenuhinya syarat bakal Pasangan Calon Pemohon dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2012; [3.4.2] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati dengan seksama bukti-bukti dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait, keterangan ahli dan saksi- saksi dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait, Mahkamah menemukan fakta- fakta hukum sebagai berikut:  Berdasarkan Berita Acara Nomor 55/BA/X/2012, tanggal 22 Oktober 2012, tentang Penetapan Pasangan Calon Pemilukada Kabupaten Bangkalan Tahun 2012 dan Keputusan Nomor 57/Kpts/KPU-Kab/014-329656/2012 tentang Penetapan nomor urut pasangan calon Pemilukada Kabupaten Bangkalan Tahun 2012, Pemohon (H. Imam Buchori dan HR Zainal Alim) adalah Pasangan Calon Pemilukada Kabupaten Bangkalan Nomor Urut 1;  Terhadap Berita Acara Nomor 55/BA/X/2012, tanggal 22 Oktober 2012, tentang Penetapan Pasangan Calon Pemilukada Kabupaten Bangkalan Tahun 2012, dan Keputusan Nomor 57/Kpts/KPU-Kab/014-329656/2012 tentang Penetapan nomor urut pasangan calon Pemilukada Kabupaten Bangkalan Tahun 2012, Sdr. HM Mukhlis Alkomi, S.Pd. dan Sdr. Ahmad Rois selaku Ketua dan Sekretaris Jenderal DPC Partai Persatuan Daerah (PPD) Kab. Bangkalan, pada tanggal 29 Oktober 2012 mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang terdaftar dengan Nomor Registrasi 136/G/2012/PTUN.SBY;  Terhadap gugatan tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban dan mengajukan bukti serta saksi dan telah pula mengajukan surat permohonan kepada PTUN Surabaya untuk memanggil Pemohon (H. Imam Buchori dan HR 150 Zainal Alim) sebagai Pihak Ketiga (Pihak Intervensi) [vide Bukti T-23] dan PTUN Surabaya telah memanggil secara patut Pemohon (H. Imam Buchori dan HR Zainal Alim) untuk memberikan keterangan sebagai Pihak Ketiga [vide Bukti T-24];  Terhadap panggilan PTUN Surabaya tersebut, Pemohon tidak hadir untuk memberikan keterangan sebagai Pihak Ketiga dan tidak pula mengajukan permohonan untuk menjadi Pihak Ketiga dan hanya hadir dalam persidangan untuk memberikan keterangan sebagai saksi [vide halaman 62-75 putusan PTUN Nomor 136/G/2012/PTUN.SBY];  Pada tanggal 5 Desember 2012 Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya telah memutus gugatan perkara Nomor 136/G/2012/PTUN.SBY dengan amar putusan sebagai berikut: MENGADILI: Dalam Eksepsi: - Menyatakan ekseps