Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut permohonan Pemohon a quo, Mahkamah telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor 10-PS/PUU-XXII/2024, yang diucapkan pada sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada tanggal 14 Mei 2025. Dalam Putusan Sela tersebut Mahkamah telah mempertimbangkan Kewenangan Mahkamah dan Kedudukan Hukum Pemohon. Terkait dengan Kewenangan Mahkamah, dalam pertimbangan hukum Putusan Sela dimaksud pada pokoknya Mahkamah menyatakan berwenang mengadili permohonan pengujian konstitusionalitas norma undang-undang, in casu Pengujian Penjelasan Pasal 2, Pasal 7, Pasal 10 ayat (4) huruf c, Pasal 10 ayat (5) huruf d, dan Lampiran 5 Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3896, selanjutnya disebut UU 47/1999) terhadap 100 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945). Adapun pada bagian Kedudukan Hukum Pemohon, dalam Putusan Sela dimaksud pada pokoknya Mahkamah menyatakan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo. [3.2] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan pengujian Penjelasan Pasal 2, Pasal 7, Pasal 10 ayat (4) huruf c, Pasal 10 ayat (5) huruf d, dan Lampiran 5 (berupa peta) UU 47/1999. Selanjutnya, Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon. [3.3] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Penjelasan Pasal 2, Pasal 7, Pasal 10 ayat (4) huruf c, Pasal 10 ayat (5) huruf d, dan Lampiran 5 (berupa peta) UU 47/1999 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, dengan dalil-dalil (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara) yang apabila dipahami dan dirumuskan Mahkamah pada pokoknya mempersoalkan cakupan dan batas wilayah Kota Bontang yang diatur dalam UU 47/1999 ternyata berbeda atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang dibentuk sebagai persiapan pembentukan UU 47/1999, yaitu PP 20/1989 dan Perda 17/1999. Hal demikian mengakibatkan Kota Bontang saat ini hanya terdiri dari 2 (dua) kecamatan yaitu Kecamatan Bontang Utara dan Kecamatan Bontang Selatan. Adapun Desa Sekambing tidak dimasukkan sebagai bagian dari Kecamatan Bontang Selatan, dan batas wilayah sebelah barat tidak sesuai kondisi sebenarnya, serta Dusun Sidrap masuk menjadi bagian Kecamatan Sangatta, Kabupaten Kutai Timur. Berdasarkan uraian dalil tersebut di atas, Pemohon dalam petitumnya memohon kepada Mahkamah pada pokoknya sebagai berikut: 1. Menyatakan Penjelasan Pasal 2 UU 47/1999 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. 2. Menyatakan Pasal 7 UU 47/1999 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Kota Bontang berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Kutai yang terdiri atas wilayah: a. Kecamatan Bontang Utara; b. Kecamatan Bontang Selatan; dan c. Kecamatan Bontang Barat”. 101 3. Menyatakan Pasal 10 ayat 4 huruf c UU 47/1999 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai: “Kabupaten Kutai Timur mempunyai batas wilayah: … c. sebelah selatan dengan Kecamatan Bontang Utara dan Kecamatan Bontang Barat, Kota Bontang, Kecamatan Marang Kayu, dan Kecamatan Muara Kaman, Kabupaten Kutai”. 4. Menyatakan Pasal 10 ayat (5) huruf d UU 47/1999 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “d. Kota Bontang mempunyai batas wilayah sebelah barat dengan Kecamatan Sangatta Kabupaten Kutai Timur”. 5. Menyatakan Lampiran 5 berupa Peta Wilayah Kota Bontang dalam UU 47/1999 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak memasukkan wilayah Sidrap atau yang saat ini nomenklaturnya berubah dengan nama “RT”, yang terdiri dari: RT 19, RT 20, RT 21, RT 22, RT 23, RT 24, dan RT 25 sebagai bagian dari wilayah Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang dan Desa Sekambing (sekarang bernama Kelurahan Bontang Lestari) sebagai bagian dari wilayah Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang. [3.4] Menimbang bahwa untuk mendukung dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti berupa surat atau tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-82 yang telah disahkan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 26 Februari 2024 dan tanggal 21 Agustus 2024 (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara). [3.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Dewan Perwakilan Rakyat menyampaikan keterangan tertulis bertanggal 2 Oktober 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 1 November 2024 (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara). [3.6] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Presiden (Pemerintah) menyampaikan keterangan tertulis bertanggal 18 Juli 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 6 Agustus 2024, keterangan lisan pada sidang tanggal 18 Juli 2024, serta mengajukan alat bukti berupa surat atau tulisan yang diberi tanda Bukti PK-1 sampai dengan Bukti PK-7 yang telah disahkan dalam 102 persidangan Mahkamah pada tanggal 21 Agustus 2024 (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara). [3.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Pihak Terkait I Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menyampaikan 3 (tiga) keterangan tertulis bertanggal 30 Juli 2024, 21 Agustus 2024, dan 2 September 2024, yang diterima Mahkamah masing-masing pada tanggal 31 Juli 2024, 21 Agustus 2024, dan 2 September 2024; menyampaikan keterangan secara lisan pada sidang tanggal 21 Agustus 2024; serta menyampaikan Bukti P.Terkait Prov.Kaltim-1 sampai dengan Bukti P.Terkait Prov.Kaltim-18 (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara). [3.8] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Pihak Terkait II Pemerintah Kabupaten Kutai Timur menyampaikan keterangan tertulis bertanggal 21 Agustus 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 21 Agustus 2024, serta menyampaikan Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-10 (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara). [3.9] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Pihak Terkait III Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara menyampaikan 2 (dua) keterangan tertulis, yaitu keterangan bertanggal 30 Juli 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 30 Juli 2024, dan keterangan tertulis tanpa tanggal yang diterima Mahkamah pada tanggal 2 September 2024 (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara). [3.10] Menimbang bahwa setelah membaca secara saksama dalil-dalil Pemohon, keterangan DPR, keterangan Presiden/Pemerintah, keterangan Pihak Terkait I, Pihak Terkait II, dan Pihak Terkait III, serta alat bukti yang disampaikan para pihak dimaksud, Mahkamah menemukan fakta bahwa Pemohon mempermasalahkan konstitusionalitas Penjelasan Pasal 2, Pasal 7, Pasal 10 ayat (4) huruf c, Pasal 10 ayat (5) huruf d, dan Lampiran 5 (berupa peta) UU 47/1999 karena hal berikut: 1) Dalam UU 47/1999, bertanggal 4 Oktober 1999, wilayah Kota Bontang ditetapkan terdiri dari 2 (dua) kecamatan, yaitu Kecamatan Bontang Selatan dan Kecamatan Bontang Utara. Namun, berdasarkan PP 20/1989, bertanggal 103 1 Desember 1989, sebelum disahkannya UU 47/1999 wilayah Kota Administratip Bontang berasal dari sebagian wilayah Kecamatan Bontang, yang meliputi 9 (sembilan) desa, yaitu: Desa Bontang Kuala; Desa Bontang Baru; Desa Lok Tuan; Desa Tanjung Laut; Desa Berebas Tengah; Desa Berebas