Permohonan Keberatan Atas Penetapan Walikota/Wakil Walikota Terpilih Kota Cilegon

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah keberatan atas hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Cilegon Tahun 2010 sebagaimana pengumuman penetapan pemenang pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Cilegon Tahun 2010 yang ditetapkan oleh Termohon; [3.2] Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) lebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut: a. Kewenangan mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo; b. Kedudukan hukum (legal standing) Pemohon; c. Tenggang waktu mengajukan permohonan; 52 Terhadap ketiga hal tersebut di atas Mahkamah berpendapat sebagai berikut: Kewenangan Mahkamah [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) salah satu kewenangan Mahkamah adalah memeriksa, mengadili, dan memutus perselisihan hasil pemilihan umum. Kewenangan Mahkamah tersebut disebutkan lagi dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); [3.4] Menimbang bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721, selanjutnya disebut UU 22/2007) yang dimaksud dengan Pemilihan Umum (disingkat Pemilu) termasuk Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (selanjutnya disebut Pemilukada) dan wewenang mengadili terhadap perselisihan hasil Pemilukada berdasarkan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, selanjutnya disebut UU 12/2008) dialihkan dari Mahkamah Agung ke Mahkamah Konstitusi, serta telah berlaku efektif mulai tanggal 1 November 2008 berdasarkan Berita Acara Pengalihan Wewenang dari Mahkamah Agung ke Mahkamah Konstitusi bertanggal 29 Oktober 2008; [3.5] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon mempersoalkan mengenai hasil penghitungan suara Pemilukada Kota Cilegon Tahun 2010 yang 53 ditetapkan oleh Termohon, maka Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo; Kedudukan hukum (legal standing) Pemohon [3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, selanjutnya disebut UU 32/2004) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UU 12/2008 dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008), Pemohon dalam Perselisihan hasil Pemilukada adalah pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah peserta Pemilukada; [3.7] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cilegon Nomor 36/Kpts/KPU-Clg-015.436430/2010 bertanggal 9 Maret 2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Cilegon Tahun 2010, Pemohon adalah salah satu Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Peserta Pemilukada Kota Cilegon Tahun 2010 dengan Nomor Urut 3; [3.8] Menimbang bahwa dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo; Tenggang waktu pengajuan permohonan [3.9] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 dan Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008 tenggang waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan; [3.10] Menimbang bahwa rekapitulasi penghitungan suara Pemilukada Kota Cilegon dituangkan dalam Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kota Cilegon Tahun 54 2010 di Tingkat Kota Cilegon oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Cilegon sebagaimana Pengumuman Nomor 185/KPU-C:G.015.436430/V/2010 bertanggal 13 Mei 2010, sehingga batas waktu pengajuan permohonan ke Mahkamah adalah hari Selasa, 18 Mei 2010 terhitung tiga hari kerja setelah tanggal penetapan pada tanggal 13 Mei 2010; [3.11] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2010 pukul 14.45 WIB berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 86/PAN.MK/2010, sehingga permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008; [3.12] Menimbang bahwa karena Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo, Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing), dan permohonan diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan, maka untuk selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan; Pokok Permohonan [3.13] Menimbang bahwa pokok permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut: • Bahwa Pemohon berkeberatan terhadap rekapitulasi penghitungan suara Pemilukada Kota Cilegon yang ditetapkan oleh Termohon. Menurut Pemohon telah terjadi kesalahan penghitungan, kecurangan yang bersifat masif dan sistematis dalam Pemilukada Kota Cilegon, yaitu berupa (i) penggandaan DPT; (ii) banyak pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT; (iii) pemilih yang sudah meninggal, tetapi masih terdaftar dalam DPT; (iv) pemilih tidak mendapatkan kartu pemilih serta undangan untuk memilih. Menurut Pemohon, kecurangan tersebut berdampak kepada penggelembungan dan kesalahan penghitungan suara Pemilukada Kota Cilegon oleh Termohon, sehingga berakibat berkurangnya perolehan suara Pemohon dan bertambahnya perolehan suara pasangan calon Nomor Urut 2 atas nama H. Tubagus Iman Ariadi, S.Ag., MM., M.Si., Drs. Edi Ariadi, M.Si; 55 • Termohon telah turut serta melakukan pelanggaran dan dukungan secara sistematis kepada pasangan calon Nomor Urut 2 sehingga mengakibatkan penggelembungan suara pasangan Nomor Urut 2; • Termohon telah mempersulit diperolehnya DPT oleh pasangan calon Nomor Urut 1, pasangan calon Nomor Urut 3, pasangan calon Nomor Urut 4, dan pasangan calon Nomor Urut 5, maupun oleh Panwaslu. Menurut Pemohon, seharusnya Termohon menetapkan DPT tanggal 8 Februari 2010, tetapi ternyata DPT tersebut ditetapkan oleh Termohon pada tanggal 23 Maret 2010; • Termohon telah melakukan kecurangan teknologi yang direncanakan, yaitu memberikan softcopy DPT dalam format pdf, sehingga menyulitkan Pemohon untuk dapat mengalihkan ke program excel; • Berdasarkan softcopy DPT dari Termohon, Pemohon memperoleh data berupa: (i) DPT ganda berjumlah 15.125; (ii) pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT berjumlah 2.611; (iii) pemilih pindah domisili (parktik perjokian) berjumlah 452; (iv) pemilih meninggal dunia (praktik perjokian) berjumlah 78; (v) pemilih tidak hadir di TPS (praktik perjokian) berjumlah 200; (vi) pemilih di bawah umur berjumlah 724, dan (vii) pemilih tidak mendapatkan undangan dan kartu pemilih berjumlah 720, sehingga jumlah pemilih yang bermasalah yaitu 19.910 pemilih. Oleh karena itu, DPT bermasalah berjumlah 19.910 tersebut dijumlahkan kepada perolehan suara Pemohon berjumlah 67.068 suara, sehingga total perolehan suara Pemohon adalah 86.978