Pengujian Formil dan Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi terhadap UUD 1945

PENDAPAT BERBEDA (DISSENTING OPINION) DAN ALASAN BERBEDA (CONCURRING OPINION) Bahwa terhadap putusan Mahkamah Konstitusi a quo, terdapat pendapat berbeda (dissenting opinion) dan alasan berbeda (concurring opinion) dari Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams dan Hakim Konstitusi Suhartoyo, serta pendapat berbeda (dissenting opinion) dari Hakim Konstitusi Arief Hidayat dan Hakim Konstitusi Saldi Isra. I. Alasan Berbeda (Concurring Opinion) dan Pendapat Berbeda (Dissenting Opinion) dari Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams [6.1] Menimbang bahwa terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XVIII/2020, Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams mempunyai alasan dan pendapat hukum yang berbeda untuk menyatakan concurring opinion dan dissenting opinion, dengan uraian pertimbangan hukum, sebagai berikut: A. Alasan Berbeda (Concurring Opinion) 1. Pokok Permohonan Pengujian Formil Alasan Berbeda (Concurring Opinion) mengenai pokok permohonan 319 pengujian formil dalam perkara a quo sama seperti Alasan Berbeda (Concurring Opinion) saya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XVIII/2020. B. Pendapat Berbeda (Dissenting Opinion) 1. Kedudukan Hukum Para Pemohon Dalam Pengujian Materiil Pendapat Berbeda (Dissenting Opinion) saya mengenai kedudukan hukum (legal standing) para Pemohon dalam pengujian materiil perkara a quo sama seperti Pendapat Berbeda (Dissenting Opinion) saya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XVIII/2020. 2. Pokok Permohonan Pengujian Materiil a. Pasal 15 ayat (2) huruf d Undang-Undang a quo Pendapat Berbeda (Dissenting Opinion) saya mengenai materi a quo sama seperti Pendapat Berbeda (Dissenting Opinion) saya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XVIII/2020. b. Pasal 15 ayat (2) huruf h Undang-Undang a quo Sebelum tiba pada keyakinan dan pendirian terhadap konstitusionalitas norma a quo, saya perlu mengemukakan suatu fakta historik bahwa hampir seluruh Hakim Konstitusi yang diajukan oleh Mahkamah Agung, kecuali Laica Marzuki, adalah Hakim Tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa pengalaman hidup dan profesionalitas hakim karier telah mendapat apresiasi dan tempat yang terhormat dalam dinamika sejarah lembaga Mahkamah Konstitusi. Hal ini sejalan pula dengan original intent lahirnya Pasal 24C ayat (3) UUD 1945 yang memandang penting adanya keragaman pengalaman hidup dan latar belakang para Hakim Konstitusi dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara di lembaga Mahkamah Konstitusi. Dalam original intent lahirnya Pasal 24C ayat (3) UUD 1945 terdapat suatu pesan implisit bahwa para penyusun perubahan UUD 1945 memang berharap, meskipun tidak wajib, agar dalam konfigurasi Mahkamah Konstitusi perlu terdapat Hakim Konstitusi yang berlatar 320 belakang Hakim Karier. Saya pun dapat memahami sekiranya materi a quo boleh jadi merupakan aspirasi dan cita-cita internal Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan di bawahnya dalam rangka ikut serta menjaga dan menjamin keberlangsungan supremasi hukum dan konstitusi di Indonesia. Namun demikian, eksklusi pengaturan persyaratan mengenai hal ini dalam Undang-Undang a quo bermasalah secara konstitusional setidaknya berdasarkan 6 (enam) argumentasi sebagai berikut: 1) eksklusi pengaturan norma a quo menghilangkan hak konstitusional warga negara yang telah memenuhi syarat kumulatif minimal lainnya sebagai calon Hakim Konstitusi hanya karena mereka tidak sedang menjabat sebagai Hakim Tinggi atau Hakim Agung. Hal ini bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa: “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”; 2) eksklusi pengaturan norma a quo menyebabkan ketidakpastian hukum karena menegasikan prinsip “terbuka” yang juga diatur dalam perubahan Pasal 20 ayat (2) UU 7/2020. Dengan berlakunya norma a quo, seleksi dan pemilihan calon Hakim Konstitusi yang diajukan oleh Mahkamah Agung menjadi “tertutup” dan “diskriminatif” karena hanya dapat diikuti oleh warga negara yang sedang menjabat sebagai Hakim Tinggi atau Hakim Agung. Selain bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, norma a quo juga bertentangan dengan prinsip “kepastian hukum yang adil” dalam Pasal 28D ayat (1) serta Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan: “Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan”; 3) eksklusi pengaturan dalam norma a quo mereduksi kewenangan konstitusional Mahkamah Agung dalam Pasal 24C ayat (3) UUD 1945 sehingga Mahkamah Agung hanya dapat mengajukan calon Hakim Konstitusi yang sedang menjabat Hakim Tinggi atau Hakim 321 Agung. Padahal, Mahkamah Agung dapat pula mengajukan calon Hakim Konstitusi dari “internal” yang memenuhi syarat kumulatif minimal, meskipun tidak sedang menjabat Hakim Tinggi atau Hakim Agung; 4) eksklusi pengaturan norma a quo menyebabkan ketidaksamaan di hadapan hukum antar sesama lembaga pengusul (in casu: Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden) calon Hakim Konstitusi, sebab baik pada Dewan Perwakilan Rakyat maupun Presiden tidak terdapat eksklusi pengaturan sebagaimana norma a quo. Ketidaksamaan pengaturan mengenai hal ini melanggar prinsip “kepastian hukum yang adil” dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 karena menyebabkan 1 (satu) lembaga pengusul (in casu: Mahkamah Agung) memiliki eksklusivitas yang tidak dimiliki 2 (dua) lembaga pengusul lainnya (in casu: Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden); 5) eksklusi pengaturan norma a quo berpotensi memicu dan memacu inspirasi pemikiran bagi Dewan Pewakilan Rakyat untuk menambah syarat eksklusif berupa “anggota Dewan Perwakilan Rakyat” bagi calon Hakim Konstitusi yang diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk juga menambah syarat eksklusif berupa “anggota kabinet atau pejabat pemerintah” bagi calon Hakim Konstitusi yang diajukan oleh Presiden. Hal ini tentu bertentangan dengan prinsip “terbuka” dalam perubahan Pasal 20 ayat (2) UU 7/2020 serta menghilangkan hak konstitusional warga negara yang memenuhi syarat kumulatif minimal lainnya sebagai calon Hakim Konstitusi, hanya karena bukan “anggota Dewan Perwakilan Rakyat” dan/atau “anggota kabinet atau pejabat pemerintah”. Hal ini tentunya bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945. Selain itu, norma a quo juga mereduksi original intent penyusunan pasal-pasal dalam UUD 1945 terkait Mahkamah Konstitusi yang sejak awalnya berharap agar komposisi dan konfigurasi Mahkamah Konstitusi bersifat beragam serta saling memperkaya aspek kognitif dan kematangan hidup di antara sesama 322 Hakim Konstitusi; dan/atau 6) eksklusi pengaturan norma a quo mereduksi esensi frasa ““yang diajukan masing-masing tiga orang oleh…” sebagai salah satu norma konstitusional dalam Pasal 24C ayat (3) UUD 1945. Oleh karena itu, persyaratan dan mekanisme pengajuan calon Hakim Konstitusi, baik yang diajukan oleh Mahkamah Agung, Presiden, maupun Dewan Perwakilan Rakyat dalam norma a quo seharusnya tidak diatur dalam rumusan frasa “…yang berasal dari…” dan “…sedang menjabat sebagai Hakim Tinggi atau Hakim Agung” guna mencegah dan bahkan memberantas prasangka publik bahwa Hakim Konstitusi merupakan representasi lembaga pengusul, in casu khususnya Mahkamah Agung. Saya berpendapat bahwa biarlah hal ini menjadi dinamika kultural (judicial culture) di internal Mahkamah Agung sehingga tidak perlu, bahkan tidak boleh, dinormakan dalam Undang-Undang, sebab jika dinormakan dalam Undang-Undang maka hal ini justru bertentangan dengan beberapa prinsip supremasi konstitusi yang diatur dalam UUD 1945. Dengan demikian, berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, saya berpendapat Mahkamah seharusnya MENGABULKAN SEBAGIAN permohonan para Pemohon dengan menyatakan frasa “…dan/atau untuk calon hakim yang berasal dari lingkungan Mahkamah Agung, sedang menjabat sebagai hakim tinggi atau sebagai hakim agung” dalam Pasal 15 ayat (2) huruf h Undang-Undang a quo bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. c. Pasal 18 ayat (1), Penjelasan Pasal 19, Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 23 ayat (1) huruf c, Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang a quo. Materi-materi a quo tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena menurut saya hanya merupakan konsekuensi lanjutan dari beberapa pasal dan permohonan yang telah saya berikan concurring opinion dan 323 dissenting opinion sebelumnya dan terkait hal-hal ini saya anggap telah terakomodir baik dalam Putusan Mahkamah Konstitusi maupun dalam concurring opinion dan dissentiong opinion saya. Pendapat Berbeda (Dissenting Opinion) Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams Terhadap Pasal 87 huruf b Undang-Undang a quo Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 90, 96, dan 100/PUU-XVIII/2020 Pasal a quo merupakan materi yang dimohonkan oleh semua Pemohon dalam seluruh perkara pengujian Undang-undang a quo terhadap UUD 1945 (Nomor 90, 96, dan 100/PUU-XVIII/2020). Uraian pendapat berbeda (dissenting opinion) saya mengenai konstituionalitas Pasal 87 huruf b Undang-Undang a quo terbagi dalam 3 (tiga) koridor, yakni: 1). esensi materi ketentuan peralihan; 2). interpretasi terhadap norma a quo; dan 3). isu konstitusionalitas dalam norma a quo. 1. Esensi Materi Ketentuan Peralihan Dalam Lampiran II angka 127 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan disebutkan bahwa materi ketentuan peralihan dalam suatu peraturan perundang-undangan memang dapat diatur secara fakultatif untuk: a). menghindari terjadinya kekosongan hukum; b). menjamin kepastian hukum; c). memberikan perlindungan bagi pihak yang terkena dampak perubahan Peraturan Perundang-undangan; dan d). mengatur hal-hal yang bersifat sementara. Jika dikaitkan dengan prinsip negara hukum (rule of law) dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 maka materi ketentuan peralihan secara esensial dapat diatur semata-mata untuk menjamin agar tidak terjadi kerugian dan/atau kesewenang- wenangan terhadap pihak yang terkena dampak dari perubahan peraturan perundang-undangan. Dalam kalimat lain, materi ketentuan peralihan sama sekali tidak boleh secara sengaja dibuat untuk memberi ‘keuntungan’ (previlidge) bagi suatu entitas hukum, siapapun dan apapun, sebab hal ini dapat menyebabkan terlanggarnya prinsip “kepastian hukum yang adil” berdasarkan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Sekedar perbandingan, dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi diatur norma ketentuan peralihan bahwa: “Pada saat Undang-Undang ini 324 mulai berlaku: a). hakim konstitusi yang saat ini menjabat sebagai Ketua atau Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi tetap menjabat sebagai Ketua atau Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi sampai dengan masa jabatannya berakhir berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi; dan b). hakim konstitusi yang saat ini menjabat tetap menjabat sampai dengan diberhentikan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Model pengaturan