Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

PENDAPAT BERBEDA (DISSENTING OPINIONS) Terhadap putusan Mahkamah tersebut di atas, empat orang Hakim Konstitusi yaitu Hakim Konstitusi H.A.S. Natabaya, I Dewa Gede Palguna, Moh. Mahfud MD., dan H. Harjono mempunyai pendapat berbeda (dissenting opinions) yang selengkapnya sebagai berikut: 218 [6.1] Pendapat Berbeda (Dissenting Opinions) Hakim Konstitusi H.A.S. Natabaya, I Dewa Gede Palguna, dan Moh. Mahfud MD. Dalam setiap permohonan yang diajukan sebagai permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, dua hal pertama yang harus dipastikan oleh Mahkamah sebelum memeriksa pokok permohonan adalah: 1. apakah Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan tersebut; 2. apakah pihak yang mengajukan permohonan mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk bertindak selaku Pemohon. Permohonan a quo adalah permohonan pengujian undang-undang, in casu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 (UU Pemilu) terhadap UUD 1945. Maka, terhadap persoalan pertama, sesuai dengan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 juncto Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutusnya. Namun, terhadap persoalan yang kedua, yaitu apakah pihak-pihak dalam permohonan a quo mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk bertindak selaku Pemohon, kami berbeda pendapat dengan mayoritas Hakim Konstitusi. Ketentuan undang-undang yang oleh Para Pemohon didalilkan telah merugikan hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya adalah Pasal 12 dan Pasal 67 UU Pemilu. Kedua ketentuan tersebut masing-masing berbunyi sebagai berikut: • Pasal 12: Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2): a. Warga Negara Indonesia yang telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih; b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; c. bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; d. cakap berbicara, membaca, dan menulis dalam bahasa Indonesia; e. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat; f. setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945; g. tidak pernah dijatuhi hukuman pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih; 219 h. sehat jasmani dan rohani; i. terdaftar sebagai pemilih; j. bersedia bekerja penuh waktu; k. mengundurkan diri sebagai pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Republik Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, pengurus pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali; l. bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat/pengacara, notaris, pejabat pembuat akta tanah (PPAT), dan tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPD sesuai peraturan perundang-undangan; m. bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, pengurus pada badan usaha milik negara, dan badan usaha milik daerah, serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara; n. mencalonkan diri hanya di 1 (satu) lembaga perwakilan; o. mencalonkan diri hanya di 1 (satu) daerah pemilihan; dan p. mendapat dukungan minimal dari pemilih dari daerah pemilihan yang bersangkutan. • Pasal 67: (1) Perseorangan yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13 dapat mendaftarkan diri sebagai bakal calon anggota DPD kepada KPU melalui KPU Provinsi. (2) Kelengkapan administrasi bakal calon anggota DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan: a. kartu tanda penduduk Warga Negara Indonesia; b. bukti kelulusan berupa ijazah, STTB, syahadah, sertifikat, atau surat keterangan lain yang dilegalisasi oleh satuan pendidikan atau program pendidikan menengah; c. surat keterangan catatan kepolisian tentang tidak tersangkut perkara pidana dari Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat; d. surat keterangan berbadan sehat jasmani dan rohani; e. surat tanda bukti telah terdaftar sebagai pemilih; f. surat pernyataan tentang kesediaan untuk bekerja penuh waktu yang ditandatangani di atas kertas bermetrai cukup; g. surat pernyataan kesediaan untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat/pengacara, notaris, dan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPD yang ditandatangani di atas kertas bermetrai cukup; h. surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali sebagai pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, atau Kepolisian Negara Republik Indonesia, pengurus pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, pengurus pada badan lain yang 220 anggarannya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan i. surat pernyataan tentang kesediaan hanya mencalonkan diri