Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum

Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang 30 Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945; [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan yang diajukan para Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas norma undang-undang, in casu pengujian materiil norma Pasal 47 dan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3344, selanjutnya disebut UU 5/1986), serta Pasal 50 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3327, selanjutnya disebut UU 2/1986) terhadap UUD NRI Tahun 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. [3.3] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut kedudukan hukum para Pemohon dan pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut. [3.3.1] Bahwa Mahkamah telah memeriksa permohonan a quo dalam sidang Pemeriksaan Pendahuluan dengan agenda mendengarkan pokok-pokok permohonan para Pemohon pada hari Senin, tanggal 10 Maret 2025. Berdasarkan ketentuan Pasal 39 UU MK dan Pasal 41 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang- Undang (selanjutnya disebut PMK 2/2021), Mahkamah telah memberikan saran dan nasihat kepada para Pemohon berkenaan dengan kerugian konstitusional para Pemohon dan penyempurnaan alasan-alasan permohonan terutama mengenai pertentangan antara norma atau pasal-pasal yang diuji dengan UUD NRI Tahun 31 1945 [vide risalah sidang tanggal 10 Maret 2025, hlm. 14-15] . Terhadap saran dan nasihat yang disampaikan Mahkamah dalam sidang Pemeriksaan Pendahuluan, para Pemohon telah menyampaikan perbaikan permohonan yang diterima Mahkamah pada hari Senin, tanggal 24 Maret 2025, pukul 12.32 WIB. [3.3.2] Bahwa selanjutnya, berkenaan dengan hal di atas, Mahkamah akan menilai syarat formal suatu permohonan terutama berkaitan dengan uraian yang jelas ihwal pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945, berdasarkan Pasal 30 huruf a UU MK dan Pasal 10 ayat (2) huruf b angka 3 PMK 2/2021, sebagai berikut: Pasal 30 huruf a UU MK “Permohonan wajib dibuat dengan uraian yang jelas mengenai: a. pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;” Pasal 10 ayat (2) huruf b angka 3 PMK 2/2021 (1) ... (2) Permohonan yang dijaukan oleh Pemohon dan/atau kuasa hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat: a. ... b. Uraian yang jelas mengenai: 1. ... 3. Alasan permohonan, yang memuat penjelasan mengenai pembentukan undang-undang atau Perppu yang tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang atau Perppu berdasarkan UUD 1945 dan/atau bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang- undang atau Perppu bertentangan dengan UUD 1945 [3.3.3] Bahwa terhadap persyaratan formal permohonan, in casu sistematika permohonan a quo, telah disusun sesuai dengan format permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (1) UU MK dan Pasal 10 ayat (2) huruf a dan huruf b PMK 2/2021. Namun demikian, sekalipun telah disusun sesuai dengan sistematika permohonan sebagaimana diatur dalam ketentuan dimaksud, penilaian perihal syarat formal suatu permohonan tidak hanya semata-mata pada sistematika tetapi Mahkamah juga akan menilai keterpenuhan dan ketepatan substansi dari bagian sistematika dimaksud. Bahwa setelah Mahkamah membaca secara saksama ihwal permohonan a quo, in casu bagian alasan-alasan permohonan (posita), Mahkamah mendapatkan fakta, meskipun para Pemohon dalam pokok permohonannya telah mencantumkan dasar pengujian, yakni Pasal 24 ayat (1), Pasal 27 ayat (2), dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 [vide Perbaikan Permohonan hlm. 14] untuk menguji norma 32 Pasal 47 dan Pasal 77 UU 5/1986 serta menguji Pasal 50 UU 2/1986, namun dalam menguraikan alasan-alasan permohonan tersebut para Pemohon tidak menjelaskan pertentangan antara masing-masing norma yang diuji dengan norma dalam UUD NRI Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian. Dalam hal ini, para Pemohon hanya menguraikan dugaan ketidakpastian hukum yang muncul dalam praktik atau penerapan hukum, khususnya dalam sengketa pertanahan, tanpa menjelaskan bagaimana substansi norma undang-undang yang diuji dimaksud telah menciptakan atau menimbulkan ketidakpastian hukum dalam kerangka konstitusional. Para Pemohon cenderung menggunakan pendekatan naratif berdasarkan pengalaman empiris terkait dengan kasus konkret, terutama Perkara Nomor 236/G/ 2022/PTUN.PLG dan perkara-perkara lanjutan lainnya. Padahal, sebagai sebuah peradilan konstitusi, seharusnya para Pemohon menguraikan mengapa norma yang diuji konstitusionalitasnya, in casu Pasal 47 dan Pasal 77 UU 5/1986 serta Pasal 50 UU 2/1986 bertentangan dengan Pasal 24 ayat (1), Pasal 27 ayat (2), dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Terlebih, setelah Mahkamah membaca lebih saksama, telah ternyata para Pemohon lebih fokus memaparkan kronologi perkara secara panjang lebar, hasil putusan di berbagai tingkat pengadilan, serta ketidakpastian hukum yang timbul akibat perbedaan penafsiran tentang kewenangan absolut antara Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Umum. Dalam batas-batas tertentu, uraian demikian lebih menyerupai permohonan kasasi atau peninjauan kembali terhadap putusan pengadilan, bukan analisis normatif atas inkonstitusionalitas suatu norma undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. Dengan membaca permohonan a quo, para Pemohon lebih fokus menguraikan secara panjang lebar pengalaman konkret yang dialami dalam perkara pertanahan tertentu, khususnya perkara sertifikat hak atas tanah yang menurut para Pemohon menimbulkan persoalan dualisme kewenangan absolut antara Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Umum. Namun, uraian tersebut tidak diikuti dengan analisis yang menunjukkan pertentangan antara norma atau pasal-pasal yang diuji dengan norma-norma UUD NRI Tahun 1945 yang dijadikan sebagai dasar pengujian. Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, dengan tidak adanya uraian mengenai pertentangan antara norma yang diuji dengan dasar pengujian dalam UUD NRI Tahun 1945 sebagaimana diatur dalam Pasal 30 huruf a UU MK 33 dan Pasal 10 ayat (2) huruf b angka 3 PMK 2/2021, Mahkamah berpendapat permohonan para Pemohon adalah tidak jelas atau kabur (obscuur). [3.4] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, meskipun Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan para Pemohon, namun oleh karena permohonan para Pemohon tidak jelas atau kabur (obscuur) karena tidak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a UU MK dan Pasal 10 ayat (2) huruf b angka 3 PMK 2/2021, maka Mahkamah tidak mempertimbangkan kedudukan hukum dan pokok permohonan para Pemohon lebih lanjut. [3.5] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut oleh Mahkamah karena dinilai tidak