norma ketentuan peralihan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 ini jelas sejalan dengan pedoman dan esensi pengaturan norma ketentuan peralihan dalam Lampiran II angka 127 Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan sebagai salah satu koridor jaminan “kepastian hukum yang adil” (vide: Pasal 28D ayat (1) UUD 1945) untuk menyusun suatu materi ketentuan peralihan dalam peraturan perundang-undangan dengan metode yang pasti, baku, dan standar. Berdasarkan materi ketentuan peralihan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tersebut, Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim Konstitusi yang sedang menjabat saat itu terhindar dari potensi kerugian dan/atau kesewenang-wenangan yang dapat terjadi dari suatu perubahan Undang-Undang sehingga mereka saat itu tetap dapat berdasar pada peraturan perundang-undangan yang lama secara sementara (transisional) sampai dengan jabatannya berakhir berdasarkan Undang- Undang yang lama dan sama sekali tidak diuntungkan (mendapat privilige) berdasarkan Undang-Undang yang baru. Oleh karena itu, materi ketentuan peralihan dalam peraturan perundang-undangan (termasuk Undang-Undang) umumnya dibuat untuk memberikan jaminan perlindungan bagi pihak yang terdampak dari perubahan peraturan perundang-undangan sehingga umumnya dibuat dalam suatu konsep pengaturan bahwa pihak yang terdampak dari perubahan Peraturan Perundang-undangan itu tetap dapat mengikuti dan/atau didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang lama secara sementara (transisional). Pihak yang terdampak dari perubahan Peraturan Perundang-undangan memang dapat saja diatur untuk mengikuti peraturan perundang-undangan yang baru sepanjang hal itu “tidak merugikan”. Namun, meskipun demikian, suatu materi 325 ketentuan peralihan dalam peraturan perundang-undangan pada esensinya sama sekali tidak dibolehkan untuk secara sengaja dibuat dalam rangka memberi ‘keuntungan’ (privilige) bagi suatu entitas hukum. Batas maksimal yang dapat diatur berdasarkan penalaran yang wajar melalui suatu materi ketentuan peralihan dalam peraturan perundang-undangan adalah agar pihak yang terdampak dari perubahan peraturan perundang-undangan itu “tidak dirugikan” dan bukan justru “diuntungkan” atau mendapat privilige tertentu. 2. Interpretasi Terhadap Rumusan Norma A Quo Pasal 87 huruf b Undang-Undang a quo sebagai salah satu materi ketentuan peralihan dalam Undang-Undang a quo selengkapnya berbunyi: “Hakim konstitusi yang sedang menjabat pada saat Undang-Undang ini diundangkan dianggap memenuhi syarat menurut Undang-Undang ini dan mengakhiri masa tugasnya sampai usia 70 (tujuh puluh) tahun selama keseluruhan masa tugasnya tidak melebihi 15 (Iima belas) tahun”. Jika didasarkan pada pedoman Teknik Penyusunan Peraturan Perundangan- undangan yang tercantum dalam Lampiran II angka 127 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan maka norma ketentuan peralihan dalam Undang-Undang a quo (khususnya Pasal 87 huruf b) saya yakini bukan merupakan model yang lazim, baku, dan standar, sebab dengan berlakunya norma a quo, secara nyata dan terang benderang memberi keuntungan (privilige) tertentu bagi pihak yang terkena dampak dari perubahan peraturan perundang-undangan, alih-alih sekedar “tidak merugikan” sebagaimana salah satu prinsip dan tujuan dasar dari dirumuskannya suatu materi ketentuan peralihan dalam peraturan perundang-undangan. Eksistensi dan keberlakuan norma Pasal 87 huruf b Undang-Undang a quo, selain memang dimohonkan oleh semua pemohon dalam seluruh perkara pengujian Undang-Undang a quo terhadap UUD 1945 (Nomor 90, 96, dan 100/PUU- XVIII/2020), juga menjadi salah satu bukti yang terang benderang bahwa Pembentuk Un