untuk 1 (satu) lembaga perwakian yang ditandatangani di atas kertas bermetrai cukup. Substansi yang diatur dalam Pasal 12 dan Pasal 67 UU Pemilu adalah persyaratan bagi perseorangan untuk dapat mencalonkan diri atau dicalonkan sebagai anggota DPD. Dengan demikian berarti berkenaan dengan hak konstitusional untuk menjadi calon (right to be candidate). Sehingga pertanyaan kemudian adalah: apakah Para Pemohon dirugikan hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya sebagai akibat berlakunya Pasal 12 dan Pasal 67 UU Pemilu di atas? Dalam kaitan ini, dengan berpegang pada konstruksi Pasal 51 ayat (1) UU MK, yang merupakan bagian dari hukum acara dalam permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, kami berpendapat sebagai berikut: a) Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan bahwa yang dapat menjadi Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah pihak-pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang. Pihak-pihak dimaksud adalah (a) perorangan Warga Negara Indonesia, di dalamnya termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama; (b) kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang- undang; (c) badan hukum publik atau privat; dan (d) lembaga negara. b) Pemohon (1) mengkualifikasikan dirinya sebagai lembaga negara, c.q. DPD; Pemohon (2) mengkualifikasikan diri sebagai perorangan anggota DPD; Pemohon (3) mengkualifikaskan diri sebagai perorangan warga negara Indonesia (yang memiliki perhatian yang besar terhadap pemilihan umum, parlemen Indonesia, dan penyaluran aspirasi daerah); Pemohon (4) mengkualifikasikan diri sebagai perorangan yang tinggal di provinsi tertentu. Pertanyaannya kemudian adalah apakah dalam kualifikasi demikian masing- masing dari Para Pemohon tersebut dirugikan hak konstitusionalnya oleh berlakunya Pasal 12 dan Pasal 67 UU Pemilu yang rumusannya telah diuraikan sebelumnya? c) Sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwa ketentuan yang terdapat dalam Pasal 12 dan Pasal 67 UU Pemilu tersebut adalah ketentuan yang mengatur persyaratan bagi setiap orang untuk dapat menjadi peserta Pemilu anggota 221 DPD. Dengan kata lain, kedua ketentuan tersebut adalah berkenaan dengan hak untuk dapat dicalonkan atau mencalonkan diri sebagai anggota DPD (the right to be candidate). Dengan demikian, jika berlakunya kedua ketentuan UU Pemilu dimaksud dianggap merugikan hak konstitusional suatu pihak maka pihak-pihak yang mungkin dirugikan untuk dicalonkan atau mencalonkan diri sebagai anggota DPD adalah orang-perorangan. Artinya, jika dihubungkan dengan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK, pihak yang mungkin dirugikan oleh berlakunya Pasal 12 dan Pasal 67 UU Pemilu tersebut adalah perorangan, tidak mungkin merugikan hak konstitusional kesatuan masyarakat hukum adat, badan hukum, atau lembaga negara. Sebab ketiga pihak yang disebut terakhir ini tidak mungkin mencalonkan diri sebagai anggota DPD. d) Berdasarkan penalaran pada huruf c) di atas, maka yang perlu dipertimbangkan oleh Mahkamah akan adanya kemungkinan kerugian hak konstitusional dari empat Pemohon dalam permohonan a quo adalah mereka yang mengkualifikasikan diri sebagai perorangan warga negara Indonesia, dalam hal ini Pemohon (2), Pemohon (3), dan Pemohon (4). e) Dengan memperhatikan secara saksama rumusan Pasal 12 dan Pasal 67 UU Pemilu yang dimohonkan pengujian, tidak terdapat satu bagian pun yang dapat dikatakan menghalangi, menghambat, atau menghilangkan hak perorangan warga negara Indonesia, baik perorangan warga negara Indonesia yang berstatus anggota DPD [Pemohon (2)], perorangan warga negara Indonesia yang mempunyai perhatian besar terhadap pemilihan umum, parlemen Indonesia, dan penyaluran aspirasi daerah [Pemohon (3)], maupun perorangan warga negara Indonesia yang tinggal di beberapa provinsi tertentu [Pemohon (4)]. Tidak terdapatnya syarat “domisili di provinsi yang bersangkutan” dan syarat “bukan anggota dan/atau pengurus partai politik” dalam pengaturan syarat menjadi anggota DPD pada Pasal 12 dan Pasal 67 UU Pemilu tidaklah menghambat, menghalangi, atau menghilangkan right to be candidate Pemohon (2), Pemohon (3), dan Pemohon (4). f) Berdasarkan seluruh uraian di atas, kami berpendapat bahwa tidak terdapat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Para Pemohon sebagai akibat berlakunya Pasal 12 dan Pasal 67 UU Pemilu, sehingga permohonan a quo seharusnya oleh Mahkamah dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard). 