Permohonan Pengujian Materil Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Terhadap Undang-Undang Dasar 1945

Mengadili, Menyatakan: Dalam Provisi Menolak permohonan provisi para Pemohon; Dalam Eksepsi Menolak eksepsi para Pihak Terkait I dan eksepsi para Pihak Terkait II; Dalam Pokok Permohonan Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya; ## Constitutional Analysis ### Pengujian Konstitusionalitas Pengujian [[Pasal 102]] dan [[Pasal 103]] [[UU No. 4 Tahun 2009]] tentang Pertambangan Mineral dan Batubara terhadap [[UUD 1945]]. ### Pasal UU yang Diuji - [[Pasal 102]] UU 4/2009 - Kewajiban meningkatkan nilai tambah sumber daya mineral - [[Pasal 103]] UU 4/2009 - Kewajiban pengolahan dan pemurnian di dalam negeri ### Batu Uji (Dasar Pengujian Konstitusional) - [[Pasal 27 ayat (2) UUD 1945]] - Hak atas pekerjaan dan penghidupan layak - [[Pasal 28D ayat (1) UUD 1945]] - Hak atas kepastian hukum - [[Pasal 33 ayat (3) UUD 1945]] - Penguasaan negara atas kekayaan alam untuk kemakmuran rakyat ### Majelis Hakim - [[Hamdan Zoelva]] (Ketua merangkap Anggota) - [[Arief Hidayat]], [[Ahmad Fadlil Sumadi]], [[Muhammad Alim]], [[Maria Farida Indrati]], [[Anwar Usman]], [[Patrialis Akbar]], [[Wahiduddin Adams]], dan [[Aswanto]] (Anggota) - Panitera Pengganti: [[Cholidin Nasir]] ### Putusan Status: **Ditolak** - Permohonan para Pemohon tidak beralasan menurut hukum. ## See Also - [[Dewan Perwakilan Rakyat]] - [[Mahkamah Konstitusi]] - [[Pemerintah]] - [[Presiden]] - [[UUD 1945]] - [[Pasal 33 UUD 1945]]