Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2012

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah keberatan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tangerang (Termohon) Nomor 087/Kpts/KPU-Kab.Tng/015436389/XII/2012 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tangerang Periode 2013 – 2018, tertanggal 14 Desember 2012 dan Keputusan Termohon Nomor 088/Kpts/KPU-Kab.Tng/015436389/XII/2012 tentang Penetapan Pasangan Terpilih Pemilihan Umum Kabupaten Tangerang Periode 2013-2018, tertanggal 14 Desember 2012; [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut: a. Kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan a quo; b. Kedudukan hukum (legal standing) Pemohon; c. Tenggang waktu mengajukan permohonan; Kewenangan Mahkamah [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226) junctis Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; 192 Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865); Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, ”Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, selanjutnya disebut UU 12/2008, dalam Pasal 236C menetapkan, ”Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang- undang ini diundangkan”; Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 di atas; [3.4] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait mengajukan eksepsi sebagai berikut: A. Eksepsi Termohon Permohonan keberatan Pemohon kabur dan tidak jelas karena tidak 193 menguraikan dengan jelas kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan tidak menguraikan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon; B. Eksepsi Pihak Terkait 1. Permohonan keberatan Pemohon kabur dan tidak jelas karena hanya mengajukan permohonan pembatalan Surat Keputusan Termohon Nomor 087/Kpts/KPU-Kab.Tng/015436389/XII/ 2012 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tangerang Periode 2013 – 2018, tertanggal 14 Desember 2012 dan pembatalan Surat Keputusan Termohon Nomor 088/Kpts/KPU- Kab.Tng/015436389/XII/2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Umum Kabupaten Tangerang Periode 2013 – 2018, serta tidak mengajukan permohonan pembatalan Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tangerang Periode 2013 – 2018 di Tingkat Kabupaten oleh Termohon; 2. Permohonan Pemohon kabur dan tidak jelas karena tidak menguraikan dengan jelas pelanggaran yang bersifat sistematis, tersruktur, dan masif; 3. Permohonan keberatan Pemohon tidak mempunyai dasar hukum karena tidak menguraikan kesalahan hasil penghitungan suara, tidak menguraikan jenis- jenis pelanggaran yang bersifat sistematis, tersruktur, dan masif; 4. Permohonan keberatan Pemohon bukan merupakan kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya karena tidak menguraikan adanya kesalahan penghitungan dan tidak pula menguraikan adanya keterlibatan birokrasi yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif; [3.5] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut: [3.5.1] Mengenai eksepsi Termohon tentang permohonan Pemohon kabur dan tidak jelas karena tidak menguraikan dengan jelas kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan tidak menguraikan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon, menurut Mahkamah bahwa pelanggaran- pelanggaran di dalam sengketa Pemilukada dapat dikategorikan ke dalam beberapa pelanggaran Pemilu ataupun pelanggaran Pemilukada seperti pelanggaran administratif dan pelanggaran pidana Pemilu, misalnya money politic, intimidasi, dan 194 penganiayaan. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan, jenis-jenis pelanggaran tersebut masing-masing ditangani oleh instansi yang fungsi dan wewenangnya telah ditentukan oleh Undang-Undang; Bahwa Mahkamah dalam menangani sengketa Pemilu ataupun Pemilukada telah memaknai dan memberikan pandangan hukumnya melalui putusan-putusannya dengan memberikan penafsiran yang luas demi tegaknya keadilan, yaitu Mahkamah tidak hanya terpaku secara harfiah dalam memaknai Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 juncto UU 12/2008 dan Pasal 4 PMK 15/2008 yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah mengadili perkara Pemilukada terbatas hanya persoalan hasil perolehan suara, yang selengkapnya Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 juncto UU 12/2008 menyatakan, "Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang memengaruhi terpilihnya pasangan calon", dan Pasal 4 PMK 15/2008 menyatakan, "Objek perselisihan Pemilukada adalah basil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi: a. penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; atau b. terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah”. Bahwa dalam mengemban misinya Mahkamah sebagai pengawal konstitusi dan pemberi keadilan tidak dapat memainkan perannya dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan negara dalam memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi warga masyarakat jika dalam menangani sengketa Pemilukada hanya menghitung perolehan suara secara matematis. Sebab kalau demikian, Mahkamah tidak dapat atau dilarang mengadili proses peradilan dengan memutus fakta hukum yang nyata- nyata terbukti tentang terjadinya suatu tindakan hukum yang menciderai hak-ha