Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak terhadap UUD 1945

Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang 87 Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945; [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, in casu Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189, selanjutnya disebut UU 14/2002) terhadap UUD 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai para Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; 88 b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a; [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh para Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum para Pemohon sebagai berikut: 1. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam permohonan a quo adalah Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 8 ayat (2) UU 14/2002 yang menyatakan sebagai berikut: - Pasal 5 ayat (2): Pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan bagi Pengadilan Pajak dilakukan oleh Departemen Keuangan. - Pasal 8 ayat (2): Ketua dan Wakil Ketua diangkat oleh Presiden dari para Hakim yang diusulkan Menteri setelah mendapat persetujuan Ketua Mahkamah Agung. 89 2. Bahwa para Pemohon, Drs. Haposan Lumban Gaol, S.H., M.M., Dr. Triyono Martanto, S.E.,S.H.,Ak,M.M.,M.Hum., dan Redno Sri Rezeki, S.E., MAFIS, dalam kualifikasinya perseorangan warga negara Indonesia yang juga berprofesi sebagai hakim pada pengadilan pajak (vide Bukti P-2), merasa hak konstitusionalnya dirugikan dengan berlakunya Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 8 ayat (2) UU 14/2002 dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut: a. Kewenangan pengusulan Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Pajak oleh Menteri Keuangan yang bertindak sebagai pembina organisasi dan tugas serta wewenang Ketua Pengadilan Pajak untuk melakukan pembinaan kepada hakim pengadilan pajak yang salah satunya dengan cara menerbitkan Surat Edaran yang berisi kebijakan Ketua Pengadilan Pajak yang harus dipedomani dan dilaksanakan oleh hakim pengadilan pajak yang menurut para Pemohon Surat Edaran tersebut sudah bersifat yudisial dan isinya menguntungkan Menteri Keuangan (atasan Dirjen Pajak dan Dirjen Bea Cukai) yang pada dasarnya merupakan para pihak yang beracara di Pengadilan Pajak secara spesifik dan aktual atau setidak-tidaknya bersifat potensial sangat memengaruhi independensi dan kemerdekaan para Pemohon dalam memeriksa dan memutus sengketa pajak. b. Bahwa dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU- XIV/2016 yang pada pokoknya amarnya menyatakan Pasal 8 ayat (3) UU UU 14/2002 tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, mempunyai implikasi yang tidak hanya kepada hakim pengadilan pajak tetapi juga termasuk kepada Ketua dan Wakil Ketua pengadilan pajak yang menjadi tidak dibatasi periodisasinya karena Ketua dan wakil Ketua Pengadilan Pajak yang telah menjabat lebih dari lima tahun tidak jelas kapan akan berakhir masa jabatannya sehingga menghambat regenerasi kepemimpinan organisasi yang pada akhirnya merugikan para Pemohon untuk mendapatkan kepastian hukum dan perlakuan yang adil serta layak dalam hubungan kerja yang secara konstitusi dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945; 3. Berdasarkan argumentasi dalam uraian para Pemohon di atas, para Pemohon telah secara spesifik menjelaskan perihal hak konstitusionalnya yang menurut para Pemohon dianggap dirugikan, yaitu hak untuk mendapatkan kepastian hukum yang adil di mana anggapan kerugian demikian dialami oleh para Pemohon dengan berlakunya Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 8 ayat (2) UU 14/2002. 90 Dengan uraian demikian, telah tampak pula hubungan sebab-akibat (causal verband) antara anggapan kerugian para Pemohon yang menjabat sebagai Hakim pada Pengadilan Pajak ihwal hak konstitusionalnya yang dirugikan dengan berlakunya Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 8 ayat (2) UU 14/2002 yang dimohonkan pengujian sehingga jika Permohonan a quo dikabulkan maka kerugian tersebut tidak lagi terjadi. Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidak terbuktinya dalil para Pemohon perihal pertentangan Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 8 ayat (2) UU 14/2002 dengan UUD 1945, Mahkamah berpendapat para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan a quo. [3.6] Menimbang bahwa karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan. Pokok Permohonan [3.7] Menimbang bahwa dalam mendalilkan inkonstitusionalitas Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 8 ayat (2) UU 14/2002, para Pemohon mengemukakan argumentasi sebagaimana selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara yang pada pokoknya sebagai berikut: 1. Bahwa menurut para Pemohon Pengadilan Pajak pada saat ini tidak memiliki anggaran sendiri karena tidak memiliki satuan kerja (Satker) untuk mengelola alokasi anggaran. Di samping itu, Haki