222 Di samping karena alasan-alasan yang disebutkan di atas, menurut kami, Permohonan a quo juga seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima berdasarkan pertimbangan sebagai berikut: 1) Pasal 51 ayat (3) huruf b UU MK mewajibkan Pemohon dalam permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 untuk menguraikan dengan jelas materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang yang dianggapnya bertentangan dengan UUD 1945. Pemenuhan terhadap ketentuan Pasal 51 ayat (3) huruf b tersebut menjadi wajib sebab, menurut Pasal 56 ayat (3) UU MK, jika Mahkamah mengabulkan permohonan maka Mahkamah harus menyatakan dengan tegas materi muatan pasal, ayat, dan/atau bagian dari suatu undang-undang yang bertentangan dengan UUD 1945. Sebagai akibat selanjutnya, menurut Pasal 57 ayat (1) UU MK, materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang yang bertentangan dengan UUD 1945 itu harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Artinya, ketentuan yang (hendak) dinyatakan “bertentangan dengan UUD 1945” dan “tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat” itu harus ada secara konkret. Sementara dalam permohonan a quo, substansi permohonan Para Pemohon adalah menghendaki Mahkamah menambahkan ketentuan ke dalam pasal-pasal undang-undang, in casu Pasal 12 dan Pasal 67 UU Pemilu, suatu hal yang tidak mungkin dilakukan oleh Mahkamah sebagai negative legislator karena hal demikian merupakan kewenangan pembentuk undang- undang selaku positive legislature. Sehingga, isu konstitusional permohonan a quo sesungguhnya merupakan isu legislative review, bukan judicial review. Jika permohonan Para Pemohon demikian dikabulkan, hal itu bukan hanya akan menjerumuskan Mahkamah untuk bertindak ultra vires tetapi juga sekaligus akan membuat preseden buruk dalam praktik ketatanegaraan pada masa-masa yang akan datang. Sebab, sebagaimana diketahui, putusan Mahkamah bersifat final dan mengikat (final and binding). Sehingga, sekali Mahkamah membenarkan dirinya menambahkan materi muatan tertentu ke dalam suatu ketentuan undang-undang, yang berarti Mahkamah telah mengingkari hakikat dirinya sebagai negative legislator, maka di masa yang akan datang Mahkamah tidak mempunyai alasan untuk menolak permohonan serupa, sehingga dengan demikian Mahkamah telah bermetamorfosis menjadi 223 postive legislator. Hal itu juga akan menghilangkan hakikat Mahkamah sebagai a true court dan berubah menjadi lembaga politik. 2) Penegasan ini bukanlah serta-merta berarti bahwa kami tidak sependapat substansi gagasan sebagaimana diinginkan Pemohon. Sebab, terlepas dari persoalan konstitusional atau tidak, ketiadaan kedua substansi yang diinginkan sebagai materi muatan persyaratan menjadi calon anggota DPD tersebut bisa jadi memang menguntungkan pelaku-pelaku politik tertentu yang mengambil manfaat dari ketidaan kedua syarat tersebut, namun Mahkamah sebagai true court terikat oleh hukum acara. Sementara usul menambahkan suatu substansi tertentu ke dalam suatu norma undang-undang mestinya diajukan kepada pembentuk undang-undang dan Mahkamah bukanlah pembentuk undang- undang. Sebagaimana diketahui, Pasal 51 UU MK adalah bagian dari hukum acara yang tidak demikian saja dapat dikesampingkan oleh hakim, in casu Hakim Konstitusi. Sebab, fungsi hukum acara adalah untuk mempertahankan hukum materiil, dalam hal ini UUD 1945. Itulah sebabnya, sebagai analog, dalam hukum acara pidana misalnya dikatakan oleh Jerome H. Scholmick, “criminal procedure, by contrast, is intended to control authorities, not the criminals”. Itu pula alasan lahirnya ungkapan yang menyatakan bahwa jika Mahkamah begitu saja mengesampingkan ketentuan hukum acara yang harus ditaatinya, dengan tindakannya itu berarti Mahkamah telah “menyayat-nyayat dagingnya sendiri” (het snijdt aan het eigen vlees); 3) Seandainya pun anggapan Para Pemohon benar bahwa syarat “domisili di provinsi yang bersangkutan” dan syarat “bukan anggota dan/atau pengurus partai politik” seharusnya menjadi bagian dari Pasal 12 dan Pasal 67 UU Pemilu, Mahkamah tetap tidak dapat menyatakan bahwa karena tidak dimasukkannya kedua syarat tersebut ke dalam Pasal 12 dan Pasal 67 UU Pemilu mengakibatkan Pasal 12 dan Pasal 67 UU Pemilu menjadi bertentangan dengan UUD 1945. Sebab, jika demikian halnya sama saja artinya Mahkamah menyatakan bahwa syarat sebagaimana disebutkan pada huruf a sampai dengan huruf p dari Pasal 12 (yaitu syarat “warga negara Indonesia yang telah berumur 21 tahun atau lebih”, “bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa” dan seterusnya) dan syarat sebagaimana disebutkan pada huruf a sampai dengan huruf i dari Pasal 67 (yaitu syarat “kartu tanda penduduk Warga Negara Indon