Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah terhadap UUD 1945

Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945; [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, in casu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah 79 Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3632, selanjutnya disebut UU 4/1996) terhadap UUD 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a; [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; 80 b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh para Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, Mahkamah selanjutnya mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon sebagai berikut: 1. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya oleh Pemohon dalam permohonan a quo adalah Pasal 6, Pasal 14 ayat (3), Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 21 UU 4/1996, yang selengkapnya menyatakan sebagai berikut: Pasal 6 Apabila debitor cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut. Pasal 14 ayat (3) Sertifikat Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan berlaku sebagai pengganti grosse acte Hypotheek sepanjang mengenai hak atas tanah. Pasal 20 ayat (1) Apabila debitor cidera janji, maka berdasarkan : a. hak pemegang Hak Tanggungan pertama untuk menjual obyek Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, atau b. titel eksekutorial yang terdapat dalam sertipikat Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), obyek Hak Tanggungan dijual melalui pelelangan umum menurut tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan untuk pelunasan piutang pemegang Hak Tanggungan dengan hak mendahulu dari pada kreditor-kreditor lainnya. 81 Pasal 20 ayat (2) Atas kesepakatan pemberi dan pemegang Hak Tanggungan, penjualan obyek Hak Tanggungan dapat dilaksanakan di bawah tangan jika dengan demikian itu akan dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan semua pihak. Pasal 21 Apabila pemberi Hak Tanggungan dinyatakan pailit, pemegang Hak Tanggungan tetap berwenang melakukan segala hak yang diperolehnya menurut ketentuan Undang-Undang ini. 2. Bahwa Pemohon yang menerangkan kualifikasinya sebagai peseorangan warga negara Indonesia, sebelum menguraikan kerugian konstitusionalnya akibat berlakunya pasal-pasal yang diuji oleh Pemohon, Pemohon terlebih dahulu dalam permohonannya menguraikan latar belakang permasalahan Pemohon sehingga Pemohon mengajukan pengujian pasal-pasal sebagaimana tersebut dalam poin nomor 1 yang pada pokoknya sebagai berikut: a. Pemohon memiliki rumah yang terletak di Perumahan Bukit Permai Cibubur, Jalan Merapi D-1 (yang selanjutnya disebut oleh Pemohon Persil Merapi) yang selesai dibangun oleh Pemohon pada tahun 1990 dari dana bantuan kredit ke PT. Bank Central Asia (BCA) sebanyak seratus juta rupiah. b. Pada pertengahan 2014 salah satu kerabat dekat Pemohon (yang selanjutnya disebut oleh Pemohon sebagai Debitor) meminta bantuan kepada Pemohon untuk mendapatkan kredit dari BCA sebanyak 1 milyar 200 juta rupiah yang dicicil selama 1 tahun dengan cara meminjam sertifikat rumah Persil Merapi yang dimiliki oleh Pemohon sebagai agunan yang disetujui oleh Pemohon sampai terlaksananya akad kredit. c. Bahwa selang 1 tahun berjalannya kredit tersebut, Debitor meminta tolong kembali kepada Pemohon karena akan menambah kreditnya sebanyak 600 juta rupiah kepada BCA untuk jangka waktu satu tahun lagi yang juga disetujui oleh Pemohon dan disaksikan oleh Isteri Pemohon sampai penandatanganan persetujuan surat kuasa membebankan hak tanggungan dan akta pemberian hak tanggungan. d. Bahwa Pemohon tidak pernah mendapatkan bukti (dokumen) berupa pemberian kuasa memberikan hak tanggungan dan akta pemberian hak tanggungan namun Pemohon peroleh dokumen tersebut dari Kantor Badan Pertanahan Nasional DKI Jakarta Timur setelah Pemohon mengajukan permohonan. 82 e. Bahwa singkat cerita oleh karena kesibukan Pemohon, Pemohon sampai lupa terhadap sertifikat rumah Pemohon yang dipinjam oleh Debitor untuk dijadikan jaminkan meinjam uang ke BCA, tiba-tiba Pemohon pada awal Desember 2019 menerima surat dari Balai Lelang Star Auctoin bertanggal 13 November 2019 yang memberitahukan bahwa Persil Merapi akan segera dieksekusi lelang pada hari Selasa, tanggal 14 Januari 2020 (vide Bukti P-5), dikarenakan Debitor melakukan wanprestasi (ingkar janji) padahal debitor sudah peringatkan beberapakali untuk melunasi kreditnya oleh Bank, yang sebetulnya menurut Pemohon, Debitor bukan ingkar janji melainkan punya permasalahan dengan Bank lain. Pemohon dan Debitor suda