Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang 123 Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo adalah pengujian konstitusionalitas norma undang-undang, in casu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3872, selanjutnya disebut UU 30/1999) terhadap UUD NRI Tahun 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; 124 Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a. [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 31 Mei 2005, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU- V/2007, yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak konstitusional sebagaimana sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon dalam perkara a quo sebagai berikut: 125 1. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam permohonan a quo adalah frasa “yang menurut ketentuan hukum Republik Indonesia dianggap sebagai suatu putusan arbitrase internasional’ dalam norma Pasal 1 angka 9 UU 30/1999, yang rumusan selengkapnya sebagai berikut: Putusan Arbitrase Internasional adalah putusan yang dijatuhkan oleh suatu lembaga arbitrase atau arbiter perorangan di luar wilayah hukum Republik Indonesia, atau putusan suatu lembaga arbitrase atau arbiter perorangan yang menurut ketentuan hukum Republik Indonesia dianggap sebagai suatu putusan arbitrase internasional. 2. Bahwa Pemohon mengkualifikasikan dirinya sebagai perorangan warga negara Indonesia yang merupakan dosen tetap Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan arbiter sekaligus Ketua Badan Penyelesaian Sengketa Nasional di bawah naungan Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) dan Fédération Internationale de Football Association (FIFA) [vide Bukti P-2 dan Bukti P-3]. 3. Bahwa Pemohon menganggap hak konstitusionalnya berupa hak atas jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 telah dirugikan dengan berlakunya frasa “yang menurut ketentuan hukum Republik Indonesia dianggap sebagai suatu putusan arbitrase internasional” dalam norma Pasal 1 angka 9 UU 30/1999. 4. Bahwa dalam menguraikan ada atau tidaknya anggapan kerugian hak konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya norma dalam undang-undang yang dimohonkan pengujian, Pemohon menyampaikan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut: a. Bahwa dari sisi profesi dosen yang mempunyai kewajiban untuk mengajarkan ilmu hukum arbitrase kepada mahasiswa secara akurat, baik secara teori dan juga praktiknya, Pemohon akan mengalami kebingungan dalam memberikan definisi atas putusan arbitrase internasional. b. Bahwa dari sisi profesi sebagai advokat yang mempunyai kewajiban untuk memberikan jasa hukum, baik berupa layanan litigasi maupun konsultasi hukum kepada pencari jasa hukum, Pemohon tidak dapat melaksanakan profesinya karena campur aduknya pengertian antara arbitrase nasional 126 dan internasional apabila mendasarkan kepada ketentuan Pasal 1 angka 9 UU 30/1999. c. Bahwa dari sisi selaku arbiter yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan memutus suatu perkara arbitrase, Pemohon akan memiliki kecenderungan menghasilkan putusan arbitrase yang dapat saja ditafsirkan sebagai putusan arbitrase internasional atau putusan arbitrase nasional tanpa parameter dan persyaratan yang jelas. Multi tafsir ini diakibatkan oleh frasa ”yang menurut ketentuan hukum Republik Indonesia dianggap sebagai suatu putusan arbitrase internasional” dalam norma Pasal 1 angka 9 UU 30/1999, yang mencampurkan asas teritorial sempit dan asas teritorial luas, sehingga hal demikian jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Berdasarkan uraian yang dikemukakan oleh Pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah, Pemohon yang merupakan perorangan warga negara Indonesia dan berprofesi sebagai dosen, advokat, dan terutama sebagai arbiter telah dapat menjelaskan anggapan kerugian hak konstitusionalnya akibat berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian. Anggapan kerugian hak konstitusional tersebut bersifat spesifik dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut Pemohon disebabkan karena berlakunya frasa “yang menurut ketentuan hukum Republik Indonesia dianggap sebagai suatu putusan arbitrase internasional” dalam norma Pasal 1 angka 9 UU 30/1999 yang bersifat multitafsir sehingga merugikan hak konstitusional Pemohon untuk mendapatkan kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin dalam norma Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Anggapan kerugian yang dimaksud Pemo