Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap UUD 1945

1. PTUN Palu 15/P/FP/2021/ PTUN.PL (Permohonan Pemohon Tidak Diterima) Bahwa ketentuan ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan telah diubah oleh Pasal 175 angka 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja; Bahwa di dalam ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 yang telah diubah berdasarkan Pasal 175 angka 6 Undang- Undang Nomor 11 Tahun 26 2020 tentang Cipta Kerja, tidak diatur lagi mengenai kewenangan yang diberkan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memutus megenai permohonan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memutus mengenai permohonan kepada Pengadilan untuk memperoleh putusan penerimaan permohonan. Bahwa ketentuan Pasal 185 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang CIpta Kerja menyatakan, bahwa: “semua peraturan pelaksana dari Undang-Undang yang telah diubah oleh Undang-Undang ini dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini…”, sehingga dengan demikian Perma Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan Atau Pejabat Pemerintahan tidak dimungkinankan untuk diterapkan oleh karena perubahan pada Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan hanya menentukan bahwa satu-satunya tindakan prosesual yang dapat dilakukan terhadap Permohonan untuk diterapkannya dan/atau dilakukannya Keputusan dan/atau Tindakan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang telah 27 dianggap dikabulkan secara hukum, yaitu adalah dengan segera ditetapkan atau dilaksanakan oleh badan dan/atau pejabat yang bersangkutan sesuai dengan yang diatur dan ditentukan oleh Peraturan Presiden. Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang lagi untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa permohonan untuk ditetapkannya dan/atau dilakukannya Keputusan dan/atau Tindakan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang telah dianggap dikabulkan secara hukum pasca diundangkan dan berlakunya Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja 2. PTUN Semarang 2/P/FP/2021/ PTUN.SMG (Permohonan Pemohon Tidak Diterima) Menimbang, bahwa meskipun Peraturan Pelaksanaan dari Undang- Undang yang telah diubah, dalam hal ini Pasal 53 yang berkaitan dengan fiktif positif secara khusus yang ditentukan memang tidak ada, namun Mahkamah Agung telah menetapkan PERMA Nomor 8 Tahun 2017 sebagai pedoman beracara untuk penyelesaian perkara fiktif positif sehingga PERMA tersebut patut dipandang sebagai Peraturan Pelaksanaan dari Pasal 53 UUAP yang telah diubah dalam Pasal 175 angka 6 UU Cipta Kerja tersebut, 28 sehingga oleh karena UU Cipta Kerja telah menghapus kewenangan Pengadilan dalam mengadili perkara fiktif positif, maka PERMA Nomor 8 Tahun 2017 juga perlu disesuaikan. Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas, dengan diundangkannya UU Cipta Kerja patut dipahami bahwa pembentuk Undang- Undang, menghendaki atau mendesain bahwa penyelesaian terhadap persoalan fiktif positif tersebut tidak lagi melalui proses peradilan, namun cukup diselesaikan secara administratif dengan cara/bentuk yang ditentukan melalui Peraturan Presiden. Oleh karena itu, sekalipun masih terdapat warga masyarakat yang berkehendak mengajukan perkara fiktif positif ke Pengadilan Tata Usaha Negara, tidak serta merta menjadikan kewenangan Pengadilan menjadi tetap ada, dengan alasan Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara sebagaimana ketentuan Pasal 10 Undang- Undang 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, namun demikian sebatas tata cara penanganan pendaftaran perkara fiktif positif yang tetap diajukan oleh warga masyarakat ke Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut, sampai saat ini tetap berpedoman pada PERMA Nomor 8 Tahun 2017, hal tersebut sesuai 29 pula dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer Dan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Penanganan Pendaftaran Perkara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan Dan/ Atau Tindakan Badan Atau Pejabat Pemerintahan Pasca Berlakunya Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja; Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, maka dengan demikian Majelis Hakim ber